Sumber foto: pexels.com
Diperbarui 11 November 2026 · Pembaruan oleh: Madinatul M.
Sistem gaji karyawan UMKM tidak harus rumit. Ada tiga pilihan yang paling umum: gaji berbasis waktu (bulanan, mingguan, atau harian), gaji berbasis hasil kerja (borongan atau komisi), dan gabungan keduanya. Pilihan terbaik bergantung pada jenis usahamu, apakah hasil kerja karyawan mudah dihitung, dan seberapa stabil arus kas usahamu.
Memilih sistem gaji yang tepat penting karena karyawan adalah penggerak utama usaha kecil. Menurut basis data tunggal UMKM (SIDT-UMKM) Kementerian UMKM per 31 Desember 2025, UMKM non-pertanian menyerap 45,3 juta tenaga kerja, dan hampir 98 persen di antaranya bekerja di usaha mikro. Namun, sekitar 68 persen dari mereka tercatat sebagai tenaga kerja yang tidak dibayar. Data ini menunjukkan masih banyak UMKM yang belum menggaji pekerjanya secara formal. Artikel ini membahas cara kerja tiap sistem gaji, cara memilihnya, aturan yang tetap berlaku, serta benefit yang bisa kamu berikan selain gaji.
Baca Juga: Gaji Karyawan UMKM 2026: Berapa Batas Minimalnya Menurut UU 27/2026?
3 Pilihan Sistem Gaji untuk Karyawan UMKM
| Sistem | Cara kerja | Cocok untuk | Kelebihan | Kekurangan |
| Berbasis waktu | Dibayar tetap per bulan, minggu, atau hari | Rumah makan, toko, kafe, jasa yang hasilnya sulit dihitung per unit | Mudah dihitung dan direncanakan | Tidak langsung mendorong karyawan bekerja lebih giat |
| Berbasis hasil | Dibayar per produk (borongan) atau per penjualan (komisi) | Produksi kue, jahit, kerajinan, sales | Biaya gaji sebanding dengan hasil | Perlu pencatatan rapi; penghasilan karyawan tidak menentu |
| Kombinasi | Gaji pokok tetap ditambah komisi atau bonus | Salon, barbershop, toko dengan target penjualan | Karyawan punya penghasilan pasti sekaligus termotivasi | Perhitungannya sedikit lebih rumit |
Berbasis waktu. Ini sistem yang paling umum. Contohnya, karyawan rumah makan digaji setiap awal bulan, sementara pekerja produksi makanan kemasan dibayar mingguan. Kelebihannya, kamu bisa memperkirakan biaya gaji dengan pasti. Kekurangannya, karyawan bisa merasa tidak perlu bekerja maksimal karena penghasilannya sama saja.
Berbasis hasil. Karyawan dibayar sesuai jumlah yang dihasilkan. Misalnya, usaha kue membayar Rp5.000 untuk setiap kue yang dibuat, atau toko memberi komisi dari setiap barang yang terjual. Kamu jadi tahu persis biaya tenaga kerja per produk. Tantangannya, kamu harus mencatat dengan rapi siapa mengerjakan apa.
Kombinasi. Gaji pokok memberi rasa aman, sementara komisi atau bonus mendorong semangat kerja. Contohnya, karyawan barbershop di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mendapat gaji pokok Rp1,3 juta per bulan ditambah Rp10.000 untuk setiap pelanggan yang dilayani. Bonus juga bisa dikaitkan dengan target bersama, misalnya semua karyawan mendapat tambahan jika penjualan toko bulan itu mencapai target. Cara ini mendorong kerja sama tim.
Cara Memilih Sistem Gaji yang Tepat
Jawab tiga pertanyaan berikut sebelum memutuskan:
-
Apakah hasil kerja karyawan bisa dihitung per unit? Jika bisa, seperti jumlah kue atau pakaian yang dijahit, sistem berbasis hasil atau kombinasi layak dipertimbangkan. Jika sulit, seperti pelayan rumah makan, sistem berbasis waktu lebih cocok.
-
Seberapa stabil arus kas usahamu? Gaji tetap butuh dana yang pasti setiap bulan. Jika penjualan naik turun, komponen berbasis hasil bisa membantu menyesuaikan biaya dengan pemasukan.
-
Apa yang ingin kamu dorong? Komisi per orang mendorong kinerja individu. Bonus target bersama mendorong kekompakan tim.
Kamu tidak harus memakai satu sistem untuk semua karyawan. Kasir bisa digaji bulanan, sementara tenaga produksi dibayar borongan.
Baca Juga: 10 Cara Menentukan Gaji Karyawan yang Adil dan Sesuai dengan Kemampuan Usaha
Apa pun Sistemnya, Ini Aturan yang Tetap Berlaku
Sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku pada 28 Oktober 2026, usaha mikro dan kecil boleh menggaji di bawah upah minimum. Syaratnya, besaran gaji disepakati bersama dan tidak kurang dari 50 persen upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum kabupaten/kota (UMK) jika kabupaten/kotamu punya, atau upah minimum provinsi (UMP) jika tidak.
Aturan ini juga berlaku untuk sistem borongan dan komisi. Jadi, pastikan total penghasilan karyawan dalam sebulan tidak berada di bawah batas tersebut, meski pembayarannya dihitung per produk atau per penjualan.
Beberapa kewajiban lain juga tetap berlaku:
-
Kesepakatan gaji wajib ditepati. Jika tidak dibayar sesuai kesepakatan, pemilik usaha bisa dikenai peringatan tertulis atau denda administratif.
-
Lembur wajib dibayar. Jam lembur pertama dibayar 1,5 kali upah per jam, dan jam berikutnya 2 kali.
-
THR tetap wajib bagi karyawan dengan masa kerja paling sedikit satu bulan.
Benefit Karyawan Selain Gaji
Selain gaji, ada kompensasi tidak langsung atau benefit. Bentuknya bukan uang tunai, tetapi tetap dirasakan manfaatnya oleh karyawan.
Yang wajib: BPJS. Pemberi kerja, termasuk usaha mikro dan kecil, wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Rincian program dan sanksinya kami bahas di artikel 8 Regulasi Ketenagakerjaan yang Perlu Diketahui UMKM Berdasarkan UU 27/2026
Yang bisa disesuaikan kemampuan usaha. Benefit tidak harus mahal. Beberapa pilihan yang realistis untuk UMKM:
- makan siang atau uang makan;
- uang transportasi;
- pelatihan keterampilan, misalnya kursus memasak atau menjahit;
- libur tambahan saat target tercapai; dan
- bonus akhir tahun saat usaha sedang untung.
Benefit seperti ini membantu karyawan betah lebih lama. Usaha kecil sering kesulitan karena karyawan cepat keluar, padahal mencari dan melatih orang baru butuh waktu dan biaya.
Mulai dari yang Sederhana dan Tertulis
Sahabat Wirausaha, sistem gaji terbaik adalah yang adil, mudah dipahami karyawan, dan sanggup kamu bayar secara rutin. Mulailah dari satu sistem yang paling cocok, tuliskan kesepakatannya, lalu evaluasi setiap beberapa bulan seiring usahamu berkembang.
Catatan pembaruan: Artikel ini diperbarui pada 11 November 2026 untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan data SIDT-UMKM Kementerian UMKM per 31 Desember 2025. Versi sebelumnya terbit pada 28 September 2022.
Ilmu dan informasi yang bermanfaat layak untuk terus bergerak. Yuk, bantu kami sebarkan kepada sesama pelaku usaha yang mungkin sedang membutuhkannya.
Kamu juga bisa berkontribusi lebih jauh dengan mendukung keberlanjutan konten edukatif ini melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.
Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin tumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan, bergabunglah di ukmindonesia.id/registrasi. Tempat para pelaku UMKM belajar bersama dan naik kelas.
Daftar Referensi:
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179 (Pasal 116, 144, 145, 155, dan 156).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
- Kementerian UMKM RI. Laporan Basis Data Tunggal UMKM melalui SIDT-UMKM per 31 Desember 2025.
- UKMIndonesia.id. Tenaga Kerja UMKM Indonesia: Potret Skala Usaha dan Persebaran Wilayahnya.
- detikFinance. Daftar Lengkap UMP di 38 Provinsi yang Langsung Berlaku Januari 2026, 7 Januari 2026.
- Dessler, Gary. Human Resource Management. Pearson, 2017.
Dukung Misi Edukasi Kami
Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

