Aturan Baru Permenhukum 49/2025: Pemilik PT Perlu Bersiap, Laporan Tahunan Kini Wajib Pakai Akta Notaris

Legalitas & Perizinan Badan Usaha

Aturan Baru Permenhukum 49/2025: Pemilik PT Perlu Bersiap, Laporan Tahunan Kini Wajib Pakai Akta Notaris

Madinatul Munawarah • Penulis

Penulis

Admin • Editor

11 Juni 2026 • Waktu Baca 7 menit

11 Jun 2026

Waktu Baca 7 menit

Halo, Sahabat Wirausaha!

Ada perubahan regulasi penting yang perlu diketahui oleh setiap pelaku usaha yang menjalankan bisnis dalam bentuk Perseroan Terbatas. Pemerintah melalui Kementerian Hukum telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas—menggantikan aturan lama yang berlaku sejak 2021.

Salah satu ketentuan yang paling berdampak langsung bagi pemilik PT, termasuk pelaku UMKM yang usahanya sudah berbadan hukum perseroan terbatas, adalah kewajiban baru dalam penyampaian laporan tahunan. Jika sebelumnya laporan tahunan cukup disetujui dalam forum RUPS, kini mekanismenya lebih formal: persetujuan tersebut harus dimuat dalam akta notaris, lalu disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sahabat Wirausaha yang belum mengetahui perubahan ini perlu segera menyesuaikan diri sebelum tenggat waktu penyampaian laporan tahunan tiba.

Mengapa Permenkum 49 Tahun 2025 Diterbitkan

Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 bukan lahir dari ruang kosong. Berdasarkan dokumen resmi yang tersedia di sumber hukum Kementerian Hukum, salah satu alasan utama penerbitannya adalah bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021—aturan yang sebelumnya mengatur hal serupa—dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Pemerintah menilai perlu dilakukan optimalisasi dan penataan kembali terhadap pelayanan jasa hukum perseroan terbatas agar lebih transparan, efektif, akuntabel, dan tertib secara administratif.

Reformasi regulasi ini juga mencerminkan arah kebijakan yang lebih digital. Seluruh mekanisme penyampaian dokumen kini diarahkan ke platform elektronik SABH, mengurangi ketergantungan pada proses konvensional yang memakan waktu. Bagi pelaku usaha, ini adalah sinyal bahwa kepatuhan administratif PT tidak bisa lagi dianggap urusan sampingan—ia sudah menjadi bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi dengan sistem Kemenkum.

Permenkum 49/2025 mengatur dua jenis badan hukum PT sekaligus: Perseroan Persekutuan Modal (PT konvensional dengan dua pemegang saham atau lebih) dan Perseroan Perorangan (PT yang didirikan oleh satu orang untuk memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil). Meski keduanya memiliki mekanisme pelaporan yang sedikit berbeda, semangat kewajiban pelaporan periodik tetap berlaku pada keduanya.

Ketentuan Baru: Laporan Tahunan PT Wajib Disertai Akta Notaris

Inilah inti perubahan yang paling langsung berdampak bagi pemilik PT. Berdasarkan Permenkum 49 Tahun 2025, alur penyampaian laporan tahunan PT persekutuan modal kini mencakup beberapa tahap yang saling berkaitan.

Pertama, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris, dalam batas waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Jika tahun buku ditutup pada 31 Desember, maka laporan harus sudah disampaikan dalam RUPS paling lambat 30 Juni tahun berikutnya—mengacu pada Pasal 66 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi landasan hukum utamanya.

Kedua, persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS harus dimuat dalam akta notaris. Ini adalah ketentuan yang mempertegas status hukum laporan tahunan: ia bukan sekadar dokumen internal, melainkan dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan tercatat secara resmi oleh pejabat yang berwenang.

Ketiga, setelah akta notaris ditandatangani, Direksi melalui notaris memiliki waktu paling lama 30 hari untuk menyampaikan persetujuan tersebut kepada Menteri secara elektronik melalui SABH. Dokumen yang diunggah meliputi akta notaris mengenai persetujuan laporan tahunan dan laporan tahunan itu sendiri.

Tiga tahap ini saling bergantung. Jika satu tahap terlewat atau tidak dilakukan, maka kewajiban pelaporan dianggap belum terpenuhi di mata sistem Kemenkum—meski forum RUPS-nya sudah berjalan.

RUPS Tahunan dan Penyampaian Laporan Tahunan: Dua Kewajiban yang Berbeda

Salah satu kesalahpahaman yang paling sering terjadi di lapangan adalah menganggap bahwa RUPS tahunan dan penyampaian laporan tahunan PT adalah satu proses yang sama. Kenyataannya, keduanya adalah kewajiban yang berbeda dan tidak saling menggantikan.

RUPS tahunan adalah forum pengambilan keputusan pemegang saham—tempat laporan tahunan dibahas, dievaluasi, dan disetujui bersama. Setelah RUPS selesai dan persetujuan tercatat dalam akta notaris, barulah proses pelaporan administratif ke Kemenkum dapat dilakukan melalui SABH. Artinya, RUPS bisa saja telah terlaksana, tetapi kewajiban pelaporan administratif kepada Menteri belum tentu otomatis terpenuhi—karena ia membutuhkan langkah lanjutan berupa notarisasi dan pengunggahan ke sistem.

Memahami perbedaan ini penting agar tidak ada asumsi keliru bahwa setelah RUPS selesai, semua kewajiban laporan tahunan PT sudah tuntas. Permenkum 49/2025 secara eksplisit memisahkan kedua proses ini sebagai kewajiban yang berdiri sendiri.

Implikasi bagi Pelaku UMKM yang Mengelola PT

Bagi sebagian pelaku UMKM, terutama yang baru naik kelas ke bentuk PT perorangan atau PT persekutuan modal berskala kecil, ketentuan dalam Permenkum 49 Tahun 2025 ini mungkin terasa seperti lapisan prosedur yang bertambah. Dan memang benar—ada biaya dan waktu tambahan yang harus diperhitungkan, terutama untuk proses notarisasi.

Namun ada cara pandang lain yang perlu dipertimbangkan. Ketentuan akta notaris dalam penyampaian laporan tahunan PT sesungguhnya memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi semua pihak—termasuk pemilik usaha itu sendiri. Saat laporan tahunan disetujui dan disahkan dalam akta notaris, Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan yang tercermin dalam laporan tersebut. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang nilainya jauh melampaui biaya pembuatan akta.

Selain itu, PT yang tertib secara administratif—termasuk dalam hal penyampaian laporan tahunan—memiliki akses yang lebih lancar ke berbagai layanan: pengajuan kredit perbankan, perizinan melalui OSS, partisipasi dalam tender pemerintah, hingga proses kerja sama dengan mitra bisnis yang mensyaratkan due diligence perusahaan. Ketaatan terhadap Permenkum 49 Tahun 2025 bukan hanya soal menghindari sanksi, melainkan investasi dalam reputasi dan kredibilitas bisnis jangka panjang.

Regulasi Baru sebagai Sinyal Arah Tata Kelola Bisnis di Indonesia

Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 adalah bagian dari tren yang lebih besar: pemerintah secara konsisten mendorong agar badan usaha berbadan hukum di Indonesia beroperasi dengan standar tata kelola yang lebih tinggi dan berbasis sistem digital yang terintegrasi. Penggantian aturan lama dengan regulasi yang lebih terstruktur ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif bukan pilihan—ia adalah prasyarat untuk tetap beroperasi secara sah dalam ekosistem bisnis formal.

Bagi Sahabat Wirausaha yang mengelola PT, pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah kamu perlu mematuhi aturan ini, melainkan seberapa siap sistemnya. Apakah pencatatan keuangan kamu cukup rapi untuk disusun menjadi laporan tahunan yang memenuhi standar? Apakah kamu sudah memiliki notaris yang memahami mekanisme SABH? Memulai persiapan lebih awal dari tenggat waktu akan selalu lebih baik daripada tergesa-gesa menjelang akhir semester pertama tahun berikutnya.

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Kamu juga bisa mendukung keberlanjutan konten edukatif di website melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.

Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan komunitas UMKM—yuk daftar jadi anggota melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!

Daftar Referensi

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Kementerian Hukum RI.
Langi, A. T. (2025). Laporan Tahunan Perseroan Terbatas setelah Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 [Bahan Paparan]. Direktorat Badan Usaha, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jakarta: Kementerian Hukum Republik Indonesia.