Harapan UMKM di Era Prabowo - Tepat pada 20 Oktober 2024, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melantik presiden, wakil presiden, beserta jajaran kabinetnya. Pelantikan ini menjadi awal bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia untuk periode 2024-2029. 

Momentum ini tentu saja membawa angin segar bagi UMKM, sebab beberapa hari setelah dilantik, Presiden Prabowo membawa beberapa gebrakan-gebrakan yang dinilai akan memberi dampak besar UMKM. Apa saja hal itu?

Memisahkan Kementerian Koperasi dan UKM

Ada atmosfer berbeda dari pemerintahan baru saat ini, salah satunya jumlah kementerian yang bertambah dari 34 menjadi 48 kementerian. Contohnya, Kementerian Koperasi dan UKM yang kini dipisah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Maman Abdurrahman, Menteri UMKM 2024-2029, menjelaskan jika tujuan pemisahan tersebut agar Kementerian UKM bisa lebih fokus mengurusi UMKM sehingga semakin banyak yang bisa naik kelas. Apalagi jumlah UMKM di Indonesia ada 64 juta dan 97% diantaranya merupakan skala mikro. 

Setelah pelantikan, Maman membeberkan bahwa ia akan membenahi struktur organisasi di Kementerian UMKM agar lembaganya bisa  mengelola UMKM secara lebih baik lagi sebagai Harapan UMKM di Era Prabowo

"Kami, pemerintah, di era Bapak Prabowo Subianto, tidak akan pernah meninggalkan Bapak/Ibu pelaku UMKM yang telah berjasa menjaga ekonomi Indonesia dalam 2-3 tahun lalu ketika dalam kondisi terpuruk (pandemi)," ujar Maman saat berpidato di acara Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 seperti dilansir dari Sindonews. 

Secara khusus, Maman mendapatkan mandat dari Prabowo untuk membantu target pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa mencapai target 8 persen dengan meningkatkan kinerja sektor UMKM. 

Target itu akan ditempuh dengan beberapa program prioritas, yaitu memberikan kepastian permodalan, memberi dukungan teknologi, dan mempermudah administrasi perizinan untuk memajukan UMKM di Indonesia.

Menghapus Utang UMKM, Petani, dan Nelayan

Beberapa hari setelah dilantik, Prabowo juga melakukan sejumlah tindakan besar sebagai Harapan UMKM di Era Prabowo, salah satunya akan menghapus utang 6 juta UMKM, petani, dan nelayan. Rencana ini disampaikan oleh Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin pada 23 Oktober lalu. 

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim seperti dilansir dari detikfinance.

Menanggapi hal ini, Sunarso, Direktur Utama BRI, mengatakan kebijakan tersebut memang sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Menurutnya, jika kebijakan ini sudah disahkan, hal terpenting adalah menetapkan kriteria siapa saja UMKM yang bisa dihapus tagih untuk mengurangi tindakan penyalahgunaan pinjaman.

Melanjutkan Kebijakan UMKM di Era Jokowi

Dalam Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyampaikan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan di era Jokowi, khususnya yang terkait UMKM. 

Selama menjabat sebagai presiden, Jokowi mengeluarkan cukup banyak kebijakan untuk UMKM. Beberapa disebut sebagai kebijakan yang pro terhadap perkembangan UMKM seperti meluncurkan www.oss.go.id, subsidi bunga KUR, pajak gratis, dan regulasi PT. Perorangan. Namun, tak sedikit juga ada kebijakan yang mendapat kritik dari berbagai kalangan, seperti aturan wajib sertifikasi halal dan relaksasi impor.

Sumber: 

1. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7594098/ini-alasan-prabowo-pecah-kementerian-koperasi-dan-ukm 
2. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5754736/resmi-jadi-menteri-umkm-cek-rencana-100-hari-maman-abdurrahman?page=2