Sahabat Wirausaha, pernahkah kamu mengajukan bantuan modal usaha dari pemerintah, lalu ditolak tanpa alasan yang jelas? Atau sebaliknya, kamu merasa sudah cukup mampu, tapi nama kamu masih muncul sebagai penerima bansos? Di balik kedua situasi itu, ada satu sistem yang bekerja diam-diam: sistem desil. Dan memahaminya bukan hanya urusan mereka yang butuh bantuan — tapi juga penting bagi pelaku UMKM yang ingin tahu di mana posisi usahanya dalam peta kebijakan nasional.

Apa Itu Desil dan Mengapa UMKM Perlu Tahu?

Desil adalah sistem peringkat kesejahteraan yang membagi seluruh rumah tangga di Indonesia menjadi 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial-ekonomi mereka. Desil 1 mewakili 10% kelompok paling miskin secara nasional, sementara Desil 10 adalah kelompok paling sejahtera. Semakin kecil angka desilnya, semakin besar peluang seseorang untuk mendapat bantuan dari pemerintah.

Sistem ini bukan hal baru, tapi pada 2025 pemerintah memperbarui basis datanya secara signifikan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, data lama DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) digantikan oleh DTSEN — Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyatukan data dari berbagai kementerian yang sebelumnya tersebar dan sering tidak sinkron, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

Relevansinya bagi pelaku UMKM sangat nyata. Kementerian UMKM kini mengintegrasikan data desil ini sebagai salah satu dasar seleksi penerima program pemberdayaan, termasuk Kartu Usaha Afirmatif yang menyasar pelaku usaha mikro dari kelompok miskin dan rentan miskin. Artinya, desil bukan hanya urusan Kemensos — ini juga menjadi variabel dalam ekosistem kebijakan UMKM.

Baca juga: 

Anatomi Desil 1 sampai 5: Siapa yang Ada di Dalamnya?

Dalam konteks program bantuan pemerintah, desil yang paling relevan adalah Desil 1 hingga 5. Berikut gambaran masing-masing kelompok berdasarkan data DTSEN dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025:

Desil 1 — Sangat miskin. Kelompok ini mencakup 10% rumah tangga dengan kondisi ekonomi paling bawah secara nasional. Mereka menjadi prioritas utama seluruh program bantuan sosial pemerintah, mulai dari PKH, Program Sembako (BPNT), hingga PBI-JK (BPJS gratis). Dari sisi UMKM, pelaku usaha mikro yang masuk kelompok ini berpotensi mengakses Kartu Usaha Afirmatif dengan prioritas tertinggi.

Desil 2 — Miskin. Mencakup kelompok rumah tangga yang secara kumulatif berada di 11–20% terbawah. Kelompok ini masih memiliki peluang besar untuk mengakses PKH dan Program Sembako, serta program pemberdayaan UMKM yang berbasis afirmasi. Secara statistik, kelompok Desil 2 sering kali adalah pelaku usaha informal — pedagang kecil, pengrajin rumahan, atau petani gurem — yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum terdata secara formal.

Desil 3 — Hampir miskin. Secara kumulatif masuk 21–30% terbawah. Berdasarkan laporan Kemensos, kelompok ini masih masuk dalam sasaran beberapa program bansos, termasuk PBI-JK. Dari perspektif UMKM, kelompok Desil 3 adalah segmen yang paling sering disebut sebagai "hampir naik kelas" — mereka memiliki usaha, tapi belum cukup stabil untuk bertahan tanpa jaring pengaman.

Desil 4 — Rentan miskin. Kelompok ini berada di kumulatif 31–40% terbawah dan masih masuk sasaran PKH serta program pemberdayaan UMKM. Sejak pemberlakuan kebijakan 2026, Program Sembako (BPNT) yang sebelumnya mencakup hingga Desil 5, kini dibatasi hanya sampai Desil 4. Ini sinyal bahwa pemerintah memperketat penargetan bansos agar lebih efisien.

Desil 5 — Menengah bawah. Ini adalah batas ambang. Kelompok ini secara kumulatif mencakup 41–50% terbawah, dan sejak triwulan pertama 2026 sudah tidak lagi masuk program PKH maupun BPNT. Mereka masih bisa mengakses PBI-JK (BPJS gratis), namun posisinya makin jauh dari jangkauan program berbasis kemiskinan. Bagi pelaku UMKM di Desil 5, jalur yang lebih relevan adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan program pengembangan berbasis kapasitas, bukan bantuan afirmatif.

Langkah Praktis: Cara Cek Posisi Desil UMKM Kamu secara Mandiri

Banyak Sahabat Wirausaha bertanya, "Bagaimana saya tahu saya masuk desil berapa?". Meskipun data spesifik "angka desil" terkadang bersifat internal di sistem DTSEN, kamu bisa mengecek status kepesertaan bansosmu yang merupakan indikator kuat posisi desilmu.

1. Melalui Situs Cek Bansos: Buka laman cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP, lalu masukkan nama lengkap. Jika namamu muncul sebagai penerima PKH atau BPNT, hampir dipastikan kamu berada di Desil 1 hingga 4.

2. Aplikasi Cek Bansos (Mobile): Unduh aplikasi resmi "Cek Bansos" dari Kemensos di Play Store. Di sini, kamu bisa menggunakan fitur "Profil Keluarga" untuk melihat bantuan apa saja yang diterima anggota keluarga dalam satu KK.

3. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG): Kamu bisa mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat. Operator SIKS-NG di desa memiliki akses lebih detail untuk melihat status kerentanan ekonomi yang tercatat dalam sistem DTSEN terbaru.

Sahabat Wirausaha, ada satu hal yang sering luput dari diskusi: posisi desil tidak hanya ditentukan oleh penghasilan. Penentuan desil melibatkan kombinasi variabel berlapis: kondisi fisik rumah (lantai, dinding, atap), daya listrik, kepemilikan aset (kendaraan/tanah), tingkat pendidikan, hingga jumlah tanggungan.

Ini artinya: seorang pedagang kaki lima yang penghasilannya tidak menentu, tapi tinggal di rumah permanen warisan dan memiliki kendaraan roda dua, bisa jadi desilnya lebih tinggi (Desil 6 atau 7) — dan secara otomatis tidak lolos seleksi bantuan afirmatif UMKM.

Baca juga: 

Panduan Sanggah: Apa yang Harus Dilakukan Jika Data Tidak Sesuai Realita?

Berdasarkan data Kadin Indonesia per Desember 2024, terdapat lebih dari 30 juta UMKM terdaftar — belum termasuk sektor pertanian dan perikanan. Sebagian besar berada di Desil 1 hingga 4. Pasar program pemberdayaan UMKM sesungguhnya sangat besar, tapi kebijakan yang tepat sasaran membutuhkan data yang akurat.

Sistem desil bukan penentu nasib. Tapi bagi mereka yang memahami cara kerjanya, sistem ini bisa menjadi peta — dan peta yang baik selalu membantu kamu tahu di mana kamu berdiri sekarang, sebelum memutuskan ke mana akan melangkah. 

Jika kamu merasa usahamu sedang di titik nadir dan seharusnya masuk kategori layak bantu namun data DTSEN menunjukkan sebaliknya, kamu memiliki Hak Sanggah.

1. Gunakan Fitur "Usul-Sanggah" di Aplikasi: Di aplikasi Cek Bansos, terdapat fitur di mana warga bisa menyanggah orang yang dianggap tidak layak (misal: orang kaya tapi dapat bantuan) atau mengusulkan diri sendiri jika merasa layak namun belum terdaftar.

2. Musyawarah Desa (Musdes): Ini adalah jalur paling formal. Perubahan data kemiskinan dan desil harus diputuskan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan. Pastikan kamu membawa bukti kondisi ekonomi terbaru agar perangkat desa bisa mengusulkan pemutakhiran data ke sistem SIKS-NG pusat.

Kartu Usaha Afirmatif: Syarat Administrasi Selain Data Desil

Terdaftar di Desil 1-4 memang membuka pintu bantuan, namun khusus untuk Kartu Usaha Afirmatif yang diluncurkan Kementerian UMKM, data desil hanyalah salah satu syarat. Agar bisa tembus seleksi, Sahabat Wirausaha perlu melengkapi syarat administrasi berikut:

• Kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha): Meskipun bergerak di sektor mikro, NIB tetap menjadi syarat mutlak untuk membuktikan bahwa kamu adalah pelaku usaha aktif, bukan sekadar penerima bansos pasif.

• Surat Keterangan Usaha (SKU): Untuk usaha yang sangat mikro (seperti pedagang keliling), SKU dari kelurahan sering kali menjadi dokumen pendukung untuk memverifikasi domisili usaha.

• Verifikasi Lapangan: Berbeda dengan bantuan tunai, bantuan modal UMKM biasanya melibatkan verifikasi lapangan oleh pendamping UMKM atau petugas bank yang ditunjuk untuk memastikan usaha tersebut benar-benar ada dan berjalan.

Baca juga: 

FAQ: Hal-hal yang Sering Ditanyakan Seputar Desil UMKM

Q: Apakah desil saya bisa berubah?

A: Bisa. Data DTSEN diperbarui secara berkala. Jika ekonomi membaik atau ada aset baru yang terdeteksi sistem (misal: beli motor baru atas nama sendiri), desil bisa naik.

Q: Saya di Desil 6, apakah tidak bisa dapat modal dari pemerintah?

A: Tetap bisa, namun bukan jalur bantuan sosial/afirmasi. Kamu diarahkan ke jalur KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang bunganya disubsidi pemerintah namun bersifat pinjaman, bukan hibah.

Q: Mengapa teman saya yang lebih mampu justru masuk Desil 2?

A: Hal ini biasanya terjadi karena kesalahan input data di tingkat bawah atau data lama yang belum dimutakhirkan. Di sinilah pentingnya mekanisme "Sanggah" oleh masyarakat.

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Kamu juga bisa mendukung keberlanjutan konten edukatif di website melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.

Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan komunitas UMKM—yuk daftar jadi anggota melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!

Referensi: Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 · Keputusan Menteri Sosial RI No. 79/HUK/2025 · Kemensos RI (pusdatinkesos.kemensos.go.id) · Kadin Indonesia Data & Statistik UMKM (2024) · Kementerian UMKM RI (umkm.go.id)

Dukung Misi Edukasi Kami

Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

Dukung Kami