Penghapusan Kredit Macet UMKM 2026: Syarat dan Status KUR

Diperbarui 9 Oktober 2026

Penghapusan utang UMKM kini diatur oleh UU Nomor 4 Tahun 2026, yang membuat kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM berlaku tanpa batas waktu dan mencakup bank serta lembaga keuangan milik BUMN maupun BUMD. Namun per Oktober 2026, aturan pelaksananya belum terbit. Tidak ada pendaftaran untuk program ini: prosesnya dilakukan oleh bank, bukan diajukan debitur. Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga tidak termasuk dalam skema sebelumnya, karena dijamin oleh perusahaan penjamin.

Apakah utang saya bisa dihapus?

Jenis utang Status
Kredit usaha di bank atau lembaga keuangan milik BUMN/BUMD, di luar program pemerintah Berpotensi, tapi masih menunggu aturan pelaksana
KUR Tidak termasuk di aturan sebelumnya, dan belum ada aturan baru yang mengubahnya
Kredit di bank swasta atau pinjol swasta Tidak dicakup kebijakan ini

Baca Juga: 15 Juta Rekening UMKM Macet, UU P2SK Perluas Hapus Tagih ke BPD dan BUMD

Status Terbaru: Dari PP 47/2024 ke UU 4/2026

PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM ditetapkan pada 5 November 2024 sebagai aturan pelaksana UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). PP ini membatasi dirinya sendiri hanya berlaku 6 bulan (Pasal 19), sehingga kebijakan penghapusannya berakhir pada Mei 2025.

Pemerintah dan DPR kemudian mengubah UU P2SK melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, yang disetujui DPR pada 4 Juni 2026 dan diundangkan pada 17 Juni 2026. Ada dua perubahan utama: kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM kini berlaku tanpa batas waktu, dan cakupannya diperluas dari bank serta lembaga keuangan milik BUMN ke lembaga milik BUMD, termasuk Bank Pembangunan Daerah.

Aturan turunan UU 4/2026 disusun bertahap oleh pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, karena undang-undang ini mengatur banyak hal di sektor keuangan. Namun per Oktober 2026, aturan pelaksana khusus soal hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM belum terbit. Karena itu, kriteria dalam PP 47/2024 untuk sementara menjadi gambaran terbaik tentang syarat yang kemungkinan dipakai.

Perlu dicatat juga, PP 47/2024 punya jalur terpisah untuk utang kepada negara, yaitu dana bergulir dan kredit program pemerintah lama yang bersumber dari APBN. Jalur ini sudah berakhir bersama PP 47/2024. Jika utangmu berasal dari program semacam ini, tanyakan statusnya ke lembaga penyalurnya.

Hapus Buku dan Hapus Tagih: Bedanya Penting

Dua istilah ini sering dianggap sama, padahal akibatnya berbeda:

  • Hapus buku: bank mengeluarkan kredit macet dari laporan keuangannya, tapi hak tagihnya tetap ada. Utangmu masih tercatat dan masih bisa ditagih.

  • Hapus tagih: setelah hapus buku, bank menghapus hak tagihnya. Barulah utang dianggap selesai.

Jadi kalau mendengar kabar bahwa kreditmu "sudah dihapusbukukan", itu belum berarti lunas.

Baca Juga: Kredit Macet KUR UMKM: Bagaimana Risiko Hukum dan Nasib Agunan Debitur?

Kredit Apa Saja yang Bisa Dihapus?

Karena aturan pelaksana soal hapus tagih kredit UMKM belum terbit, saat ini belum ada daftar syarat resmi yang berlaku. Kriteria di bawah ini berasal dari PP 47/2024, yang sudah tidak berlaku sejak Mei 2025. Kami memakainya sebagai gambaran, karena PP itu adalah satu-satunya aturan rinci yang pernah dipakai bank untuk menghapus kredit macet UMKM, dan kemungkinan besar menjadi titik awal aturan baru.

Di bawah PP 47/2024, kredit di bank atau lembaga keuangan BUMN yang bisa dihapus tagih adalah salah satu dari tiga jenis ini:

  • Kredit program pemerintah yang sudah selesai programnya, misalnya Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Investasi Kecil (KIK).

  • Kredit di luar program pemerintah, misalnya Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes).

  • Kredit yang macet akibat bencana alam yang ditetapkan pemerintah.

Kredit itu juga harus memenuhi empat kriteria sekaligus:

Kriteria Ketentuan di PP 47/2024
Nilai pokok Paling banyak Rp500 juta per debitur
Lama hapus buku Sudah dihapusbukukan minimal 5 tahun saat PP berlaku (sebelum sekitar November 2019)
Penjaminan Bukan kredit yang dijamin asuransi atau perusahaan penjamin
Agunan Tidak ada agunan, agunan tidak bisa dijual, atau agunan sudah habis terjual tapi belum melunasi utang

Bank juga harus sudah mencoba restrukturisasi dan penagihan secara optimal sebelum menghapus buku.

Di bawah UU 4/2026, DPR menyebut ambang nilai di bawah Rp500 juta untuk badan usaha dan di bawah Rp300 juta untuk perorangan. Kriteria rinci lainnya, termasuk apakah syarat lama hapus buku masih berlaku, baru akan pasti setelah aturan pelaksananya terbit.

Kenapa KUR Tidak Termasuk?

KUR tidak memenuhi dua syarat di PP 47/2024 sekaligus. Pertama, KUR adalah program pemerintah yang masih berjalan, bukan program yang sudah selesai. Kedua, setiap KUR dijamin oleh perusahaan penjamin. Ketika KUR macet, penjamin membayar klaim kepada bank, lalu hak tagihnya beralih ke penjamin. Karena itu, OJK dan bank penyalur sejak awal menegaskan bahwa KUR bukan objek hapus tagih.

Sampai Oktober 2026, belum ada aturan pelaksana soal hapus tagih kredit UMKM yang mengubah ketentuan ini.

Ada ironi yang perlu diketahui: Kupedes, kredit komersial dengan bunga sekitar tiga kali bunga KUR, justru disebut sebagai contoh kredit yang bisa dihapus tagih, karena tidak dijamin penjamin. Ini bukan alasan untuk memilih kredit komersial; justru menunjukkan bahwa KUR punya mekanisme perlindungannya sendiri lewat penjaminan.

Tiga Salah Paham yang Perlu Diluruskan

"Penghapusan utang bisa didaftarkan." Tidak ada mekanisme pendaftaran. Penghapusan dilakukan oleh bank berdasarkan data dan kriteria, bukan atas permohonan debitur. Waspadai pihak yang menawarkan "pendaftaran pemutihan utang" dengan bayaran.

"Utang yang macet 10 tahun otomatis dihapus." Tidak ada aturan seperti itu untuk kredit bank. Angka 10 tahun di PP 47/2024 hanya berlaku untuk umur piutang kredit program pemerintah yang bersumber dari APBN. Untuk kredit bank, syaratnya adalah lama hapus buku, bukan lama macet, dan tetap harus memenuhi kriteria lainnya.

"Semua kredit macet kecil pasti dihapus." Penghapusan tidak otomatis. Bank tetap menyeleksi dengan prinsip kehati-hatian, dan memenuhi kriteria pun belum berarti pasti dihapus.

Setelah Utang Dihapus, Apa yang Berubah?

Menurut PP 47/2024, bank wajib memperbarui data debitur yang dihapus tagih di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menjadi lunas sesuai kebijakan pemerintah. Debitur tersebut juga boleh mengajukan kredit atau pembiayaan UMKM lagi.

Status ini bisa dicek sendiri lewat layanan iDebku OJK. Tetap diingat, pengajuan kredit baru akan dinilai seperti biasa, berdasarkan kondisi usaha saat ini.

Baca juga: Cara Membersihkan Nama dari SLIK OJK, UMKM Perlu Tahu!

Bagaimana Bank Memutuskan, dan Apa yang Bisa Dilakukan UMKM

Keputusan penghapusan ada di tangan direksi bank, bukan kantor cabang. Menurut PP 47/2024, bank mempertimbangkan beberapa hal:

  • Sudah ada upaya restrukturisasi, tapi kredit tetap macet.
  • Sudah ada penagihan secara optimal, tapi tetap tidak tertagih.
  • Kredit memenuhi kriteria nilai, lama hapus buku, penjaminan, dan agunan.
  • Kredit macet bukan karena kecurangan debitur, dan debitur dinilai sudah tidak mampu membayar.

Poin terakhir penting, karena bank harus bisa membuktikan bahwa penghapusan dilakukan dengan iktikad baik. Artinya, catatan perilaku debitur ikut menentukan.

Langkah yang bisa dilakukan UMKM:

  • Cek status kreditmu di SLIK lewat iDebku OJK, supaya tahu kolektibilitas dan lembaga tempat kreditmu tercatat.

  • Tanyakan ke kantor cabang tempat kredit disalurkan, misalnya apakah kreditmu sudah dihapusbukukan dan sejak kapan. Cabang tidak memutuskan, tapi riwayat kreditmu tercatat di sana.

  • Pastikan data kontak dan alamatmu di bank masih benar.

  • Simpan bukti komunikasi dan upaya penyelesaian, seperti surat permohonan restrukturisasi atau catatan pertemuan dengan bank.

  • Jangan menghindari bank. Debitur yang sulit dihubungi justru lebih sulit dinilai beriktikad baik.

  • Kalau usahamu masih berjalan, ajukan restrukturisasi atau keringanan pelunasan. Jalan ini lebih pasti daripada menunggu penghapusan yang belum tentu terjadi.

Daftar pertimbangan ini berasal dari PP 47/2024. Aturan pelaksana soal hapus tagih kredit UMKM nanti bisa menambah atau mengubahnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah program penghapusan utang UMKM masih ada di 2026?

Ada. UU 4/2026 membuat kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM berlaku tanpa batas waktu. Namun aturan pelaksana khusus soal hapus tagih kredit UMKM belum terbit per Oktober 2026.

Bagaimana cara daftar penghapusan utang UMKM?

Tidak ada pendaftaran. Penghapusan dilakukan oleh bank berdasarkan kriteria. Yang bisa dilakukan debitur adalah mengecek status kredit dan menjaga komunikasi dengan bank.

Apakah KUR bisa dihapus?

Di bawah PP 47/2024, tidak, karena KUR adalah program yang masih berjalan dan dijamin perusahaan penjamin. Belum ada aturan baru yang mengubah ketentuan ini.

Apakah utang di bank swasta bisa dihapus lewat kebijakan ini?

Tidak. Kebijakan ini hanya berlaku untuk bank dan lembaga keuangan milik BUMN dan BUMD.

Bagaimana cara mengecek apakah utang saya sudah dihapus?

Cek lewat layanan iDebku OJK. Utang yang sudah dihapus tagih seharusnya tercatat lunas sesuai kebijakan pemerintah.

Pantau, Tapi Jangan Hanya Menunggu

UU 4/2026 membuka peluang yang lebih luas dan permanen bagi UMKM dengan kredit macet lama di bank milik BUMN dan BUMD. Tapi selama aturan pelaksananya belum terbit, belum ada kepastian soal kriteria dan waktunya. Pantau pengumuman resmi dari OJK dan bank tempat kreditmu tercatat, dan kalau usahamu masih berjalan, restrukturisasi tetap jalan yang paling pasti untuk menyelesaikan kredit macet.

Catatan pembaruan: Artikel ini diperbarui pada 9 Oktober 2026 untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK, serta mengoreksi informasi pada versi sebelumnya: masa berlaku PP 47/2024 yang telah berakhir pada Mei 2025, batas nilai pokok kredit, status KUR yang tidak termasuk objek penghapusan, dan ketentuan sektor serta jangka waktu.

Ilmu dan informasi yang bermanfaat layak untuk terus bergerak. Yuk, bantu kami sebarkan kepada sesama pelaku usaha yang mungkin sedang membutuhkannya.

Kamu juga bisa berkontribusi lebih jauh dengan mendukung keberlanjutan konten edukatif ini melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.

Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin tumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan, bergabunglah di ukmindonesia.id/registrasi. Tempat para pelaku UMKM belajar bersama dan naik kelas.

Daftar Referensi:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM (teks lengkap, DDTC)
  • Kompas.com, 23 Juni 2026: Aturan Baru UU P2SK, Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet UMKM Berlaku Permanen
  • Bisnis.com, 23 Juni 2026: Tak Hanya BUMN, UU P2SK Perluas Penghapusan Piutang Macet UMKM ke BUMD
  • Kontan, November 2024: PP 47/2024, Solusi Keberlanjutan Bagi UMKM dengan Riwayat Kredit Macet
  • Media Indonesia, November 2024: KUR Tak Masuk Kriteria Hapus Tagih
  • Liputan6, September 2025: Data Debitur Tetap Dicatat Meski Kredit UMKM Dihapus Tagih (POJK 19/2025)
Dukung Misi Edukasi Kami

Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

Traktir Kami
Admin • Editor