HS Code Bukan Cuma untuk Ekspor, Apa Bedanya dengan KBLI?

Sumber foto: magnific.com

HS code produk lokal ternyata dipakai juga di dalam negeri. Setiap barang buatan UMKM punya HS code yang sama dengan barang sejenis dari luar negeri, dan kode ini mulai kamu temui saat membuat faktur pajak di Coretax, mengurus SNI wajib, mengimpor bahan baku, atau mengekspor. Untuk jualan eceran sehari-hari, kamu umumnya tidak perlu mencantumkannya di mana pun.

Selama ini HS code identik dengan urusan ekspor-impor. Wajar kalau Sahabat Wirausaha yang hanya berjualan di dalam negeri merasa kode ini bukan urusannya. Masalahnya, istilah ini kini muncul di tempat yang tidak terduga, misalnya kolom kode barang saat membuat faktur pajak atau daftar produk di aturan SNI wajib. Artikel ini menjelaskan kapan HS code produk lokal kamu perlukan, kapan tidak, dan bagaimana membedakannya dari KBLI.

Baca Juga: HS Code dan Tarif Perdagangan: Potensi Ekspor UMKM Bisa Terdampak Jika Salah Klasifikasi

HS code melekat pada jenis barang, bukan negara asalnya

HS (Harmonized System) adalah sistem klasifikasi barang internasional yang dikelola World Customs Organization (WCO). Secara global kodenya enam digit. Negara ASEAN merincinya menjadi delapan digit, dan di Indonesia kode inilah yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Karena yang diklasifikasikan adalah barangnya, piring melamin buatan Sidoarjo dan piring melamin impor masuk ke pos tarif yang sama. Jadi tidak ada HS code khusus produk impor dan HS code khusus produk lokal. Produkmu sudah punya HS code sejak barangnya ada, entah kamu pernah mencarinya atau belum.

BTKI yang berlaku saat ini ditetapkan lewat PMK 26/PMK.010/2022, yang sudah diubah dengan PMK 10/2024 dan PMK 62/2025. Aturan ini juga menegaskan bahwa sistem klasifikasi yang sama berlaku untuk keperluan fiskal maupun nonfiskal, bukan hanya kepabeanan. Itulah sebabnya kode yang sama bisa muncul di aturan pajak, perdagangan, dan standardisasi.

Satu hal yang perlu diantisipasi: Bea Cukai sedang menyusun BTKI 2028 untuk menyesuaikan pembaruan HS dari WCO. Setelah berlaku, sebagian kode bisa berubah, jadi catatan HS code produkmu perlu dicek ulang saat itu.

Di mana HS code produk lokal dipakai

Ada lima situasi utama yang perlu kamu kenali. Tidak semuanya berlaku untuk setiap UMKM, jadi cek mana yang sesuai dengan usahamu.

Faktur pajak di Coretax. Ini perubahan yang paling terasa bagi UMKM berstatus PKP. Sejak Coretax berlaku pada 1 Januari 2025, pembuatan faktur pajak meminta kolom kode barang atau kode jasa. Kode barangnya mengacu pada HS code di BTKI, dengan enam digit. Menurut DDTCNews, kode ini tidak termasuk keterangan wajib faktur pajak dalam PER-11/PJ/2025. Kalau tidak ada kode yang cocok, kamu boleh memilih kode terdekat atau kode umum 000000 untuk barang, dan faktur tetap sah selama nama barangnya sesuai kenyataan.

Ada satu pengecualian. Jika kamu menyerahkan barang ke kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas, PER-11/PJ/2025 Pasal 35 ayat (4) mewajibkan HS code atau pos tarif dicantumkan di kolom nama barang.

SNI wajib. Permenperin yang mewajibkan SNI selalu menyebut pos tarif barang yang diatur. Contohnya, Permenperin 60/2024 memberlakukan SNI untuk melamin perlengkapan makan dan minum dengan pos tarif 3924.10.10 dan ex. 3924.10.99. Awalan "ex." berarti hanya sebagian barang dalam pos itu yang terkena, yaitu yang sesuai uraian di aturan. Jadi saat memeriksa apakah produkmu wajib SNI, cocokkan nama produk sekaligus pos tarifnya.

Baca Juga: 8 Produk Wajib SNI dari Kemenperin: Daftar dan Dampaknya bagi UMKM

Impor bahan baku. Kalau usahamu mengimpor bahan baku atau bahan penolong, HS code menentukan apakah barang itu terkena larangan dan pembatasan (lartas), perlu persetujuan impor, atau dikenai bea masuk tertentu. Persetujuan impor dari Kemendag pun mencantumkan pos tarif HS barangnya.

Ekspor. HS code menentukan tarif di negara tujuan dan peluang memakai tarif preferensi dari perjanjian dagang. Pembahasan lengkapnya ada di artikel HS code untuk ekspor yang ditautkan di atas.

Perlu dicantumkan di kemasan atau label?

Dari aturan-aturan di atas, HS code dipakai di dokumen: faktur pajak, dokumen kepabeanan, dan perizinan. Kodenya dipakai untuk menunjuk barang, bukan untuk dicetak di kemasan. Kami tidak menemukan aturan umum yang mewajibkan HS code dicetak di kemasan atau label produk yang dijual di dalam negeri.

Begitu juga di marketplace. Kalau ada kolom kategori produk, itu kategori milik platform, bukan HS code.

Jadi, kalau kamu berjualan eceran langsung ke konsumen, belum menjadi PKP, tidak menjual barang wajib SNI, dan tidak ekspor-impor, kemungkinan besar kamu belum perlu mengurus HS code. Tetap ada manfaatnya mencatat HS code produkmu sejak sekarang, karena kode ini akan dibutuhkan begitu usahamu naik kelas, mulai menjual ke pembeli korporat, atau mencoba pasar ekspor.

Beda HS code dan KBLI

Keduanya sama-sama deretan angka dan sama-sama sering ditanyakan saat mengurus izin, sehingga mudah tertukar. Padahal yang diklasifikasikan berbeda. KBLI mengelompokkan kegiatan usahamu, sedangkan HS code mengelompokkan barang yang kamu hasilkan atau perdagangkan.

Satu KBLI bisa menaungi banyak HS code. Industri peralatan rumah tangga dari plastik, misalnya, bisa menghasilkan piring melamin, ember, dan wadah makanan, yang masing-masing punya pos tarif berbeda. Karena itu, mencari nama barang di OSS sering tidak membuahkan hasil, dan sebaliknya KBLI tidak bisa dipakai untuk mengisi kolom HS code.

Cara mengecek HS code produkmu

1. Tulis deskripsi produk selengkap mungkin: bahan utama, fungsi, dan cara pembuatannya. HS code ditentukan oleh karakteristik barang, bukan nama dagang atau merek.

2. Cari di laman INSW (insw.go.id/intr) dengan kata kunci uraian barang atau kode yang kamu duga. Hasilnya menunjukkan pos tarif sekaligus ketentuan impor dan ekspor yang melekat.

3. Baca uraian pos tarif dan catatan babnya sampai cocok. Dua barang yang tampak mirip bisa jatuh di pos berbeda karena bahan atau fungsinya berbeda.

4. Jangan menyalin HS code dari marketplace atau milik pesaing tanpa mengecek ulang.

5. Untuk faktur pajak, pakai daftar kode barang yang tersedia di Coretax. Pilih yang paling mendekati, atau 000000 bila tidak ada yang cocok.

6. Simpan hasilnya dalam data produkmu, lalu cek ulang saat BTKI 2028 berlaku.

Kalau masih ragu, tanyakan ke kantor Bea Cukai terdekat, terutama sebelum kamu mengimpor atau mengekspor. Salah klasifikasi saat itulah yang paling mahal akibatnya.

Satu kode, banyak pintu

Sahabat Wirausaha tidak perlu menghafal HS code. Yang penting adalah tahu bahwa produkmu sudah punya kode itu, dan pintu mana saja yang akan memintanya: faktur pajak, SNI wajib, impor bahan baku, sampai ekspor. Mencatatnya sekali dengan benar akan menghemat waktu setiap kali pintu itu terbuka.

Baca Juga: Mengenal SSm QC, Sistem Karantina Ekspor yang Kini Wajib Digunakan Semua UMKM Eksportir

Ilmu dan informasi yang bermanfaat layak untuk terus bergerak. Yuk, bantu kami sebarkan kepada sesama pelaku usaha yang mungkin sedang membutuhkannya.

Kamu juga bisa berkontribusi lebih jauh dengan mendukung keberlanjutan konten edukatif ini melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.

Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin tumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan, bergabunglah di ukmindonesia.id/registrasi. Tempat para pelaku UMKM belajar bersama dan naik kelas.

Referensi

• PMK 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (diubah PMK 10/2024 dan PMK 62/2025) 
• DDTCNews: Kemenkeu ubah ketentuan sistem klasifikasi barang lewat PMK 62/2025 (15 September 2025)
• DDTCNews: Buku Tarif Kepabeanan 2028 mulai disusun (September 2026)
• DDTCNews: kode barang pada faktur pajak Coretax mengacu HS code BTKI (8 Juni 2025)
• DDTCNews: konsultasi pengisian kode barang 000000
• IKPI: PER-11/PJ/2025, kode barang, dan HS code untuk kawasan bebas [ganti dengan teks resmi PER-11/PJ/2025]
• Permenperin 60/2024 tentang SNI Wajib Melamin (peraturan.go.id)
• Permendag 25/2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (BPK)
• INSW: pencarian komoditas berdasarkan HS code atau uraian

Dukung Misi Edukasi Kami

Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

Traktir Kami