Diperbarui: 24 Oktober 2026  · Pembaruan oleh: Nuha Azka Fahmi · Ditinjau oleh: Madinatul M. 

Sahabat Wirausaha, jika usaha Anda berskala menengah atau besar, atau UMK dengan produk dan proses di luar kriteria self declare, sertifikat halal diurus lewat jalur reguler. Produk diperiksa Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lalu kehalalannya ditetapkan lewat sidang fatwa.

Ada kabar penting soal tenggat. Lewat PP 40/2026 tentang Perubahan atas PP 42/2024, yang ditetapkan dan diundangkan pada 14 Oktober 2026 dan berlaku sejak diundangkan, pemerintah memperpanjang penahapan wajib halal. Bagi UMK, masa penahapan kewajiban untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan kini diperpanjang sampai 17 Oktober 2028, bukan lagi 17 Oktober 2026. Usaha menengah dan besar sudah wajib sejak 17 Oktober 2024. Aturan pelaksananya akan disesuaikan, jadi pantau bpjph.halal.go.id. 

Proses reguler memakan puluhan hari kerja, jadi mendaftar lebih awal tetap menguntungkan. Artikel ini membahas dokumen, alur, batas waktu, dan biaya jalur reguler.

Baca Juga: Wajib Halal UMK Diundur ke 17 Oktober 2028 Apa yang Perlu Dilakukan Sekarang?

Dasar hukum

Dasar hukumnya UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah UU 6/2023, serta PP 42/2024 (mencabut PP 39/2021) sebagaimana diubah dengan PP 40/2026 (Lembaran Negara 2026 Nomor 156). Pasal 2 PP 42/2024 mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal.

Baca Juga: Produk Wajib Sertifikasi Halal: Daftar Lengkap dan Batas Waktu Terbaru 2028

Siapa yang memakai jalur reguler?

Jalur reguler dipakai oleh:

• Usaha menengah dan besar, termasuk pelaku usaha luar negeri.
• UMK di luar kriteria self declare, misalnya punya lebih dari satu fasilitas produksi atau outlet, produknya di luar daftar jenis produk self declare, memakai daging sembelihan dari sumber tanpa sertifikat halal, atau prosesnya tidak sederhana.
• Usaha dengan produk selain makanan dan minuman yang sudah masuk tahap kewajiban.

UMK yang memenuhi kriteria self declare tetap boleh memilih reguler. Pihak yang terlibat: BPJPH (memeriksa dokumen, menetapkan LPH, menerbitkan tagihan dan sertifikat lewat SIHALAL), LPH dan Auditor Halal, MUI atau Komite Fatwa Produk Halal (menetapkan kehalalan), dan Penyelia Halal dari pihak usaha.

Dokumen yang perlu disiapkan

Pengajuan lewat SIHALAL memerlukan:

1. NIB atau perizinan berusaha berbasis risiko lainnya.
2. Surat permohonan kepada Kepala BPJPH.
3. Nama dan jenis produk.
4. Daftar produk dan bahan, dengan sertifikat halal bahan (kecuali bahan alam tanpa pengolahan atau bahan yang tidak berisiko bersinggungan dengan bahan haram). Hewan sembelihan harus disembelih sesuai syariat oleh juru sembelih halal.
5. Dokumen pengolahan produk, dari pembelian bahan sampai distribusi (biasanya berupa diagram alur produksi).
6. Data Penyelia Halal: KTP, riwayat hidup, sertifikat pelatihan atau kompetensi, dan surat penetapan. Penyelia harus beragama Islam dan memahami syariat tentang kehalalan. 
7. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
8. Dokumen fasilitas bersama, bila fasilitas produksi juga dipakai untuk produk yang tidak disertifikasi.

Tahapan sertifikasi halal jalur reguler

1. Permohonan di SIHALAL. 

Buat akun di ptsp.halal.go.id, pilih Sertifikasi, Pengajuan (Reguler), isi data usaha, produk, dan LPH pilihan, unggah dokumen (XLSX, PDF, atau JPG, maksimal 50 MB), lalu kirim. Tampilan menu bisa berubah, jadi ikuti panduan resmi BPJPH.

2. Pemeriksaan kelengkapan dan penetapan LPH.

 BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan menetapkan LPH dengan mempertimbangkan akreditasi, lingkup, aksesibilitas, beban kerja, dan kinerja LPH.

3. Pemeriksaan dokumen dan tagihan.

 LPH memeriksa dokumen. Kekurangan harus dilengkapi tepat waktu, kalau tidak permohonan ditolak. BPJPH lalu menerbitkan tagihan di SIHALAL.

4. Pembayaran. 

Paling lama 5 hari sejak tagihan terbit. Terlambat berarti ditolak, dan biaya yang sudah dibayar tidak dapat ditarik bila permohonan batal karena kelalaian pemohon.

5. Audit produk. 

Auditor Halal memeriksa tatap muka di lokasi saat produksi (daring hanya saat darurat), dengan uji laboratorium bila ada bahan yang diragukan. Penyelia Halal mendampingi.

6. Sidang fatwa. 

MUI (atau MUI Provinsi, Kabupaten/Kota, MPU Aceh) menetapkan halal atau tidak halal. Bila lewat batas waktu, Komite Fatwa Produk Halal yang menetapkan.

7. Penerbitan sertifikat. 

BPJPH menerbitkan sertifikat elektronik yang dapat diunduh di SIHALAL. Jika produk tidak halal, terbit surat keterangan tidak halal.

Batas waktu maksimal tiap tahap

Menurut Standar Pelayanan BPJPH (Keputusan Kepala BPJPH 243/2025), proses inti reguler adalah 19 hari kerja: audit 15, fatwa 3, sertifikat 1. Jika tahap awal ikut dihitung dengan batas maksimal, totalnya sekitar 28 hari kerja, belum termasuk melengkapi dokumen dan perpanjangan audit. Ini estimasi, bukan jaminan BPJPH. Jika LPH melewati batas waktu, BPJPH menetapkan LPH pengganti dengan biaya ditanggung LPH sebelumnya.

Biaya sertifikasi halal reguler

Biaya dibebankan kepada pelaku usaha dan terdiri atas tiga komponen: biaya BPJPH, pemeriksaan LPH, dan penetapan kehalalan lewat sidang fatwa.

1. Biaya permohonan ke BPJPH

(PMK 57/PMK.05/2021, per sertifikat, per 1 jenis produk, per 1 kali pengajuan):

2. Biaya pemeriksaan LPH

Biaya pemeriksaan LPH bukan angka tetap. Rumusnya (Keputusan Kepala BPJPH 141/2021 yang diubah, terakhir dengan Keputusan 22/2024): unit cost × mandays, ditambah biaya operasional LPH, uang harian perjalanan dinas, dan transportasi. 

Biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atau tim auditor bukan angka tetap. Besar kecilnya biaya ini bersifat fleksibel, karena dihitung layaknya ongkos borongan kerja tim ahli yang datang langsung ke lokasi usaha Anda.

Secara sederhana, total biaya pemeriksaan LPH ini dihitung dari gabungan beberapa hal berikut:

• Ongkos Harian Auditor:

Tarif harian kerja tim auditor dikali berapa hari mereka memeriksa usaha Anda. Lamanya hari pemeriksaan ini ditentukan oleh seberapa banyak varian produk dan seberapa luas fasilitas produksi Anda.

• Biaya Operasional:

Uang administrasi kantor untuk lembaga yang memeriksa produk Anda.

• Akomodasi & Transportasi:

Jika posisi usaha Anda berada di luar kota atau jauh dari kantor LPH, Anda wajib menanggung uang saku harian, ongkos bensin/tiket perjalanan, dan biaya hotel tim auditor.

Sebagai gambaran batas biaya administrasi dan ongkos harian di lapangan, pemerintah mengatur ketentuannya sebagai berikut:

Catatan Tambahan:

1. Belum Termasuk Uji Lab:

Biaya di atas belum termasuk uji laboratorium. Uji lab ini hanya dilakukan jika produk Anda dinilai sangat rawan atau membutuhkan pembuktian ilmiah khusus (seperti mendeteksi kandungan DNA babi atau kadar alkohol).

2. Kenyataan di Lapangan:

Sebagai contoh riil, salah satu lembaga seperti LPH UIN Walisongo mematok total biaya pemeriksaan untuk skala UMK mulai dari kisaran Rp1.500.000,00 (di luar biaya pendaftaran resmi ke BPJPH sebesar Rp300.000,00).

Agar tidak salah hitung, Anda bisa menyimulasikan sendiri biaya pemeriksaan ini secara resmi berdasarkan lokasi dan jenis produk Anda melalui Kalkulator Biaya Sertifikasi Halal - BPJPH.

3. Fasilitasi untuk UMK.

Permohonan UMK tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, dan pendanaan dapat berasal dari APBD, dana kemitraan, atau hibah. Jalur reguler untuk UMK juga bisa difasilitasi lewat Kode Fasilitasi dari instansi atau pemerintah daerah, jadi tanyakan program di dinas setempat sebelum membayar sendiri. Program gratis jalur self declare (SEHATI) dibahas di artikel self declare.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kapan UMK harus memakai jalur reguler? Jika usaha atau produknya tidak memenuhi kriteria self declare. UMK yang memenuhi kriteria boleh memilih reguler.

Bisakah saya memilih LPH? Anda mengajukan pilihan di permohonan, lalu BPJPH yang menetapkan LPH.

Baca juga: Cara Download Label Halal Indonesia Lewat SIHALAL | Keterangan Tidak Halal Wajib di Kemasan.

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan Komunitas UMKM di bawah naungan kami di UKMIndonesia.id - yuk gabung dan daftar jadi anggota komunitas kami di ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk 

Catatan Pembaruan. Terbit pertama 28 Agustus 2023; diperbarui sesuai PP 42/2024 sebagaimana diubah dengan PP 40/2026, yang memperpanjang penahapan hingga 17 Oktober 2028. Cakupan difokuskan pada jalur reguler; alur, batas waktu, dan biaya diperbarui.

Daftar referensi:

• PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Salinan_PP_Nomor_42_Tahun_2024_tentang_Bidang_Penyelenggaraan_Jaminan_Produk_Halal_ce371e0e1e.pdf
• PP 40/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal https://halalmui.org/wp-content/uploads/2026/10/PP-40-Tahun-2026-tentang-Perubahan-atas-PP-42-Tahun-2024-tentang-Penyelenggaraan-Bidang-Jaminan-Produk-Halal_compressed.pdf
• Keputusan Kepala BPJPH 243/2025 tentang Standar Pelayanan. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Keputusan_Kepala_Badan_No_243_Tahun_2025_tentang_Standar_Pelayanan_pada_Badan_Penyelenggara_Jaminan_Produk_Halal_9289e80bf5.pdf
• Keputusan Kepala BPJPH 14/2024 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/14_2024_SK_Perubahan_Ketiga_SK_141_2021_Penetapan_Tarif_Layanan_BLU_BPJPH_1_fdc40f5935.pdf
• Kemenko Perekonomian, Pemerintah Sesuaikan Masa Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7161/pemerintah-sesuaikan-masa-penahapan-kewajiban-bersertifikat-halal-dengan-memperhatikan-kesiapan-ekosistem-dan-pemangku-kepentingan
• Tarif Layanan di LPH UIN Walisongo Semarang, https://lph.walisongo.ac.id/tarif-layanan/

Dukung Misi Edukasi Kami

Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

Traktir Kami