Foto: Ilustrasi AI
Eksekusi fidusia dan hak tanggungan sama-sama bisa berujung lelang, tapi jalannya berbeda. Rumah dan tanah yang diikat hak tanggungan bisa langsung dilelang bank lewat KPKNL tanpa menggugat lebih dulu. Kendaraan atau mesin yang diikat fidusia memang wajib diserahkan saat eksekusi, tapi kreditur tidak boleh merampasnya: kalau debitur tidak menyerahkannya secara sukarela, eksekusinya harus lewat pengadilan.
Supaya terbayang, kita pakai satu contoh sepanjang artikel ini. Bu Rina (ilustrasi) punya usaha katering. Ia membeli mobil boks untuk mengantar pesanan dengan kredit yang dijamin fidusia, dan mengambil pinjaman modal kerja dengan jaminan sertifikat rumah. Dua agunan, dua aturan main.
Artikel ini bagian ketiga serial lelang agunan. Bagian pertama membahas tahapan lelang, bagian kedua membahas hak debitur.
Baca Juga: Lelang Agunan Kredit Macet: Tahapan, Nilai Limit, dan Kapan Lelang Bisa Batal
Fidusia dan Hak Tanggungan, Apa Bedanya?
| Aspek | Fidusia | Hak tanggungan |
| Objek | Benda bergerak, seperti kendaraan, mesin, atau stok barang | Tanah dan bangunan |
| Siapa yang memegang barang | Debitur tetap memakai barangnya | Debitur tetap menempati, sertifikat dipegang bank |
| Dasar hukum | UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia | UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan |
| Cara eksekusi | Lewat pengadilan, kecuali debitur mengakui cidera janji dan menyerahkan barang secara sukarela | Bank bisa langsung melelang lewat KPKNL tanpa menggugat |
| Pengumuman lelang | Sekali, paling lambat 6 hari sebelum lelang | Dua kali, dengan jarak 15 hari |
| Kelebihan hasil penjualan | Wajib dikembalikan ke debitur | Menjadi hak pemilik agunan |
Untuk Bu Rina, artinya begini: mobil boks tetap ia pakai mengantar pesanan selama cicilan berjalan. Itulah ciri fidusia. Barangnya ada di tangan debitur, tapi hak jaminannya dipegang kreditur. Sementara itu, sertifikat rumahnya disimpan bank.
Bagi debitur KUR, barang yang dibeli dengan dana KUR, seperti kendaraan usaha atau mesin produksi, adalah agunan pokok (Permenko 1/2026 Pasal 19). Barang semacam ini bisa diikat fidusia, tergantung perjanjian kreditnya.
Kendaraan Ditarik di Jalan, Boleh atau Tidak?
Bayangkan cicilan mobil boks Bu Rina menunggak empat bulan karena pesanan sepi. Suatu siang, saat mengantar katering ke kantor pelanggan, dua orang menghadang dan meminta kunci mobil. Apa yang sebenarnya boleh?
UU Jaminan Fidusia memang mewajibkan pemberi fidusia menyerahkan barang jaminan saat eksekusi (Pasal 30). Tapi Mahkamah Konstitusi membatasi cara pelaksanaannya. Kreditur hanya boleh mengambil barang sendiri jika debitur mengakui cidera janji dan menyerahkannya secara sukarela. Jika debitur tidak setuju, eksekusinya harus lewat pengadilan (Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, ditegaskan Putusan MK 2/PUU-XIX/2021).
Cara menagihnya pun diatur POJK 22/2023. Penagih tidak boleh mengancam, memakai kekerasan, atau mempermalukan debitur. Penagihan juga dilakukan di alamat penagihan atau domisili debitur, Senin–Sabtu pukul 08.00–20.00, kecuali sudah disepakati lain. Menghadang di jalan saat Bu Rina mengantar pesanan tidak sesuai dengan aturan itu.
Yang bisa dilakukan Bu Rina saat itu:
-
Jangan menyerahkan kunci di bawah tekanan. Penyerahan sukarela membuka jalan bagi kreditur untuk mengeksekusi tanpa lewat pengadilan.
-
Minta identitas penagih, surat tugas, dan salinan sertifikat jaminan fidusia.
-
Tawarkan menyelesaikannya di kantor kreditur, bukan di jalan.
-
Jika ada kekerasan atau ancaman, laporkan ke polisi, lalu adukan cara penagihannya ke kreditur dan OJK.
Tapi menolak menyerahkan kunci tidak membuat utangnya hilang. Kalau mobil ditarik, usaha katering Bu Rina langsung berhenti mengantar pesanan. Karena itu, langkah paling menguntungkan tetap berunding lebih awal soal restrukturisasi atau penjualan sukarela.
Baca Juga: Agunan Mau Dilelang? Ini Hak Debitur yang Sering Tidak Diketahui
Tiga Jalan Eksekusi Fidusia
Jika Bu Rina tetap tidak bisa membayar, UU Jaminan Fidusia menyediakan tiga cara eksekusi (Pasal 29):
- Titel eksekutorial. Sertifikat jaminan fidusia bisa langsung dipakai untuk mengeksekusi barang, seolah-olah kreditur sudah memenangkan gugatan di pengadilan, sehingga tidak perlu menggugat lebih dulu (Pasal 15). Tapi sejak Putusan MK di atas, jalan pintas ini hanya berlaku jika debitur mengakui cidera janji dan menyerahkan barangnya secara sukarela.
-
Lelang umum atas kekuasaan kreditur sendiri. Untuk barang bergerak, pengumumannya cukup sekali, paling lambat enam hari sebelum lelang (PMK 122/2023 Pasal 63). Prosesnya jauh lebih cepat dibanding lelang rumah, yang butuh sekitar empat minggu.
-
Penjualan di bawah tangan, atas kesepakatan Bu Rina dan kreditur, jika cara ini menghasilkan harga tertinggi. Penjualannya baru boleh dilakukan setelah satu bulan sejak pemberitahuan tertulis kepada pihak yang berkepentingan, dan diumumkan sedikitnya di dua surat kabar setempat.
Jalan ketiga sering paling menguntungkan bagi pelaku usaha. Misalnya, Bu Rina menemukan sesama pengusaha katering yang mau membeli mobil boksnya dengan harga pasar. Hasilnya bisa lebih tinggi daripada lelang, dan sisanya kembali ke Bu Rina.
Larangan yang Bisa Berujung Pidana
Tidak mampu membayar utang bukan perbuatan pidana. Tapi ada satu hal yang sering dianggap sepele dan justru bisa berujung pidana: mengalihkan barang jaminan fidusia.
Misalnya, untuk menutup kas yang seret, Bu Rina menggadaikan mobil boks ke orang lain, atau menyewakannya ke usaha lain tanpa memberi tahu kreditur.
UU Jaminan Fidusia melarang pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang jaminan tanpa persetujuan tertulis kreditur (Pasal 23 ayat 2). Pelanggarnya diancam penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50 juta (Pasal 36).
Ada satu pengecualian yang penting bagi pedagang. Jika yang dijaminkan adalah stok barang dagangan, barang itu tetap boleh dijual seperti biasa, asal diganti dengan stok yang setara.
Jadi, sebelum memindahtangankan aset usaha yang masih dalam cicilan, cek dulu perjanjian kreditnya, dan minta izin tertulis jika perlu.
Baca Juga: Kredit Macet KUR UMKM: Bagaimana Risiko Hukum dan Nasib Agunan Debitur?
Setelah Eksekusi: Kelebihan dan Kekurangan
Hasil eksekusi dipakai untuk melunasi utang Bu Rina. Ada dua kemungkinan, dan keduanya diatur jelas di Pasal 34 UU Jaminan Fidusia:
-
Hasilnya lebih besar dari nilai penjaminan. Kreditur wajib mengembalikan kelebihannya kepada Bu Rina.
-
Hasilnya kurang. Bu Rina tetap bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar.
Sama seperti hak tanggungan, kreditur juga tidak boleh langsung memiliki mobil boks itu. Janji yang memberi kreditur hak memiliki barang jaminan saat debitur cidera janji batal demi hukum. Barangnya harus dijual, dan hasilnya diperhitungkan.
Pertanyaan yang Sering Muncul
Bagaimana jika jaminan fidusianya tidak didaftarkan? Jaminan fidusia wajib didaftarkan. Jika tidak, kreditur tidak bisa memakai kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia dan harus menggugat secara perdata lebih dulu.
Apakah aturan ini berlaku juga untuk leasing, bukan hanya bank? Ya. UU Jaminan Fidusia berlaku untuk setiap perjanjian yang memakai jaminan fidusia, termasuk kredit kendaraan dari perusahaan pembiayaan.
Ke mana mengadu jika penarikan disertai kekerasan? Kekerasan dan ancaman bisa dilaporkan ke polisi. Cara penagihan yang melanggar aturan bisa diadukan ke kreditur dan OJK.
Agunan Bergerak, Usaha Ikut Tersendat
Sahabat Wirausaha, bagi pelaku usaha, agunan sering kali bukan sekadar jaminan, tapi alat kerja: mobil boks yang mengantar pesanan, mesin yang mencetak produk, rumah yang sekaligus menjadi dapur produksi.
Begitu agunan itu dieksekusi, usaha ikut berhenti. Karena itu, pahami aturannya sejak awal dan bicarakan masalah cicilan dengan kreditur sebelum penagih datang.
Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!
Follow Instagram @ukmindonesiaid biar nggak ketinggalan informasi atau program penting seputar UMKM. Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan Komunitas UMKM di bawah naungan kami di UKMIndonesia.id - yuk gabung dan daftar jadi anggota komunitas melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!
Daftar Referensi:
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1, 2, 11, 15, 21, 23, 29, 30, 33, 34, dan 36.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 63.
- Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 19.
Dukung Misi Edukasi Kami
Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.