Cara Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis Self Declare, Begini Syarat dan Alurnya!

Diperbarui: 22 Oktober 2026 · Pembaruan oleh: Nuha Azka Fahmi · Ditinjau oleh: Madinatul M.

Sahabat Wirausaha, jika Anda menjual makanan atau minuman, sertifikat halal kini bukan sekadar nilai tambah, melainkan kewajiban hukum. Kabar baiknya, UMK dapat memakai jalur self declare (pernyataan halal pelaku usaha) yang lebih sederhana dan, selama kuota fasilitasi tersedia, tidak dipungut biaya. Artikel ini merangkum syarat dan alurnya berdasarkan aturan terbaru.

Apa itu sertifikasi halal self declare?

Self declare adalah jalur sertifikasi halal untuk UMK yang didasarkan pada pernyataan halal pelaku usaha, berupa akad atau ikrar tentang kehalalan produk, bahan, dan proses produksinya. Namun self declare tidak berarti tanpa pemeriksaan. Pernyataan itu tetap diverifikasi dan divalidasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH), diverifikasi BPJPH, ditetapkan kehalalannya oleh Komite Fatwa Produk Halal, lalu sertifikatnya diterbitkan BPJPH.

Tiga batasan penting:

  • Hanya untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Usaha menengah dan besar memakai jalur reguler.
  • Hanya untuk produk makanan dan minuman, dengan jenis produk yang dirinci dalam Lampiran II Kepkaban BPJPH 146/2025.
  • Hanya untuk usaha yang memenuhi seluruh kriteria di bawah.

Dasar hukumnya adalah UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan UU 6/2023 (Cipta Kerja), PP 42/2024, dan Keputusan Kepala BPJPH 146/2025 tentang petunjuk teknis sertifikasi halal UMK berdasarkan pernyataan halal.

Baca Juga:  Produk Wajib Sertifikasi Halal: Daftar Lengkap dan Batas Waktu Terbaru 2028

Siapa saja yang terlibat?

  • BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal):

penyelenggara jaminan produk halal, pengelola SIHALAL, dan penerbit sertifikat serta label halal.

  • Lembaga Pendamping PPH dan Pendamping PPH:

lembaga yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, atau perguruan tinggi berbadan hukum, ditetapkan Kepala BPJPH. Pendamping memverifikasi dan memvalidasi pernyataan halal pelaku usaha di lokasi usaha.

  • Komite Fatwa Produk Halal:

menetapkan kehalalan produk UMK jalur self declare melalui sidang fatwa di SIHALAL.

  • Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI:

berperan di jalur reguler, bukan di jalur self declare.

Self declare dan jalur reguler: apa bedanya?

  • Self declare:

untuk UMK, produk makanan dan minuman, melalui Pendamping PPH dan Komite Fatwa. Pendampingan diselesaikan paling lama 10 hari sejak permohonan, sidang fatwa paling lama 1 hari, dan sertifikat terbit paling lama 1 hari setelah penetapan.

  • Reguler:

untuk semua skala usaha dan jenis produk. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan Auditor Halal dari LPH (paling lama 15 hari sejak biaya dibayar), lalu kehalalan ditetapkan MUI atau Komite Fatwa. Jalur ini umumnya berbayar.

Syarat Self Declare: 16 Kriteria yang Harus Dipenuhi

Berdasarkan Kepkaban 146/2025, UMK harus memenuhi seluruh kriteria berikut.

1. Legalitas dan skala usaha

  • Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan skala usaha mikro atau kecil.
  • Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar, dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
  • Paling banyak memiliki 1 fasilitas produksi dan 1 outlet.

2. Produk dan bahan

  • Produk berupa makanan atau minuman yang termasuk dalam daftar jenis produk pada Lampiran II Kepkaban BPJPH 146/2025, misalnya es krim, tepung, roti, dan tempe.

  • Produk menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.

  • Bahan makanan dan minuman yang dipakai (misalnya minyak goreng, kecap, garam) sudah dipastikan halal.

  • Tidak menggunakan bahan berbahaya sesuai peraturan perundang-undangan.

  • Produk tidak mengandung hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/unggas yang sudah bersertifikat halal.

  • Jika memakai daging giling, harus melalui jasa penggilingan bersertifikat halal atau digiling sendiri dengan tetap memenuhi kriteria kehalalan.

3. Proses dan fasilitas

  • Proses produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana.
  • Tidak menggunakan bahan dan proses produk halal (PPH) yang bersinggungan dengan bahan haram.
  • Lokasi, tempat, dan alat PPH terpisah dari lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
  • Peralatan berteknologi sederhana, manual, atau semi otomatis (usaha rumahan, bukan pabrik).
  • Pengawetan sederhana dan tidak menggabungkan lebih dari satu metode pengawetan.

4. Verifikasi dan dokumen

  • Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping PPH.
  • Bersedia melengkapi dokumen pengajuan secara daring melalui SIHALAL.

Ketentuan Tambahan Self Declare yang Wajib Diperhatikan 

  • Batas jumlah produk.

Satu pengajuan maksimal 10 nama produk termasuk variannya. Untuk warung tegal, warung sunda, warmindo, dan sejenisnya, maksimal 30 menu. Pendamping wajib memastikan pelaku usaha tidak memecah jenis produk untuk menyiasati batas ini.

  • Penyelia Halal.

Wajib ada, beragama Islam, serta berwawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Untuk UMK jalur self declare, penyelia boleh berasal dari pelaku usaha sendiri dan syarat sertifikat pelatihan atau kompetensinya dikecualikan. Tugasnya mengawasi PPH, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, serta mendampingi Pendamping PPH saat verifikasi.

  • Bahan bersertifikat halal.

Bahan harus dibuktikan dengan sertifikat halal, kecuali bahan yang berasal dari alam (tumbuhan atau bahan tambang) tanpa pengolahan, bahan yang tidak berisiko mengandung bahan haram, atau bahan yang tidak berbahaya dan tidak bersinggungan dengan bahan haram.

  • Nama dan kemasan produk.

Tidak boleh memakai nama atau simbol kekufuran, kemaksiatan, atau pelanggaran kesusilaan. Tidak boleh memakai nama benda atau hewan yang diharamkan, kecuali yang telah menjadi tradisi (‘urf) dan dipastikan tidak mengandung bahan haram. Produk tidak boleh berbentuk babi atau anjing, tidak boleh berflavor unsur haram, dan kemasan tidak boleh erotis atau porno.

  • Hanya makanan dan minuman.

Kosmetik, pakaian, dan barang gunaan lain tidak masuk jalur self declare. Menurut PP 42/2024, barang gunaan baru wajib bersertifikat halal bila berasal dari atau mengandung unsur hewan.

Dokumen yang perlu disiapkan

Pengajuan dilakukan secara daring melalui SIHALAL dengan dokumen berikut:

  1. Data pelaku usaha beserta NIB (diurus lewat OSS).

  2. Surat permohonan pendaftaran sertifikasi halal.

  3. Surat pernyataan pendaftaran self declare mandiri.

  4. Akad atau ikrar tentang kehalalan produk, bahan, dan PPH.

  5. Data Penyelia Halal.

  6. Nama dan foto produk, daftar produk, daftar bahan, serta daftar menu dan/atau harga bila ada.

  7. Penjelasan rinci proses pengolahan (proses produksi halal).

  8. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai templat yang ditetapkan.

  9. Sertifikat halal bahan yang digunakan (kecuali bahan yang dikecualikan).

Alur pendaftaran langkah demi langkah

  1. Siapkan prasyarat. Pastikan usaha memenuhi 16 kriteria, miliki NIB, dan tetapkan Penyelia Halal.

  2. Ajukan permohonan di SIHALAL. Unggah dokumen di atas. Pilih jalur pembiayaan fasilitasi (kuota gratis) atau pembiayaan mandiri bila mendesak.

  3. Pendampingan PPH. Pendamping memeriksa kelengkapan akad atau ikrar, kesesuaian nama, simbol, bentuk, dan kemasan produk, kesesuaian daftar bahan dengan sertifikat halalnya, kesesuaian narasi PPH, serta Manual SJPH. Verifikasi dan validasi dilakukan di lokasi usaha atau produksi, dan foto buktinya diunggah ke SIHALAL. Waktunya paling lama 10 hari.

  4. Verifikasi BPJPH. BPJPH memeriksa rekomendasi Pendamping terhadap kriteria UMK, bahan, pemilihan jenis produk, PPH, dan produk (merek, nama, simbol, bentuk, kemasan).

  5. Sidang fatwa. Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk melalui SIHALAL paling lama 1 hari.

  6. Penerbitan. BPJPH menerbitkan sertifikat halal paling lama 1 hari setelah penetapan. Jika produk ditetapkan tidak halal, BPJPH menerbitkan surat keterangan tidak halal dalam waktu yang sama.

  7. Unduh sertifikat dan label. Unduh sertifikat dan label melalui SIHALAL, lalu cantumkan label halal pada produk.

Self declare gratis atau berbayar?

PP 42/2024 menyatakan permohonan sertifikat halal UMK self declare tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pendanaan juga dapat berasal dari APBD, dana kemitraan, hibah, dan sumber sah lainnya. BPJPH membuka kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis untuk UMK pada 2026 melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Jadi gratis bergantung pada fasilitasi dan kuota. Bila UMK punya kepentingan mendesak, pembiayaan boleh berasal dari pelaku usaha sendiri dengan surat pernyataan.

Hal yang harus diperhatikan setelah sertifikat terbit 

  • Masa berlaku

Sertifikat berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan dan/atau PPH. Jika ada perubahan atau pengembangan produk pada jenis yang tercantum, sertifikat wajib diperbarui lewat BPJPH.

  • Label halal

Label halal Wajib dicantumkan pada produk bersertifikat, dengan pengecualian tertentu seperti kemasan yang terlalu kecil, produk yang dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil, produk curah, atau produk yang dijual terbatas.

  • Konsistensi kehalalan

Pemeriksaan implementasi SJPH dilakukan satu kali setiap 4 tahun, dan untuk UMK pelaksanaannya berdasarkan analisis risiko. BPJPH juga mengawasi berkala (satu kali per 6 bulan) dan sewaktu-waktu bila ada dugaan pelanggaran.

  • Keterangan tidak halal

Produk yang berasal dari bahan haram wajib mencantumkan keterangan tidak halal.

Baca Juga : Cara Download Label Halal Indonesia Lewat SIHALAL Setelah Sertifikat Halal Produk Terbit

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan Komunitas UMKM di bawah naungan kami di UKMIndonesia.id, yuk gabung dan daftar jadi anggota komunitas melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kamu lebih siap untuk naik kelas!

Daftar Referensi:

  • Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Halal. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/146_2025_Kep_Ka_BPJPH_Petunjuk_Teknis_Layanan_Permohonan_Sertifikasi_Halal_atas_Produk_yang_Tidak_Wajib_546bcae1d3.pdf
  • Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Salinan_PP_Nomor_42_Tahun_2024_tentang_Bidang_Penyelenggaraan_Jaminan_Produk_Halal_ce371e0e1e.pdf


Dukung Misi Edukasi Kami

Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

Traktir Kami
Sonia Fatmarani • Editor