Gaji Karyawan UMKM 2026: Berapa Batas Minimalnya Menurut UU 27/2026?

Diperbarui 10 November 2026 · Pembaruan oleh: Madinatul M.

Aturan gaji karyawan UMKM kini berubah. Usaha mikro dan kecil boleh membayar karyawan di bawah upah minimum, asalkan besarannya disepakati bersama dan tidak kurang dari 50 persen upah minimum yang berlaku. Aturan ini tercantum dalam Pasal 144 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.

Cara hitungnya: ambil upah minimum kabupaten/kota (UMK) tempat usahamu, atau upah minimum provinsi (UMP) jika daerahmu tidak punya UMK, lalu bagi dua. Di Surabaya, misalnya, batas bawahnya Rp2.644.398 per bulan, sedangkan di Jakarta yang hanya punya UMP batas bawahnya Rp2.864.938 per bulan.

Aturan ini mengganti cara hitung lama yang memakai data rata-rata konsumsi dan garis kemiskinan dari BPS. Artikel ini membahas apa yang berubah, berapa batas minimal gaji di beberapa provinsi, siapa yang boleh memakai aturan ini, dan kewajiban apa saja yang tetap berlaku.

Supaya tidak bingung: dalam artikel ini, kata "gaji" dan "upah" dipakai untuk maksud yang sama, yaitu bayaran rutin yang kamu berikan kepada karyawan. Undang-undang sendiri memakai istilah "upah".

Baca Juga: 8 Regulasi Ketenagakerjaan yang Perlu Diketahui UMKM Berdasarkan UU 27/2026


Apa yang Berubah dari Aturan Lama?

Pengecualian upah minimum untuk usaha mikro dan kecil sebenarnya bukan hal baru. Aturan ini sudah ada sejak UU Cipta Kerja. Yang berubah adalah patokan batas bawahnya.

Hal Aturan lama (PP 36/2021) Aturan baru (UU 27/2026)
Cara menentukan upah Kesepakatan pemilik usaha dan karyawan Tetap kesepakatan pemilik usaha dan karyawan
Patokan batas bawah Paling sedikit 50% rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan 25% di atas garis kemiskinan provinsi Paling sedikit 50% upah minimum yang berlaku
Sumber angka Data BPS yang harus dicari sendiri Upah minimum daerah (UMK atau UMP) yang diumumkan setiap tahun

Bagi pemilik usaha, perubahan ini membuat hitungannya lebih sederhana: cukup lihat upah minimum daerahmu (sering disebut UMR), yaitu upah minimum kabupaten/kota (UMK) jika kabupaten/kotamu punya atau UMP jika tidak, lalu bagi dua. Konsekuensinya, batas bawah ini akan ikut naik setiap kali upah minimum naik.


Berapa Batas Minimal Gaji Karyawan UMKM di Daerahmu?

Patokannya adalah upah minimum yang berlaku di lokasi usahamu: pakai UMK jika kabupaten/kotamu punya UMK, dan pakai UMP jika tidak. Berikut simulasi batas bawah berdasarkan UMP 2026, yang berlaku untuk daerah tanpa UMK:

Provinsi UMP 2026 (untuk daerah tanpa UMK) Batas bawah gaji usaha mikro dan kecil (50% UMP)
DKI Jakarta Rp5.729.876 Rp2.864.938
Bali Rp3.207.459 Rp1.603.730
Jawa Timur Rp2.446.880 Rp1.223.440
Jawa Tengah Rp2.327.386 Rp1.163.693
Jawa Barat Rp2.317.601 Rp1.158.801

Ambil contoh Pak Heru, pemilik usaha konveksi kecil di Jakarta dengan tiga penjahit. Jakarta hanya punya UMP, jadi batas bawah gaji ketiga penjahitnya adalah Rp2.864.938 per bulan. Jika selama ini ia membayar di bawah angka itu, ia perlu membuat kesepakatan baru dengan karyawannya agar sesuai aturan.

Jika kabupaten/kotamu punya UMK, hitung dari angka UMK. Contohnya, UMK Kota Surabaya 2026 sebesar Rp5.288.796, sehingga batas bawah gaji karyawan usaha mikro dan kecil di Surabaya adalah Rp2.644.398, jauh di atas angka 50% UMP Jawa Timur di tabel. UU memang tidak merinci jenis upah minimum yang dimaksud, tetapi Pasal 137 menyebut upah minimum terdiri atas UMP, UMK, dan upah minimum sektoral. Memakai UMK adalah pilihan paling aman sampai aturan pelaksananya terbit.


Siapa yang Boleh Memakai Aturan Ini?

Pengecualian ini hanya berlaku untuk usaha mikro dan kecil. Usaha menengah dan besar tetap wajib membayar paling sedikit sesuai upah minimum.

Ukurannya bukan jumlah karyawan, melainkan modal usaha atau omzet tahunan:

Skala usaha Modal usaha (di luar tanah dan bangunan) Omzet tahunan
Usaha mikro Paling banyak Rp1 miliar Paling banyak Rp2 miliar
Usaha kecil Lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar Lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar

Jadi, usaha dengan lima karyawan tetapi omzetnya sudah di atas Rp15 miliar per tahun tidak bisa memakai pengecualian ini.

Baca Juga: Klasifikasi UMKM 2026 Sudah Bukan Sekadar Urusan Omzet


Kesepakatan Gaji: Wajib Ada dan Wajib Ditepati

Pengecualian ini bukan izin untuk menentukan gaji sepihak. UU mengatur tiga hal:

  1. Gaji ditetapkan lewat kesepakatan antara pemilik usaha dan karyawan.

  2. Kesepakatan itu tidak boleh di bawah 50 persen upah minimum yang berlaku.

  3. Pemilik usaha wajib membayar sesuai kesepakatan. Jika tidak, ada sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.

Agar aman bagi kedua pihak, sebaiknya kesepakatan ini dituangkan secara tertulis. Isinya cukup sederhana: besaran gaji, tanggal pembayaran, jam kerja, dan tanda tangan kedua pihak. Catatan tertulis akan sangat membantu jika suatu saat terjadi perbedaan pendapat.


Kewajiban yang Tetap Berlaku untuk UMKM

Banyak pemilik usaha mengira usaha kecil bebas dari semua aturan ketenagakerjaan. Kenyataannya tidak begitu. Ini yang perlu kamu tahu:

  • BPJS tetap wajib. UU 27/2026 mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan karyawannya ke program jaminan sosial. Bedanya, pemilik usaha mikro dan kecil yang lalai tidak dikenai pidana, melainkan sanksi administratif.

  • THR tetap wajib. Ketentuan THR masih mengikuti Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yang berlaku bagi pemberi kerja yang mempekerjakan karyawan dengan masa kerja paling sedikit satu bulan.

  • Lembur tetap dibayar. Upah lembur dihitung 1,5 kali upah per jam untuk jam pertama dan 2 kali untuk jam berikutnya. Upah per jam dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, lalu dibagi 173.

  • Dana cadangan pesangon tidak wajib. UU baru mewajibkan pengusaha menyiapkan dana cadangan pesangon, tetapi usaha mikro dan kecil dikecualikan.

Baca Juga: Seller Marketplace Diwajibkan Daftarkan Karyawan ke BPJS, tapi Ternyata Ini Bukan Aturan Baru


Yang Masih Menunggu Aturan Pelaksana

UU 27/2026 memberi waktu paling lama satu tahun, yaitu sampai 28 Oktober 2027, untuk menerbitkan aturan pelaksananya. Selama itu, peraturan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru. Beberapa hal yang masih perlu dipantau:

  • Patokan UMP atau UMK. Belum ada penegasan resmi mana yang dipakai sebagai "upah minimum yang berlaku". Sambil menunggu, pakai UMK jika kabupaten/kotamu punya, seperti dijelaskan di atas.

  • Syarat tambahan dari PP 36/2021. Aturan lama meminta usaha mikro dan kecil yang memakai pengecualian ini mempertimbangkan apakah usahanya mengandalkan sumber daya tradisional dan tidak bergerak di bidang berteknologi tinggi atau padat modal. Belum jelas apakah syarat ini masih dipakai.

Jika ragu, kamu bisa berkonsultasi ke dinas ketenagakerjaan di kabupaten/kota tempat usahamu berada.


50 Persen Itu Batas Bawah, Bukan Patokan

Sahabat Wirausaha, ingat bahwa angka 50 persen adalah lantai yang tidak boleh dilanggar, bukan angka yang disarankan. Gaji yang layak membantu karyawan bertahan lebih lama, sehingga kamu tidak terus-menerus mengeluarkan waktu dan biaya untuk mencari dan melatih orang baru. Mulailah dari kemampuan usahamu, lalu naikkan bertahap seiring usaha berkembang.

Baca Juga: Sistem Gaji Karyawan UMKM: Pilih Bulanan, Borongan, atau Komisi?

Catatan pembaruan: Artikel ini diperbarui pada 10 November 2026 untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Versi sebelumnya mengacu pada Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Follow Instagram @ukmindonesiaid biar nggak ketinggalan informasi atau program penting seputar UMKM. Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan Komunitas UMKM di bawah naungan kami di UKMIndonesia.id - yuk gabung dan daftar jadi anggota komunitas melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!

Daftar Referensi:

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179. Database Peraturan JDIH BPK.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • RegulasiKerja.com. UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, status per 8 November 2026.
  • Liputan6.com. UMKM Boleh Bayar Upah Pekerja Minimal 50% dari Upah Minimum, 7 November 2026.
  • CNBC Indonesia. UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbit, Ada Aturan Baru Cuti-Pesangon, 7 November 2026.
  • detikFinance. Daftar Lengkap UMP di 38 Provinsi yang Langsung Berlaku Januari 2026, 7 Januari 2026.
  • Hukumonline. Kriteria UMKM Terbaru.
Dukung Misi Edukasi Kami

Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

•