Surat imbauan DJP sedang banyak dikirim ke wajib pajak. Surat ini adalah pengingat resmi agar kamu memenuhi kewajiban pajak tertentu, dan menurut aturan yang berlaku sejak 1 Januari 2026, harus ditanggapi paling lambat 14 hari, dengan memenuhi kewajiban itu atau mengirim penjelasan.
Menurut DDTCNews, DJP baru saja mengirim email imbauan kepada 475.698 wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti potong PPh di SPT Tahunan 2025. Bersamaan dengan itu, DJP mengingatkan maraknya email imbauan palsu yang memakai nama DJP.
Artikel ini menjelaskan apa itu surat imbauan, jenis-jenisnya, cara memastikan suratnya asli, dan cara menanggapinya. Kalau Sahabat Wirausaha menerima surat yang meminta penjelasan atas data, kemungkinan itu SP2DK, yang dibahas di artikel terpisah.
Baca Juga: Dapat Surat Cinta (SP2DK) dari DJP? Ini Langkah yang Harus UMKM Lakukan
Apa Itu Surat Imbauan DJP?
Surat imbauan adalah surat dari DJP yang meminta wajib pajak memenuhi kewajiban pajak tertentu, misalnya membayar angsuran pajak, membetulkan laporan, atau mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Aturannya ada di PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, dengan pedoman teknis dalam SE-8/PJ/2026.
Surat ini biasanya terbit setelah petugas pajak meneliti kepatuhan formal, yaitu apakah kewajiban dasar seperti lapor, bayar, dan daftar sudah dijalankan. Penelitian ini bahkan bisa berjalan otomatis lewat sistem informasi DJP.
Surat imbauan bukan sanksi. Tetapi menurut PMK 111/2025, surat ini juga bukan sekadar pengingat yang boleh diabaikan, karena ada batas waktu tanggapan dan tindak lanjutnya.
Bedanya dengan SP2DK
| Aspek | Surat Imbauan | SP2DK |
| Fokus | Kewajiban formal yang belum dijalankan, misalnya lapor, bayar, atau daftar | Data yang tidak cocok dengan laporanmu |
| Yang diminta | Penuhi kewajibannya dan/atau kirim penjelasan | Kirim penjelasan dengan bukti atau betulkan SPT |
| Batas tanggapan | 14 hari | 14 hari, bisa diperpanjang 7 hari |
Baca Juga: SPP-TDLN vs PPN PMSE: Siapa yang Memungut Pajakmu?
Lima Jenis Surat Imbauan DJP
SE-8/PJ/2026 menyebut setidaknya lima jenis surat imbauan. Baca judul dan isi suratmu untuk tahu jenis mana yang kamu terima.
| Jenis surat imbauan | Contoh situasi | Yang perlu dilakukan |
| Imbauan melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP | Omzet usaha sudah melewati batas pengusaha kecil, tetapi belum terdaftar sebagai PKP | Ajukan pengukuhan PKP, atau jelaskan jika omzetmu belum melewati batas |
| Imbauan membayar angsuran pajak tahun berjalan | Angsuran PPh yang harus dibayar sendiri belum disetor sampai jatuh tempo | Bayar angsurannya, atau jelaskan jika sudah dibayar |
| Imbauan membetulkan laporan pajak | SPT memuat data yang keliru, misalnya bukti potong yang dihapus | Betulkan SPT-nya, atau jelaskan jika laporanmu sudah benar |
| Imbauan memenuhi kewajiban formal lainnya | Ada kewajiban formal lain yang belum dijalankan | Penuhi kewajiban yang disebut di surat |
| Surat klarifikasi SPOP | Data objek PBB sektor tertentu, seperti perkebunan atau pertambangan, perlu diklarifikasi | Isi atau lengkapi SPOP sesuai permintaan |
Kolom contoh situasi adalah gambaran umum. Yang menentukan tetap isi surat yang kamu terima.
Cek Dulu: Surat Imbauan Itu Asli atau Palsu?
Surat imbauan bisa dikirim lewat akun Coretax, email yang terdaftar di DJP, pos, kurir, atau diantar langsung. Karena email massal DJP rawan ditiru penipu, DJP mengingatkan empat hal:
-
Email resmi DJP hanya dikirim dari domain @pajak.go.id.
-
Semua layanan DJP gratis.
-
DJP tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi dan tidak mengirim tautan di luar situs resmi.
-
DJP tidak pernah meminta password, kode OTP, berbagi layar perangkat, atau data rahasia lainnya.
Cara paling aman: jangan klik tautan atau unduh lampiran dari pesan yang mencurigakan. Masuk sendiri ke akun Coretax lewat alamat coretaxdjp.pajak.go.id, lalu cek apakah ada surat atau pemberitahuan yang sesuai di sana. Kalau masih ragu, tanyakan ke KPP tempatmu terdaftar atau Kring Pajak di 1500200.
Cara Menanggapi Surat Imbauan
-
Catat batas waktunya. Menurut PMK 111/2025, tanggapan disampaikan paling lama 14 hari. Hitungannya dimulai dari tanggal yang paling awal di antara tanggal surat terbit di akun Coretax, dikirim lewat email, dikirim lewat faksimile, dikirim lewat pos atau kurir, atau diserahkan langsung kepadamu, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang sudah dewasa.
-
Pahami kewajiban yang diminta. Cocokkan isi surat dengan catatanmu. Misalnya, apakah angsuran pajak memang belum dibayar, atau laporan memang ada yang keliru.
-
Pilih cara menanggapi. Ada dua cara, dan boleh dipakai keduanya: memenuhi kewajiban yang diminta, misalnya membayar atau membetulkan SPT, dan/atau mengirim penjelasan jika kewajiban itu sebenarnya sudah dijalankan atau tidak berlaku untukmu.
-
Kirim tanggapan. Tanggapan bisa dikirim lewat akun Coretax, atau lewat pos, jasa ekspedisi, dan kurir ke KPP yang menerbitkan surat. Simpan bukti pengirimannya.
-
Lengkapi bila perlu. Tanggapan boleh dikirim lebih dari sekali, selama masih dalam batas 14 hari.
Apa yang Terjadi Kalau Diabaikan?
Pasal 12 PMK 111/2025 memberi DJP 12 bentuk tindak lanjut setelah surat imbauan dikirim. Sebagian besar dilakukan secara jabatan, artinya diputuskan DJP tanpa menunggu kamu. Dari 12 tindak lanjut itu, lima yang paling mungkin dirasakan UMKM adalah:
-
pengukuhan sebagai PKP secara jabatan;
-
penetapan nilai angsuran pajak yang harus kamu bayar;
-
perubahan data atau status wajib pajak secara jabatan;
-
perubahan layanan atau fasilitas pajak yang kamu terima;
-
pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu.
Tindak lanjut lainnya berkaitan dengan penghapusan NPWP, data objek PBB sektor tertentu seperti perkebunan dan pertambangan, serta pencabutan status pemungut bea meterai.
Salah satu tindak lanjut lainnya adalah penutupan kegiatan imbauan. Menurut analisis kami, menanggapi tepat waktu adalah cara paling aman agar keputusan tetap ada di tanganmu, bukan diambil secara jabatan.
Jawab Selagi Masih Imbauan
Surat imbauan adalah tahap paling ringan dalam pengawasan pajak. Sahabat Wirausaha cukup memastikan suratnya asli, memahami kewajiban yang diminta, lalu menanggapi dalam 14 hari. Kalau ada yang belum beres, membereskannya sekarang jauh lebih sederhana daripada menunggu DJP mengambil keputusan sendiri.
Baca Juga: Denda Pajak UMKM Bisa Dihapus 100%, Ini Syarat dan Batas Waktunya
Ilmu dan informasi yang bermanfaat layak untuk terus bergerak. Yuk, bantu kami sebarkan kepada sesama pelaku usaha yang mungkin sedang membutuhkannya.
Kamu juga bisa berkontribusi lebih jauh dengan mendukung keberlanjutan konten edukatif ini melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.
Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin tumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan, bergabunglah di ukmindonesia.id/registrasi. Tempat para pelaku UMKM belajar bersama dan naik kelas.
Daftar Referensi:
- PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- Dapat Email Imbauan DJP? Cek Dulu Domain Pengirimnya, DDTCNews (12 November 2026)
- Ini 5 Jenis Surat Imbauan yang Bisa Dikirim DJP ke Wajib Pajak, DDTCNews (19 Juli 2026)
- Usai Layangkan Imbauan ke WP, DJP Berwenang Laksanakan 12 Usulan Ini, DDTCNews (9 Maret 2026)
Dukung Misi Edukasi Kami
Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.
REGISTRASI