Memasuki bulan Rajab, kita menyadari bahwa Ramadhan tinggal dua bulan lagi. Bagi umat Islam, Ramadhan adalah bulan penuh berkah yang membawa momentum spiritual sekaligus ekonomi. Selain ibadah puasa, tarawih berjamaah, dan peningkatan aktivitas sedekah, bulan ini juga ditandai dengan peningkatan kebutuhan konsumsi, belanja alat ibadah, pakaian baru, pernak pernik pemoles rumah, kue suguhan lebaran dan pelaksanaan kewajiban zakat baik zakat fitrah dalam bentuk beras, maupun zakat mal.

Namun, euforia ekonomi Ramadhan sering diikuti dengan tantangan inflasi yang dipicu oleh kenaikan kebutuhan secara serentak. Salah satu komoditas krusial adalah beras, yang menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI yang berlangsung pada 14 Desember 2024 di ICC IPB University, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah untuk stop impor beras, gula, dan garam di tahun 2025. Langkah ini penting dan disyukuri untuk membangun kemandirian pangan nasional, namun di sisi lain, menghadapi risiko pasokan yang menipis ketika musim tanam baru saja dimulai.

Saat ini, upaya ekstensifikasi melalui program food estate di luar Jawa, seperti di Merauke, Kalimantan, dan Sumatera Selatan, masih dalam tahap awal sehingga belum memberikan hasil yang signifikan. Di tengah tantangan tersebut, pemerintah harus memainkan peran strategis dalam menjaga tata niaga dan stabilitas harga pangan. Fenomena yang sudah menjadi pola umum adalah *tengkulak yang memberikan panjar* kepada petani sebelum panen, yang sering kali merugikan petani kecil.

Maka dalam suatu kesempatan, seorang pimpinan daerah yang baru terpilih pilkada mengatakan bila ada opsi, akan memilih untuk dilantik usai lebaran daripada harus segera dilantik pada saat belum sempat konsolidasi sudah menghadapi situasi momentum gejolak inflasi.

Baca Juga: Ketika Wirausaha Sosial Belum Punya Payung Hukum: Situasi, Dampak, dan Harapan

Solusi Mikro untuk Tata Niaga Beras: Contract Farming dengan Akad Salam

Salah satu solusi yang dapat diusulkan untuk menciptakan stabilitas harga dan kesejahteraan petani adalah intensifikasi lahan pertanian yang yang sudah ada dengan dukungan mekanisasi dan fasilitasi kemudahan benih dan pupuk tepat waktu tepat sasaran, sebagaimana  oplah optimalisasi lahan baru yang sedang full support besar besaran di luar Jawa.

Penting juga menerapkan contract farming berbasis akad salam. Dalam akad salam, pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa mendatang. Model ini memberikan kepastian pendanaan bagi petani untuk biaya tanam, sekaligus menjamin pasokan beras di masa panen. Peran pemerintah sebagai offtaker melalui Bulog atau BUMD seperti di Jakarta sangat penting, namun nilai pemberdayaan akan lebih bermakna dan dampaknya akan lebih luas jika kontrak ini dijalin "sister cooperative" antara  koperasi-koperasi konsumen di perkotaan (misalnya koperasi karyawan atau koperasi komunitas di Jabodetabek) dengan koperasi petani perdesaan di Indramayu atau Karawang misalnya, atau cara lain bisa "mempersaudarakan" antara pihak petani dengan pihak konsumen dalam satu wadah *Koperasi Multi Pihak* yang diantara manfaatnya menciptakan close loop economy, memotong jalur supply chain dan meningkatkan keuntungan bersama.

Untuk memperkuat sistem ini, pemerintah dapat mendukung melalui kebijakan regulasi, menciptakan iklim bisnis terkait, support pembiayaan berbiaya/marjin ringan melalui Badan Layanan Umum (BLU) atau BLUD, seperti LPDB-KUMKM, PIP, dan BPDLH, yang dirancang untuk mendukung pembiayaan mikro. Sinergi ini akan menciptakan tata niaga yang lebih adil dan efektif, mengurangi dominasi tengkulak, serta mendorong kemandirian pangan nasional, bukan saja di momentum Ramadhan tetapi berkelanjutan untuk mendukung target Swasembada Pangan 2027.

Gabung jadi Member ukmindonesia.id buat update terus info seputar UMKM dan peluang usaha!

Pengembangan Ekosistem Zakat berbasis Komunitas Umat untuk Efektivitas Zakat

Ramadhan juga merupakan momentum konsolidasi zakat. Komunitas umat, seperti masjid, pesantren, perkantoran, sekolah, dan kampus, telah lama menjadi pusat penghimpunan dan penyaluran zakat. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan dampak zakat, perlu penguatan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan program kerja yang terintegrasi.

Peran BAZNAS dan jaringan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki mandat regulasi sangat krusial. Mereka dapat berperan aktif dalam mengoordinasikan pengembangan UPZ atau Mitra Amil Zakat (MAZ) berbasis komunitas masjid, pesantren, kantor, kampus, sekolah, koperasi, dsb, mendata mustahik dan muzakki, merancang program pemberdayaan sehingga mencegah duplikasi tumpang tindih sasaran, dan memastikan program-program zakat berjalan dengan baik.

Bila diperlukan PINBUK ICMI dengan pengalaman pengembangan BMT dan BWM di Indonesia berikut support digitalisasi-nya dapat berkontribusi dalam pengembangan jaringan UPZ, pelatihan dan penyediaan Aplikasi Bank Sedekah  untuk operasional di setiap simpul UPZ/MAZ, Aplikasi Muzakki Mobile untuk para donatur dan Aplikasi Dashboard Monitoring di BAZNAS/LAZ sehingga memantau laporan keuangan secara online dan real-time.

Bayangkan jika setiap simpul komunitas mulai RT, RW, Desa/Kelurahan, masjid, pesantren, kantor, sekolah, majlis taklim, dsb ada counter layanan UPZ/MAZ didukung barang tiga orang pengelola remaja yang terlatih, dilengkapi dengan sistem teknologi digital terintegrasi, diikuti data center di BAZNAS dan LAZNAS, maka akan tersedia big data mustahik dan muzakki yang sangat bermanfaat untuk mengefektifkan kerja pemberdayaan.

Dengan waktu yang tinggal dua bulan, persiapan ekosistem sosial-ekonomi ini bisa segera dimulai, dan kita dorong BAZNAS dan Kementrian Agama sebagai Panglima-nya.

Baca Juga: Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi UMKM

Simpulan dan Tindaklanjut

Ramadhan dengan berbagai dimensi momentum ibadah, sosial dan ekonomi nya dapat kita jadikan momentum konsolidasi sosial ekonomi Ummat.

1. Contract Farming dengan akad salam antara pihak petani dan pihak konsumen untuk menekan inflasi, stabilitas harga beras dengan cadangan pangan yang terjamin, keberlanjutan pendanaan petani tanpa jeratan tengkulak, pemberdayaan koperasi di seluruh rantai pasok pangan.
2. Membangun ekosistem sosial berbasis komunitas umat dengan dukungan digital terintegrasi untuk mengefektifkan pengelolaan ZISWAF untuk pemberdayaan umat secara berkelanjutan.
3. Meneruskan program Pemberdayaan Paska Ramadhan dengan:
   • Contract Farming menjadi model bisnis berkesinambungan, mempersaudarakan petani di hulu dan konsumen di hilir dalam satu kelembagaan koperasi dan/atau sister koperasi.
   • Optimalisasi ekosistem kelembagaan UPZ/MAZ dengan skema program pemberdayaan swadaya umat jangka panjang seperti: Perguliran pinjaman qardhul hasan pinjaman kebajikan tanpa bunga bagi mustahik untuk mengikis pinjaman online ilegal yang marak dan merusak.  Pengalaman MES NTB menduplikasi model pembiayaan qardhul hasan pola kelompok di Bank Wakaf Mikro (BWM) Pesantren Atqia Bonder Lombok Tengah dalam Program Mawar Emas Melawan Rentenir dengan Ekonomi berbasis Masjid didukung pemerintah daerah dan BPD melibatkan lebih dari 400 masjid dan juga kemudian diikuti 2 gereja dan 9 pura patut diapresiasi dan direplikasi.

Pengelolaan yang efektif akan menghindari pemborosan (mubazir), yang dalam Islam dianggap sebagai perilaku saudara setan. Program zakat yang kolaboratif, dengan peran aktif pemerintah dan masyarakat, akan menciptakan ekosistem pemberdayaan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Penutup

Ramadhan adalah momentum yang harus dikelola dengan bijak, baik dari sisi spiritual maupun ekonomi. Konsolidasi umat melalui zakat, sedekah, dan penguatan ekosistem bisnis koperasi akan menciptakan solusi yang tidak hanya menanggulangi inflasi musiman, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi umat. Pemerintah, lembaga zakat, koperasi, dan masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagaimana menurut panjenengan?

Jika tulisan ini bermanfaat, silahkan di share ke rekan-rekan Sahabat Wirausaha. Follow juga Instagram @ukmindonesia.id untuk update terus informasi seputar UMKM.