Diperbarui 13 Oktober 2026

Cara menutup PT perorangan adalah dengan membubarkannya lewat Pernyataan Pembubaran yang diisi secara elektronik di sistem AHU Kementerian Hukum. Sebagai pemegang saham tunggal, kamu cukup memilih alasan pembubaran, mengisi formulir, lalu mengonfirmasinya. Begitu pernyataan itu tercatat, status badan hukum PT perorangan berakhir. Namun, bereskan dulu utang, aset, dan pajaknya, karena NPWP badan tidak ikut terhapus dengan sendirinya.

PT perorangan memang mudah didirikan: cukup mengisi pernyataan pendirian secara daring tanpa notaris, dengan PNBP Rp50 ribu menurut Ditjen AHU. Kemudahan ini membuat banyak Sahabat Wirausaha membuat PT perorangan untuk mencoba usaha, mengajukan pembiayaan, atau ikut program tertentu. Ketika usahanya berhenti atau berganti arah, badan hukum itu sering dibiarkan begitu saja.

Masalahnya, PT perorangan yang dibiarkan tetap membawa kewajiban, salah satunya laporan keuangan tahunan. Artikel ini menjelaskan pilihan yang sebenarnya tersedia, alasan pembubaran menurut aturan, apa yang perlu dibereskan sebelum menutup, langkah di AHU, sampai urusan pajak dan perizinan setelahnya. Dasar hukumnya juga sudah disesuaikan dengan aturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 yang berlaku sejak 17 Desember 2025.

Baca Juga: Aturan Baru Permenhukum 49/2025: Pemilik PT Perlu Bersiap, Laporan Tahunan Kini Wajib Pakai Akta Notaris

Bisakah PT Perorangan Dinonaktifkan Saja?

Banyak yang mencari cara "menonaktifkan" PT perorangan karena ingin berhenti sementara tanpa kehilangan nama atau badan hukumnya. Di PP 8/2021, aturan pokok PT perorangan, tidak ada mekanisme bernama nonaktif. Aturan teknis terbarunya, Permenkum 49/2025, juga tidak mengenal opsi tersebut. Untuk PT perorangan, aturan ini hanya mengatur pendirian, perubahan, perubahan status menjadi PT biasa, laporan keuangan, dan pembubaran.

Jadi, secara praktis kamu punya dua pilihan:

  1. Membiarkan PT tetap berdiri tanpa kegiatan. Badan hukumnya tetap hidup, sehingga kewajibannya juga tetap berjalan. PT perorangan tetap wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan lewat SABH. Jika diabaikan, Permenkum 49/2025 mengatur sanksi berjenjang, mulai dari teguran sampai pencabutan status badan hukum. Kewajiban pajak badan juga tetap ada.

  2. Membubarkan PT. Cara ini menutup badan hukum secara tuntas dan resmi, sehingga kewajiban administrasinya ikut selesai setelah semua urusan dibereskan.

Istilah "penonaktifan PT perorangan" yang kamu temukan di internet umumnya berasal dari penyedia jasa, bukan istilah dalam peraturan. Hal yang berbeda adalah status wajib pajak non-aktif di sistem pajak. Itu urusan NPWP di kantor pajak dan tidak membuat badan hukum PT berhenti.

Kalau usahamu justru berkembang, misalnya ingin menambah pemegang saham, jalannya bukan pembubaran, melainkan perubahan status menjadi PT biasa melalui akta notaris.

Baca Juga: Dari PT Perorangan ke PT Biasa: Strategi UMKM Naik Kelas dan Siap Tarik Investor

Enam Alasan PT Perorangan Bisa Dibubarkan

Pasal 13 PP 8/2021 menyebut pembubaran PT perorangan ditetapkan lewat keputusan pemegang saham, yang kekuatan hukumnya setara dengan RUPS pada PT biasa. Keputusan itu dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan dilaporkan secara elektronik kepada Menteri Hukum. PP ini masih berlaku dan justru menjadi salah satu dasar Permenkum 49/2025, yang mengatur tata caranya. Pembubaran bisa terjadi karena enam hal berikut:

Alasan Perlu likuidator?
Keputusan pemegang saham, misalnya karena usaha tidak dilanjutkan Ya
Jangka waktu berdiri yang tertulis di pernyataan pendirian sudah habis Ya
Penetapan pengadilan Tidak diatur di pasal ini
Kepailitan dicabut oleh pengadilan niaga karena harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan Ya
Harta pailit berada dalam keadaan insolvensi Tidak diatur di pasal ini
Perizinan berusaha dicabut sehingga PT wajib dilikuidasi Tidak diatur di pasal ini

Untuk tiga alasan yang bertanda "Ya", pemegang saham wajib menunjuk likuidator, yaitu pihak yang membereskan harta dan kewajiban perseroan. Jika tidak ada yang ditunjuk, direksi otomatis menjadi likuidator. Pada PT perorangan, pendiri sekaligus menjabat direktur, sehingga dalam praktiknya kamu sendiri yang menjalankan tugas likuidasi.

Khusus untuk PT perorangan yang pailit, aturan mengatur bahwa penghapusannya baru bisa dilakukan setelah kurator selesai membereskan aset pailit.

Untuk kebanyakan UMKM, alasan yang paling relevan adalah yang pertama: kamu memutuskan sendiri untuk berhenti.

Yang Perlu Dibereskan Sebelum Menutup PT Perorangan

Mengisi formulir di AHU hanya butuh beberapa menit. Yang makan waktu justru beres-beresnya, dan sebaiknya tuntas sebelum kamu mengajukan pembubaran.

  • Utang dan kontrak. Lunasi kewajiban ke pemasok, bank, dan mitra. Jika masih ada pinjaman atas nama PT, termasuk KUR, bicarakan dulu dengan bank. Jangan menarik uang atau aset PT ke rekening pribadi sebelum utang beres, karena perlindungan harta pribadi pemilik bisa gugur (Pasal 153J UU Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU Cipta Kerja).

  • Aset dan rekening. Catat semua aset atas nama PT. Sisa kekayaan setelah utang lunas menjadi hak pemilik. Tutup rekening perusahaan setelah transaksi terakhir.

  • Pajak. Bereskan SPT dan setoran pajak badan. NPWP badan baru bisa dihapus jika tidak ada sengketa pajak yang sedang berjalan (PMK 81/2024).

  • Laporan keuangan. Sampaikan laporan keuangan yang sudah jatuh tempo. Jika terus terlambat, akses PT ke SABH bisa dihentikan. Karena pembubaran juga diajukan lewat SABH, akses itu perlu dibuka dulu lewat permohonan tertulis ke Ditjen AHU. 

  • Karyawan. Selesaikan hak pekerja, seperti upah terakhir, kompensasi, dan BPJS, sesuai aturan ketenagakerjaan.

  • Dokumen untuk AHU. Siapkan akun AHU, email dan nomor HP aktif, serta voucher pembubaran Rp50.000 (PP 30/2026) yang dibeli lewat SIMPADHU dan dibayar di bank persepsi.

Baca Juga: Laporan Tahunan PT Wajib Dipahami UMKM yang Sudah Berbadan Hukum Perseroan

Langkah Pembubaran PT Perorangan di AHU

Cara Menutup PT Perorangan: Syarat, Langkah Pembubaran di AHU, dan Urusan SetelahnyaSumber: layanan.ahu.go.id

Permenkum 49/2025 menegaskan bahwa PT perorangan dibubarkan dengan mengisi Pernyataan Pembubaran secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Menteri, melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, lalu mencatat berakhirnya status badan hukum dan menghapus nama perseroan dari daftar. Pencatatan itu berlaku sejak pernyataan pembubaran didaftarkan.

Permohonan diajukan oleh pemilik PT perorangan, atau oleh kurator jika perseroannya pailit. Menurut halaman layanan Ditjen AHU, alurnya ada delapan langkah:

  1. Beli voucher. Pesan voucher Pendaftaran Pembubaran Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil lewat SIMPADHU, lalu bayar Rp50.000 di bank persepsi.

  2. Masuk ke AHU Online. Buka ahu.go.id dan masuk dengan akun yang dipakai saat mendirikan PT perorangan.

  3. Buka menu Pembubaran Perseroan Perorangan.

  4. Masukkan nomor voucher yang sudah dibayar.

  5. Isi Pernyataan Pembubaran secara elektronik, termasuk alasan pembubaran.

  6. Periksa pratinjau. Pastikan semua data sudah benar sebelum melanjutkan.

  7. Cetak surat Pernyataan Pembubaran.

  8. Cetak surat penerimaan pemberitahuan pembubaran.

Prosesnya berlangsung seketika (real time). Simpan kedua surat tersebut baik-baik, karena kamu akan membutuhkannya untuk mengurus pajak dan perizinan.

Jika permohonan pembubaran sudah diajukan sebelum Permenkum 49/2025 berlaku, prosesnya tetap mengikuti aturan lama, yaitu Permenkumham 21/2021.

Urusan Setelah PT Perorangan Bubar: NPWP dan NIB

Surat pembubaran dari AHU mengakhiri status badan hukum, tetapi tidak otomatis menutup identitas usahamu di sistem lain. Ada dua urusan lanjutan yang perlu kamu ajukan sendiri.

  1. Menghapus NPWP badan di Coretax. Ajukan penghapusan NPWP badan lewat Coretax DJP dengan melampirkan surat pembubaran dari AHU, yaitu surat Pernyataan Pembubaran dan surat penerimaan pemberitahuan. Permohonan baru diproses jika tidak ada sengketa atau upaya hukum perpajakan yang sedang berjalan, sehingga prosesnya bisa memakan waktu. 

  2. Memperbarui atau mencabut NIB di OSS. Karena badan usahanya sudah bubar, NIB atas nama PT perorangan perlu dicabut melalui sistem OSS.

Jika kamu masih ingin berjualan sebagai perorangan setelah PT ditutup, kamu bisa mendaftarkan NIB baru atas nama pribadi.

Baca Juga: Cara Mengatasi Lupa Akun Coretax bagi UMKM: Reset Kata Sandi, Email, dan Passphrase

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah menutup PT perorangan perlu notaris? Tidak. Pembubaran PT perorangan cukup dilakukan dengan mengisi Pernyataan Pembubaran secara elektronik di sistem AHU. Notaris dibutuhkan ketika PT perorangan berubah status menjadi PT biasa.

Bisakah PT perorangan dihapus atau ditutup secara online? Bisa. Seluruh proses dilakukan daring, mulai dari membeli voucher lewat SIMPADHU sampai mencetak surat pembubaran di AHU Online, dan prosesnya berlangsung seketika.

Apa yang terjadi jika PT perorangan dibiarkan tanpa kegiatan? Badan hukumnya tetap berdiri dan kewajibannya tetap berjalan, termasuk laporan keuangan tahunan ke AHU dan kewajiban pajak badan. PT yang tidak menyampaikan laporan keuangan bisa dikenai sanksi, sampai pencabutan status badan hukum.

Bolehkah memakai jasa untuk membubarkan PT perorangan? Boleh, tetapi tidak wajib. Prosesnya dirancang agar bisa dilakukan sendiri. Jika memakai jasa, pastikan kamu tetap memegang akun AHU dan menyimpan semua dokumen pembubaran.

Catatan pembaruan (13 Oktober 2026): Artikel ini diperbarui untuk menyesuaikan dasar hukum dengan Permenkum 49/2025, yang menggantikan Permenkumham 21/2021, serta tarif PNBP dalam PP 30/2026. 

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Follow Instagram @ukmindonesiaid biar nggak ketinggalan informasi atau program penting seputar UMKM. Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan Komunitas UMKM di bawah naungan kami di UKMIndonesia.id - yuk gabung dan daftar jadi anggota komunitas melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!

Daftar Referensi: 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (JDIH BPK)
  2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (JDIH BPK)
  3. Panduan Pembubaran Perseroan Perorangan, Ditjen AHU
  4. Optimalkan Sosialisasi Perseroan Perorangan di Daerah, Portal Ditjen AHU
  5. Cara Ajukan Penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak Badan via Coretax, DDTCNews (merujuk PER-7/PJ/2025)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum (JDIH Kemenkeu)
  7. Layanan Pembubaran Perseroan Perorangan, Ditjen AHU
Dukung Misi Edukasi Kami

Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

Traktir Kami
Sonia Fatmarani • Editor