
STP pajak kini bisa terbit otomatis dari Coretax. STP adalah Surat Tagihan Pajak, yaitu surat untuk menagih pajak yang kurang dibayar dan/atau sanksi berupa bunga atau denda, dan umumnya harus dilunasi dalam 1 bulan sejak terbit. Kalau kamu tidak setuju dengan isinya, jalurnya bukan keberatan, melainkan permohonan pengurangan sanksi atau pembatalan STP.
Waktunya juga sedang tepat. Lewat KEP-239/PJ/2026, sanksi dalam STP yang belum dibayar bisa dikurangi lewat permohonan yang diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.
Ini artikel keempat dalam seri surat DJP, setelah SP2DK, surat imbauan, dan surat teguran. Di sini kita bahas arti STP, penyebabnya, cara membayarnya, dan apa yang bisa dilakukan kalau tagihannya keliru.
Baca Juga: Dapat Surat Teguran dari Kantor Pajak? Ini Penyebab dan Cara Menanggapinya
Apa Itu STP dan Kapan Diterbitkan?
Pasal 1 angka 20 UU KUP mendefinisikan Surat Tagihan Pajak sebagai surat untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Kekuatan hukumnya sama dengan surat ketetapan pajak, jadi STP bukan sekadar pengingat.
Perlu dibedakan dari surat teguran. Surat teguran memintamu melakukan sesuatu, misalnya melapor SPT. STP sudah berisi angka yang harus dibayar.
Pasal 14 ayat (1) UU KUP menyebut beberapa alasan STP terbit. Bagi UMKM, yang paling sering muncul adalah empat hal berikut.
Tabel 1. Penyebab STP yang sering dialami UMKM
| Penyebab | Contoh | Isi tagihan |
| Telat lapor SPT | SPT Tahunan orang pribadi dilaporkan lewat tenggat, atau belum juga dilaporkan setelah batas 30 hari surat teguran lewat | Denda Rp100.000 per SPT; badan Rp1.000.000 (Pasal 7 ayat (1) UU KUP) |
| Telat bayar atau setor pajak | PPh final 0,5% disetor setelah jatuh tempo | Bunga per bulan atas pajak yang terlambat |
| Kurang bayar karena salah tulis atau salah hitung | Setoran lebih kecil dari pajak yang seharusnya | Kekurangan pajak ditambah bunga |
| PKP tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuatnya | Penjualan tanpa faktur pajak | Denda 1% dari dasar pengenaan pajak |
Perlu diingat, membayar denda telat lapor tidak menggugurkan kewajiban lapor. Kalau SPT-nya belum dikirim, tetap laporkan. SPT yang tak kunjung masuk setelah ditegur bisa membuat DJP menetapkan sendiri pajak terutangmu lewat pemeriksaan, dan sanksinya jauh lebih berat daripada denda Rp100.000.
Bunga dihitung per bulan dengan tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap bulan, paling lama 24 bulan. Rumusnya: suku bunga acuan ditambah 5%, lalu dibagi 12 (Pasal 9 ayat (2c) dan Pasal 14 ayat (5a) UU KUP). Karena itu, besarnya bisa naik-turun dari bulan ke bulan. Untuk November 2026, tarif bunga keterlambatan bayar dan bunga dalam STP adalah 1,02% per bulan (KMK 52/MK/EF.2/2026).
Untuk SPT yang telat dilaporkan, Dirjen Pajak menyatakan pada Mei 2026 bahwa Coretax akan menerbitkan STP denda secara otomatis. Jadi, STP bisa datang tanpa didahului surat lain. STP juga tidak hanya datang untuk urusan tahun ini: DJP bisa menerbitkannya paling lama 5 tahun setelah pajaknya terutang. Jadi, STP untuk tahun pajak yang sudah lama belum tentu salah kirim. Cocokkan dulu dengan catatanmu.
Cara Membayar STP
-
Cek STP di akun Coretax. Pastikan nomor STP, jenis pajak, masa atau tahun pajak, dan jumlahnya sesuai dengan catatanmu. Kalau ada yang janggal, baca dulu bagian berikutnya sebelum membayar.
-
Perhatikan tenggatnya. Pasal 9 ayat (3) UU KUP mewajibkan STP dilunasi dalam 1 bulan sejak tanggal terbit. Untuk wajib pajak usaha kecil, Pasal 9 ayat (3a) membuka kemungkinan perpanjangan sampai paling lama 2 bulan.
-
Buat kode billing untuk STP tersebut, lalu setor. Cantumkan nomor STP saat membuat kode billing supaya pembayaran tercatat untuk tagihan yang benar.
-
Simpan bukti bayarnya. Bukti penerimaan negara menjadi pegangan kalau suatu saat ada tagihan yang sama.
-
Kalau uangnya belum cukup, ajukan angsuran atau penundaan. Pasal 9 ayat (4) UU KUP memungkinkan Dirjen Pajak menyetujui angsuran atau penundaan pembayaran atas permohonan wajib pajak. Tanyakan syaratnya ke KPP sebelum tenggat lewat. Setelah disetujui, disiplinlah dengan jadwalnya, karena cicilan yang telat dibayar bisa memunculkan STP baru.
Kalau STP dibiarkan sampai lewat jatuh tempo, penagihan berlanjut: surat teguran penagihan bisa terbit setelah 7 hari, lalu surat paksa jika 21 hari setelahnya utang masih belum lunas.
Tidak Setuju dengan STP? Jalurnya Bukan Keberatan
Banyak yang mengira STP bisa diajukan keberatan. Sayangnya tidak. Keberatan hanya bisa diajukan atas surat ketetapan pajak, misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari hasil pemeriksaan, dan atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 25 ayat (1) UU KUP).
STP tidak ada dalam daftar itu. Jadi, kalau kamu tidak setuju dengan STP, yang diajukan adalah permohonan ke DJP berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU KUP. Ada dua pilihan, tergantung masalahnya:
Tabel 2. Dua jalur jika tidak setuju dengan STP
| Aspek | Pengurangan atau penghapusan sanksi | Pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar |
| Dasar | Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP | Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP |
| Cocok jika | Tagihannya benar, tetapi sanksi muncul karena kekhilafan atau bukan kesalahanmu | STP-nya keliru, misalnya SPT sebenarnya sudah dilaporkan tepat waktu |
| Syarat penting | Sanksi belum dibayar, pokok pajaknya sudah lunas, satu permohonan untuk satu STP | Tidak sedang mengajukan permohonan pengurangan sanksi atas STP yang sama |
| Batas pengajuan | Paling banyak 2 kali | Paling banyak 2 kali |
Keduanya diajukan lewat Coretax, pada layanan Keberatan dan Non Keberatan. DJP wajib memberi keputusan paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima. Kalau lewat dan belum ada keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
Satu hal yang sering terlewat: jangan buru-buru membayar dendanya kalau kamu berniat mengajukan penghapusan sanksi, karena permohonan hanya bisa diajukan atas sanksi yang belum dibayar. Pokok pajaknya tetap harus dilunasi lebih dulu. Bayarlah sebesar pokoknya saja, karena setiap pembayaran kini dipakai untuk pokok dulu, baru sisanya untuk sanksi.
Kabar baiknya, kalau ini STP sanksi pertama yang kamu terima, syarat "kekhilafan" dianggap sudah terpenuhi, sehingga peluang permohonanmu dikabulkan lebih besar.
Kalau STP-mu berisi sanksi yang belum dibayar, cek juga program pengurangan sanksi KEP-239/PJ/2026. Potongannya bisa sampai 100%, dengan permohonan paling lambat 1 Oktober 2028. Besaran potongan, syarat, dan contoh hitungnya kami bahas lengkap di artikel berikut.
Baca Juga: Denda Pajak UMKM Bisa Dihapus 100%, Ini Syarat dan Batas Waktunya
Bayar atau Ajukan, Asal Jangan Didiamkan
STP adalah tagihan resmi, dan satu-satunya pilihan yang pasti merugikan adalah mendiamkannya. Sahabat Wirausaha cukup memeriksa isinya. Kalau benar, lunasi dalam 1 bulan atau ajukan angsuran.
Kalau keliru atau sanksinya muncul bukan karena kesalahanmu, ajukan permohonan sebelum membayar dendanya. Dengan program pengurangan sanksi yang sedang berjalan, sedikit ketelitian sekarang bisa menghemat uang usaha.
Ilmu dan informasi yang bermanfaat layak untuk terus bergerak. Yuk, bantu kami sebarkan kepada sesama pelaku usaha yang mungkin sedang membutuhkannya.
Kamu juga bisa berkontribusi lebih jauh dengan mendukung keberlanjutan konten edukatif ini melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.
Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin tumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan, bergabunglah di ukmindonesia.id/registrasi. Tempat para pelaku UMKM belajar bersama dan naik kelas.
Daftar Referensi:
- UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. UU Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 1 angka 20, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 25, dan Pasal 36
- PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan s.t.d.d. PMK Nomor 71 Tahun 2026
- KEP-239/PJ/2026
- KMK 52/MK/EF.2/2026 tentang Tarif Bunga periode 1–30 November 2026, Perpajakan DDTC
- Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar, pajak.go.id
- Progres Permohonan Pembatalan STP Bisa Dicek via Coretax, DDTCNews (9 Agustus 2026)
Dukung Misi Edukasi Kami
Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

