Sahabat Wirausaha, kabar "pajak digital mulai 9 November" bukan berarti semua transaksi digitalmu akan dipajaki. Pada 2 November 2026, DJP menyatakan isu itu merujuk ke perluasan sistem pemungutan PPN atas layanan digital dari luar negeri yang sudah berjalan sejak September. Menurut DJP, ini bukan pajak baru, tarif tidak berubah, dan transfer uang tidak otomatis kena PPN. Rincian dan tanggal pastinya masih dibahas pemerintah. Bagi UMKM, dampak terbesarnya justru ada di jejak data.
Kabar ini bermula dari pernyataan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, saat membuka Rapimnas Kadin pada 29 Oktober 2026. Ia menyebut bank pemerintah, bank swasta, dan fintech, termasuk Shopee, Lazada, dan GoTo, akan ikut memungut dan menyetor pajak yang selama ini belum terpungut. Potongan kutipannya lalu beredar dengan judul seolah semua transaksi digital akan dipotong pajak.
Baca J...