Rencana kenaikan PPN 12 persen berpotensi mengalami penundaan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, seperti yang dikutip oleh CNBC Indonesia pada Kamis (28/11/2024).

Luhut menegaskan adanya kemungkinan penundaan kenaikan PPN 12 persen di tahun 2025. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyampaikan rencana naiknya PPN menjadi 12% di Januari 2025 sesuai dengan yang tercantum pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Meski begitu, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan stimulus seperti bantuan sosial (bansos) atau subsidi terlebih dulu bagi kalangan masyarakat yang terdampak kenaikan ini.  

“Jadi, ya hampir pasti diundur, biar jalan dulu tadi yang ini (stimulus). Ya, kira-kira begitulah” ujar Luhut saat ditemui usai mencoblos Pilkada 2024.

Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda, Menunggu Stimulus?

Rencana kenaikan PPN 12 persen belakangan banyak menuai protes dari berbagai kalangan. Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa penolakan ini disebabkan masyarakat yang belum terinformasi bahwa pemerintah tengah menyiapkan stimulus.

“Karena orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, Presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ. PPN 12 persen itu, sebelum jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah,” tutur Luhut, seperti yang dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut dia, insentif untuk masyarakat kelas menengah diperlukan untuk menjaga daya beli yang saat ini tengah turun sebelum PPN dinaikkan. Adapun saat ini, disampaikan Luhut, pemerintah tengah melakukan penghitungan jumlah masyarakat kelas menengah yang akan menerima stimulus terkait kenaikan tarif PPN, dilansir dari Kompas.com.

“Mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungan (untuk kelas menengah),” tutur Luhut lebih lanjut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini belum memberi respons terkait rencana kenaikan PPN 12 persen ditunda. Terakhir, saat ditemui di TPS sekitar rumahnya, Sri Mulyani tidak memberikan komentar, seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia.

Baca Juga: Ini Dia Daftar Barang Dan Jasa Yang Tidak Kena PPN 12 Persen

Beda Suara Airlangga Terkait Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

Mengutip CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan pernyataan berbeda dengan Luhut Binsar Pandjaitan tentang kenaikan PPN 12 persen. Airlangga mengungkapkan bahwa belum ada pembicaraan soal topik terkait penundaan di kalangan pemerintah. Sebab itu, ia enggan berkomentar lebih lanjut mengenai pernyataan Luhut.

“Belum, belum, belum dibahas,” ujar Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (28/11).

Sementara kursi pimpinan DPR RI, mengaku belum mendapatkan kabar resmi dari pemerintah terkait kenaikan PPN 12 persen ditunda.

“Belum dapat, kami belum mendapatkan informasi terakhir dari pemerintah tentang bagaimana secara resmi PPN yang 12 persen,” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (28/11), dilansir dari Tribun News.

Gabung jadi Member ukmindonesia.id buat update terus info seputar UMKM dan peluang usaha!

Suara Pengusaha Terkait Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin, turut buka suara terkait rencana penundaan kenaikan PPN 12 persen. “Yang jelas, asosiasi sudah menyatakan keberatan, bukan keberatan ya, meminta menunda. Dan saya pikir pemerintah sudah merespons hal itu,” ujarnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, dilansir dari Kompas.com.

Solihin nampak menyambut baik rencana penundaan kenaikan PPN. Menurutnya, kenaikan tarif pajak ini bisa menambah beban masyarakat yang saat ini daya belinya tengah menurun. Sebelumnya, atas alasan yang sama, gelombang penolakan kenaikan ini juga terus muncul di kalangan masyarakat luas.

Saat ini, masyarakat Indonesia masih menikmati tarif PPN 11%, tarif pajak pertambahan nilai tertinggi kedua di ASEAN. Berdasarkan data PricewaterhouseCoopers (PwC), jika PPN dinaikkan ke angka 12%, kita akan berada di peringkat teratas negara ASEAN dengan tarif PPN tertinggi, sejajar dengan negara Filipina.

Referensi :

1. https://money.kompas.com/read/2024/11/29/103900626/beda-suara-airlangga-dan-luhut-soal-penundaan-ppn-12-persen
2. https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20241128163202-579-1171745/ppn-12-persen-2025-ditunda-penjualan-mobil-masih-punya-harapan
3. https://www.cnbcindonesia.com/news/20241128062716-4-591690/luhut-tegaskan-kenaikan-ppn-12-ditunda-ini-alasannya
4. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241128163424-532-1171746/airlangga-soal-luhut-sebut-ppn-12-persen-ditunda-belum-dibahas
5. https://www.tribunnews.com/nasional/2024/11/28/dpr-tunggu-pengumuman-resmi-pemerintah-terkait-kabar-penundaan-kenaikan-ppn-12-persen
6. https://money.kompas.com/read/2024/11/29/084000126/aprindo-sambut-kemungkinan-ppn-12-persen-ditunda-pemerintah.