Sahabat Wirausaha pasti sudah sangat akrab dengan istilah Upah Regional Minimum atau UMR, ya? Sebagai pemilik usaha, wajib untuk mengetahui berapa upah minimum yang berlaku di daerah tempat usaha berlangsung karena upah minimum memiliki jumlah yang berbeda-beda tergantung kebijakan. Selain UMR, ada juga istilah UMK dan UMP, yang kesemuanya penting Sahabat Wirausaha ketahui. Yuk, simak terus penjelasannya di sini!
Baca Juga: Apa itu Payables Turnover?
Memahami Mekanisme Penetapan Upah Minimum
Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Upah ini akan menjadi batas bawah nilai upah karena aturan melarang pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum.
Upah ini wajib dijadikan sebagai bahan acuan oleh perusahaan dan para pelaku industri sebagai standar minimal dalam memberikan upah kepada seluruh karyawannya. Oleh karena itu, upah minimum tidak berlaku secara nasional tetapi hanya berlaku untuk wilayah tertentu yang meliputi provinsi dan kota/kabupaten, atau biasanya disebut dengan UMR.
Dalam Permenakertrans maupun Undang-Undang Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015, disebutkan ada 4 jenis upah minimum, yaitu :
- Upah Minimum Provinsi atau UMP, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi.
- Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK, yaitu upah yang akan berlaku di wilayah kabupaten/kota.
- Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP, yaitu upah atau gaji yang akan berlaku secara sektoral di satu provinsi. Sektoral yang dimaksud artinya adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau UMSK, yang berlaku untuk sektor tertentu di satu wilayah kabupaten/kota.
Baca Juga: Apa itu Long Term Loan?
Formula dan Komponen Perhitungan Upah
Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan telah menjelaskan mengenai perhitungan upah menggunakan formula sebagai berikut:
- UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ΔPDBt}
Keterangan:
UMn adalah upah minimal yang akan ditetapkan.
UMt adalah upah minimal tahun berjalan.
Inflasit adalah inflasi yang dihitung dari September tahun sebelumnya hingga September tahun berjalan.
Sedangkan ΔPDBt adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan.
Sementara untuk perhitungan komponen upah adalah terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, sedangkan komposisi gaji pokok (menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003) minimal adalah 75% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap.
Misalnya, UMR di sebuah kota adalah sebesar Rp 2.500.000, maka gaji pokok minimal adalah sebesar Rp 1.875.000 dan tunjangan tetap sebesar Rp 625.000.
Atau untuk UMR Rp3.000.000, gaji pokok karyawan sedikitnya adalah sebesar Rp 2.250.000 dan tunjangan tetap sebesar Rp750.000.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah mengatur mengenai masalah upah minimum secara rinci. Menurut PP ini, Gubernur telah menetapkan standar minimal upah sebagai jaring pengaman.
Baca Juga: Apa itu Price Earning Ratio?
Sanksi Pelanggaran Penetapan Upah Minimum Regional
Agar tidak terkena sanksi baik pidana kurungan maupun denda, sebaiknya Sahabat Wirausaha memastikan bahwa upah yang diberikan kepada seluruh karyawan di perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila karyawan atau pegawai tidak mendapat upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka mereka dapat mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini.
Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 :
- Karyawan dapat mengajukan perundingan bipartit antara perwakilan karyawan dan pemilik perusahaan guna mendapatkan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.
- Setelah melewati tenggat waktu 30 hari, jika belum ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka dilakukan perundingan tripartit, yaitu perundingan yang dilakukan antara perwakilan karyawan, pemilik perusahaan dan dinas ketenagakerjaan.
- Jika setelah dilakukan perundingan tripartit belum ditemui kesepakatan, maka jalur pengadilan akan ditempuh. Salah satu pihak dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan hubungan industrial dan jalur hukum formal jika ditempuh melalui sidang di pengadilan.
Baca Juga: Apa itu Prepaid Expense?
Jam Kerja Upah Minimum Regional
Jam kerja pegawai yang mendapatkan upah minimum dihitung dengan ketentuan 40 jam per minggu, loh! Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 pasal 77 ayat (2) yang menjelaskan jam kerja sebagai berikut :
- 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 6 hari kerja dalam 1 minggu
- 8 jam kerja per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 5 hari kerja dalam 1 minggu
Sudah jelas ya Sahabat Wirausaha? Bahwa ada ketentuan dan peraturan yang diterbitkan pemerintah terkait upah minimum. Jika dikaitkan dengan gaji pokok, baik UMR sama dengan gaji pokok atau tidak, semua tergantung dari Peraturan Perusahaan (PP) dimana sudah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.
Pada peraturan itu akan tertuang informasi apakah upah karyawan terdiri atas gaji pokok saja ataupun gaji pokok dan tunjangan tetap. Jika semua ini sudah Sahabat Wirausaha lakukan, artinya Sahabat Wirausaha adalah pelaku usaha yang baik dan bertanggung jawab. Selamat, ya!
Jika merasa artikel ini bermanfaat, yuk bantu sebarkan ke teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan berikan komentar pada artikel ini ya Sahabat Wirausaha.
Link :
REGISTRASI