Produk Wajib Sertifikasi Halal: Daftar Lengkap dan Batas Waktu Terbaru 2028Foto: Ilustrasi AI

Diperbarui: 22 Oktober 2026 · Pembaruan oleh: Nuha Azka Fahmi · Ditinjau oleh: Madinatul M.

Produk Wajib Sertifikasi Halal – Sahabat Wirausaha, lewat PP 40/2026, pemerintah memperpanjang batas akhir sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman dari usaha mikro dan kecil menjadi 17 Oktober 2028. Tanggal yang sama kini menjadi batas akhir untuk obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, serta barang gunaan seperti pakaian, aksesoris, dan peralatan rumah tangga, dan untuk kategori ini berlaku bagi semua skala usaha. Setelah tenggat lewat, produk yang wajib halal tetapi belum bersertifikat bisa dikenai sanksi administratif.

Tenggat ini sudah dua kali diundur. Awalnya, produk makanan dan minuman dari semua skala usaha wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. Lewat PP 42/2024, usaha mikro dan kecil mendapat tambahan waktu hingga 17 Oktober 2026. Lalu, pada 14 Oktober 2026, pemerintah menetapkan PP 40/2026 yang memperpanjangnya lagi hingga 17 Oktober 2028. Usaha menengah dan besar tetap berpegang pada tenggat 2024.

Di artikel ini, kamu bisa mengecek apakah produkmu termasuk yang wajib halal, kapan tenggatnya, apa risikonya jika terlambat, dan jalur pengurusan yang paling sesuai untuk usahamu.

Baca Juga: Wajib Halal UMK Diundur ke 17 Oktober 2028, Apa yang Perlu Dilakukan Sekarang?

Batas Waktu Wajib Halal per Kategori Produk

Kewajiban sertifikasi halal tidak berlaku serentak. Pemerintah menerapkannya bertahap sesuai jenis produk, dan untuk makanan-minuman juga dibedakan menurut skala usaha. Berikut jadwal terbaru sesuai PP 40/2026.

Kategori produk Batas akhir
Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil 17 Oktober 2028
Kategori yang sama dari usaha menengah dan besar 17 Oktober 2024 (sudah berlaku)
Jasa terkait makanan, minuman, dan hasil sembelihan, selain jasa penyembelihan Mulai berlaku 18 Oktober 2028
Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri Mulai berlaku 18 Oktober 2028, setelah kerja sama saling pengakuan sertifikat halal
Obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan 17 Oktober 2028
Kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik 17 Oktober 2028
Barang gunaan: sandang, penutup kepala, dan aksesoris 17 Oktober 2028
Barang gunaan: perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, alat tulis, dan perlengkapan kantor 17 Oktober 2028
Alat kesehatan kelas risiko A 17 Oktober 2028
Obat bebas dan obat bebas terbatas 17 Oktober 2029
Alat kesehatan kelas risiko B 17 Oktober 2029
Obat keras, kecuali psikotropika 17 Oktober 2034
Alat kesehatan kelas risiko C 17 Oktober 2034

Untuk jasa yang terkait dengan produk nonpangan, seperti pengolahan atau pengemasan kosmetik, kewajibannya mengikuti jadwal produk yang ditangani. 

Daftar Produk dan Jasa yang Wajib Bersertifikat Halal

KMA 748/2021, yang daftar makanan dan minumannya diperbarui lewat KMA 944/2024, membagi produk wajib halal ke dalam 15 kategori: 8 kategori barang dan 7 kategori jasa. Berikut ringkasannya, lengkap dengan contoh yang dekat dengan usaha UMKM.

Kategori barang

Kategori Contoh produk
Makanan Susu dan olahannya, minyak dan lemak, es krim dan sorbet, buah dan sayur olahan (manisan, asinan, selai, bumbu rujak), permen dan cokelat, roti dan kue, daging dan ikan olahan (nugget, sosis, pempek, kerupuk ikan), telur olahan, gula dan madu, bumbu, saus, makanan ringan, pangan siap saji, serta bahan tambahan pangan
Minuman Air minum kemasan, sari buah, minuman berperisa, kopi dan teh kemasan, minuman berbasis susu, serta minuman tradisional seperti bandrek, bajigur, wedang jahe, wedang uwuh, sekoteng, dan bir pletok
Obat Obat bahan alam (obat tradisional dan herbal), suplemen kesehatan, obat kuasi, obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras (kecuali psikotropika)
Kosmetik Krim dan losion, masker wajah, bedak dan alas bedak, sabun, parfum, deodoran, sampo dan pewarna rambut, produk riasan (eyeliner, maskara, lip color), serta produk perawatan gigi dan kuku
Produk kimiawi Deterjen, pemutih, karbon aktif, dan bahan kimia penolong untuk produksi pangan, obat, atau kosmetik
Produk biologi Hormon, vaksin, produk terapi gen, dan ragi
Produk rekayasa genetik Produk DNA rekombinan, sel punca, produk kloning, dan produk rekayasa genetik lainnya
Barang gunaan Pakaian, kerudung, topi, helm, tas, dompet, ikat pinggang, alas kaki, perhiasan dan jam tangan, perlengkapan bayi, peralatan makan, sajadah, mukena, sarung, alat tulis, kemasan produk, serta bahan penyusunnya seperti kulit dan bulu hewan

Kategori jasa

Kategori Contoh usaha
Jasa penyembelihan Rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU), serta tempat pemotongan hewan dan unggas
Jasa pengolahan Pengolahan makanan, minuman, obat, kosmetik, tekstil, kulit, kayu, kertas, karet, dan plastik
Jasa penyimpanan Gudang, termasuk gudang berpendingin untuk makanan dan obat
Jasa pengemasan Pengemasan produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik
Jasa pendistribusian Angkutan barang lewat darat, laut, dan udara
Jasa penjualan Ritel modern, toko, dan kios pasar tradisional
Jasa penyajian Restoran, rumah makan, warung, kantin, kafe, katering, serta penyajian dalam kemasan kotak, bungkus, atau prasmanan

Apa Risikonya Jika Belum Bersertifikat Halal?

Pelaku usaha yang produknya wajib halal tetapi belum bersertifikat setelah tenggat bisa dikenai sanksi administratif. Bentuknya antara lain peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran.

Selain sanksi, ada risiko bisnis yang sering lebih terasa bagi UMKM:

  • Sulit masuk ritel modern dan marketplace besar, karena produk yang wajib halal tetapi belum bersertifikat berisiko tidak lolos kurasi setelah tenggat.

  • Kehilangan peluang menjadi pemasok, misalnya untuk katering, hotel, atau program pengadaan pemerintah.

  • Kepercayaan konsumen menurun, terutama di kalangan pembeli yang terbiasa mengecek label halal sebelum membeli.

Sebaliknya, sertifikat halal bisa menjadi nilai tambah saat kamu menawarkan produk ke mitra baru atau pasar ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim besar.

Baca Juga: Cara Download Label Halal Indonesia Lewat SIHALAL Setelah Sertifikat Halal Produk Terbit

Produk yang Tidak Wajib Sertifikat Halal

Tidak semua produk harus bersertifikat halal. Ada dua kelompok pengecualian:

  • Produk yang berasal dari bahan tidak halal, misalnya berbahan babi. Produk seperti ini tidak diwajibkan bersertifikat halal, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasannya.

  • Bahan tertentu yang dikecualikan, seperti bahan dari alam yang tidak melalui pengolahan atau hanya diolah secara sederhana tanpa bahan tambahan. Daftarnya diatur dalam KMA 1360/2021.

Baca Juga: Keterangan Tidak Halal Wajib di Kemasan, Ini Aturannya

FAQ Seputar Produk Wajib Sertifikasi Halal

Apakah usaha rumahan yang baru mulai juga wajib bersertifikat halal? Ya, jika produknya termasuk kategori wajib halal dan beredar di masyarakat. Skala usaha tidak menghapus kewajiban, hanya memengaruhi tenggat dan jalur pengurusannya. Usaha mikro dan kecil umumnya bisa memakai jalur self declare.

Apakah warung makan dan katering termasuk yang wajib? Ya. Restoran, warung, kantin, dan katering termasuk jasa penyajian makanan dan minuman. Menurut PP 40/2026, kewajiban bersertifikat halal untuk jasa terkait makanan, minuman, dan hasil sembelihan mulai berlaku 18 Oktober 2028. Bagi usaha mikro dan kecil, artinya kewajiban halal untuk warung dan katering berlaku setelah 17 Oktober 2028.

Berapa lama sertifikat halal berlaku? Sertifikat halal berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan dan proses produksi. Jika ada perubahan, pelaku usaha wajib melaporkannya ke BPJPH.

Apakah logo halal MUI yang lama masih boleh dipakai? Tidak lagi. Menurut Keputusan Kepala BPJPH 145/2022, yang diubah lewat Keputusan Kepala BPJPH 88/2023, produk yang memperoleh sertifikat halal setelah 1 Maret 2022 wajib memakai Label Halal Indonesia beserta nomor sertifikatnya. Logo halal MUI hanya boleh dipakai selama masa transisi untuk menghabiskan stok kemasan lama, dan masa transisi itu sudah berakhir pada 2026.

Bagaimana cara mengecek apakah sebuah produk sudah bersertifikat halal? Gunakan halaman pencarian sertifikat di situs BPJPH, bpjph.halal.go.id/cari/sertifikat, lalu ketik nama produk, nama pelaku usaha, atau nomor sertifikat. Nomor sertifikat tercantum di bawah Label Halal Indonesia pada kemasan. Ini berguna saat kamu memilih bahan baku atau produk yang akan dijual ulang.

Manfaatkan Tambahan Waktu Dua Tahun

Sahabat Wirausaha, perpanjangan hingga 17 Oktober 2028 bukan alasan untuk menunda. Gunakan waktunya untuk menyiapkan NIB, memastikan bahan baku sudah bersertifikat halal, memilih jalur self declare atau reguler, lalu mendaftar lewat SIHALAL. Informasi resmi dan pembaruan aturan selalu bisa dicek langsung di situs BPJPH (halal.go.id).

Catatan pembaruan: Artikel ini diperbarui pada 22 Oktober 2026 untuk menyesuaikan batas waktu dengan PP 40/2026, yang memperpanjang tenggat bagi usaha mikro dan kecil serta sejumlah kategori produk hingga 17 Oktober 2028. Versi sebelumnya memuat tenggat 17 Oktober 2026.

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Follow Instagram @ukmindonesiaid biar nggak ketinggalan informasi atau program penting seputar UMKM. Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan Komunitas UMKM di bawah naungan kami di UKMIndonesia.id - yuk gabung dan daftar jadi anggota komunitas melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!

Daftar Referensi:

  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  • UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja
  • PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (menggantikan PP 39/2021)
  • PP 40/2026 tentang Perubahan atas PP 42/2024, ditetapkan dan diundangkan 14 Oktober 2026
  • KMA 748/2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana diubah KMA 944/2024
  • KMA 1360/2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
  • Keputusan Kepala BPJPH 145/2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal, sebagaimana diubah Keputusan Kepala BPJPH 88/2023
  • BPJPH (halal.go.id).

Dukung Misi Edukasi Kami

Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

Traktir Kami
Sonia Fatmarani • Editor