Sumber foto: magnific.com
Surat teguran dari kantor pajak kini bisa terbit otomatis dari sistem DJP. Kalau surat itu menyebut SPT yang belum kamu laporkan, cara menanggapinya adalah melaporkan SPT tersebut, paling lambat 30 hari sejak surat terbit. Kalau isinya utang pajak, lunasi dalam 21 hari agar tidak berlanjut ke surat paksa.
Ketentuan terbit otomatis ini ada di SE-8/PJ/2026, pedoman pengawasan kepatuhan yang diterbitkan Dirjen Pajak pada Juli 2026. Artinya, surat teguran bukan tanda kamu sedang diincar petugas. Surat ini adalah pengingat resmi karena ada kewajiban yang lewat tenggat.
Masalahnya, ada dua surat berbeda yang sama-sama bernama surat teguran. Artikel ini membantu Sahabat Wirausaha mengenali jenisnya, memahami penyebabnya, lalu menanggapinya dengan langkah yang tepat.
Baca Juga: Dapat Surat Imbauan dari DJP? Ini Artinya dan Cara Menanggapinya
Dua Jenis Surat Teguran Pajak, Cek Dulu yang Mana
Surat teguran yang paling sering diterima UMKM adalah teguran karena SPT belum dilaporkan. Dasarnya Pasal 3 ayat (5a) UU KUP, dengan tata cara di PMK 111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
Jenis kedua adalah teguran penagihan, yang terbit karena utang pajak belum dilunasi. Dasarnya UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan PMK 61/2023.
Tabel 1. Beda surat teguran SPT dan surat teguran penagihan
| Aspek | Teguran SPT | Teguran penagihan |
| Penyebab | SPT tidak dilaporkan sampai batas waktu | Utang pajak belum dilunasi lewat 7 hari dari jatuh tempo |
| Isi surat | Jenis SPT dan masa atau tahun pajak yang belum dilaporkan | Jumlah utang pajak dan surat ketetapan atau STP yang menjadi dasarnya |
| Yang harus dilakukan | Laporkan SPT | Lunasi utang pajak |
| Batas waktu | 30 hari setelah surat terbit | 21 hari sejak surat disampaikan |
| Kalau diabaikan | STP denda, undangan pembahasan, atau kunjungan petugas | Surat paksa, lalu penyitaan |
Cara cepat membedakannya: baca kalimat permintaan di surat. Kalau yang diminta laporan, itu teguran SPT. Kalau yang diminta pembayaran, itu teguran penagihan.
Satu lagi yang sering tertukar: STP adalah Surat Tagihan Pajak, bukan surat teguran. STP berisi tagihan denda atau bunga, dan bisa terbit setelah teguran SPT diabaikan.
Urutannya untuk SPT yang terlambat kira-kira begini: surat teguran meminta kamu melapor SPT dalam 30 hari. Kalau tidak dipenuhi, terbit STP berisi denda. Kalau STP tidak dilunasi dalam 1 bulan, menyusul surat teguran penagihan, lalu surat paksa. Jadi, kewajiban membayar baru muncul di tahap STP.
Penyebab Surat Teguran SPT pada UMKM
Surat teguran SPT terbit jika SPT tidak disampaikan sampai batas waktunya. Pada usaha kecil, penyebabnya biasanya salah satu situasi berikut.
-
Lupa melapor SPT Tahunan. Batasnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk orang pribadi (31 Maret) dan empat bulan untuk badan (30 April), kecuali ada perpanjangan.
-
Punya karyawan, tetapi SPT Masa PPh Pasal 21 tidak dilaporkan setiap bulan.
-
Sudah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi SPT Masa PPN terlewat, termasuk di bulan tanpa transaksi.
-
Usaha sudah berhenti, tetapi NPWP masih aktif. Selama NPWP aktif, kewajiban lapor SPT tetap berjalan.
Karena surat bisa terbit otomatis, satu tenggat yang terlewat sudah cukup untuk memicunya.
Cara Menanggapi Surat Teguran SPT
-
Pastikan suratnya asli. Menurut Pasal 13 ayat (3) PMK 111/2025, surat teguran bisa dikirim lewat akun Coretax, email yang terdaftar di DJP, faksimile, pos atau kurir, atau diantar langsung oleh petugas, satu saluran atau beberapa sekaligus. Jadi, email hanya salah satu jalurnya, dan email resmi DJP hanya dikirim dari domain @pajak.go.id. Cara paling aman memeriksanya adalah masuk sendiri ke Coretax, bukan lewat tautan di pesan.
-
Catat SPT yang diminta. Lihat jenis SPT, masa atau tahun pajaknya, dan tanggal surat.
-
Cek apakah SPT itu sebenarnya sudah dilaporkan. Jika sudah dilapor sebelum surat diterima, surat teguran boleh diabaikan. Simpan bukti penerimaan elektronik (BPE) sebagai pegangan bila ditanya petugas.
-
Laporkan SPT dalam 30 hari. Berbeda dengan surat imbauan atau SP2DK, surat teguran tidak dijawab dengan surat penjelasan. Jawabannya adalah SPT yang dilaporkan.
-
Siapkan dana denda. Laporan yang terlambat tetap kena denda, yang tagihannya datang lewat STP.
-
Kalau usaha sudah tidak berjalan, tetap laporkan SPT sesuai keadaan sebenarnya. Setelah itu, tanyakan ke KPP soal status NPWP nonefektif. Untuk PT atau badan yang sudah bubar, jalurnya adalah penghapusan NPWP.
Baca Juga: Cara Hapus NPWP Badan di Coretax Setelah PT Bubar: Syarat, Langkah, dan Lama Prosesnya
Berapa Denda Telat Lapor SPT?
Pasal 7 ayat (1) UU KUP menetapkan denda untuk setiap SPT yang terlambat dilaporkan.
Tabel 2. Denda telat lapor SPT menurut UU KUP
| Jenis SPT | Denda per SPT |
| SPT Masa PPN | Rp500.000 |
| SPT Masa lainnya, misalnya PPh Pasal 21 | Rp100.000 |
| SPT Tahunan PPh orang pribadi | Rp100.000 |
| SPT Tahunan PPh badan | Rp1.000.000 |
Denda ini terpisah dari bunga. Kalau SPT yang terlambat juga menunjukkan pajak yang kurang dibayar, bunganya dihitung sendiri.
Apa yang Terjadi Kalau Diabaikan?
SE-8/PJ/2026 menyebut teguran yang tidak dipenuhi bisa ditindaklanjuti dengan undangan pembahasan, kunjungan petugas, atau langkah lain sesuai aturan pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada Mei 2026 juga menyatakan bahwa jika jangka waktu surat teguran lewat, Coretax otomatis menerbitkan STP denda Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melapor SPT Tahunan.
Menolak menerima surat yang diantar langsung juga tidak menghentikan prosesnya. Dalam keadaan itu, wajib pajak dianggap sudah menerima surat teguran.
Kalau STP denda sudah terbit, cek apakah kamu memenuhi syarat program pengurangan sanksi yang berlaku sampai 31 Desember 2026.
Baca Juga: Denda Pajak UMKM Bisa Dihapus 100%, Ini Syarat dan Batas Waktunya
Kalau yang Datang Surat Teguran Penagihan
Teguran penagihan berarti ada utang pajak yang sudah ditetapkan, misalnya lewat STP atau surat ketetapan pajak, tetapi belum dilunasi. Menurut PMK 61/2023, surat ini terbit setelah lewat 7 hari dari jatuh tempo pembayaran. Jika 21 hari setelah teguran disampaikan utangnya masih belum lunas, DJP menerbitkan surat paksa, dan penyitaan bisa dilakukan setelah lewat 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan.
Langkah yang bisa diambil:
-
Bayar sesuai jumlah di surat. Buat kode billing di Coretax, lalu simpan bukti penerimaan negaranya. Panduannya ada di artikel Cara Membatalkan Kode Billing yang Salah di Coretax DJP.
-
Belum sanggup melunasi sekaligus? Datangi atau hubungi KPP untuk menanyakan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, sebelum tahap surat paksa.
-
Tidak setuju dengan jumlahnya? Yang dipersoalkan adalah STP atau surat ketetapannya, bukan surat tegurannya. Jalurnya keberatan atau permohonan pengurangan sanksi, masing-masing dengan tenggat sendiri.
Lapor Sekarang, Selagi Masih Teguran
Surat teguran SPT sebenarnya tahap yang masih ringan. Bebannya hanya satu laporan dan denda yang besarnya sudah pasti. Menurut analisis kami, yang membuat urusan pajak jadi mahal adalah menundanya, karena teguran yang dibiarkan berlanjut ke STP, pembahasan, atau untuk utang pajak, ke surat paksa.
Jadi, Sahabat Wirausaha, begitu surat teguran masuk, cek jenisnya, catat tenggatnya, lalu bereskan dalam hitungan hari.
Baca Juga: Dapat Surat Cinta (SP2DK) dari DJP? Ini Langkah yang Harus UMKM Lakukan
Ilmu dan informasi yang bermanfaat layak untuk terus bergerak. Yuk, bantu kami sebarkan kepada sesama pelaku usaha yang mungkin sedang membutuhkannya.
Kamu juga bisa berkontribusi lebih jauh dengan mendukung keberlanjutan konten edukatif ini melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.
Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin tumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan, bergabunglah di ukmindonesia.id/registrasi. Tempat para pelaku UMKM belajar bersama dan naik kelas.
Daftar Referensi:
- UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta perubahannya.
- PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- PMK Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
- Surat Teguran Dapat Terbit Otomatis Lewat Sistem DJP atau Kepala KPP, DDTCNews (19 Juli 2026)
- Belum Lapor SPT? Dirjen Pajak Bisa Terbitkan Surat Teguran, Ortax (26 Januari 2026)
- Tak Lapor SPT Didenda Rp100.000, Ada Surat Tagihan Pajak dari Coretax, Okezone (6 Mei 2026)
Dukung Misi Edukasi Kami
Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

