8 Produk Wajib SNI dari Kemenperin: Daftar dan Dampaknya bagi UMKM

Foto: Ilustrasi AI

Delapan produk ini wajib memenuhi SNI: selang termoplastik elastomer dan selang karet untuk kompor gas LPG, karet perapat katup tabung LPG, tangki air silinder vertikal, helm roda dua, perlengkapan makan melamin, minyak lumas kendaraan, dan ban. Kalau kamu memproduksi atau mengimpornya, kamu wajib punya sertifikat SNI. Kalau kamu menjualnya, pastikan barangnya sudah bertanda SNI.

Baca Juga: SNI Mainan Anak: Syarat, Skema, dan Tahapan Lengkap Sertifikasi untuk Produsen UMKM

Sahabat Wirausaha mungkin sudah biasa melihat label SNI di helm atau ban. Tapi piring melamin di warung, selang kompor di dapur katering, dan tangki air di rumah kos juga terikat aturan yang sama. Kedelapan produk ini masing-masing diatur lewat Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin), dan sebagian aturannya sudah disosialisasikan Kemenperin kepada pelaku usaha sejak April–Mei 2025.

SNI adalah standar nasional yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pada dasarnya SNI bersifat sukarela. SNI baru menjadi wajib ketika kementerian teknis menerbitkan aturan pemberlakuannya, dan untuk produk-produk ini aturan itu berbentuk Permenperin.

Daftar 8 produk wajib SNI dan dasar aturannya

Setiap produk punya nomor SNI dan Permenperin sendiri. Nomor inilah yang perlu kamu cocokkan saat memeriksa produk atau dokumen pemasok.

Sumber: naskah Permenperin masing-masing.

Sebagian besar aturan di atas menggantikan aturan lama. Contohnya, Permenperin 60/2024 menggantikan aturan melamin tahun 2015, Permenperin 50/2024 menggantikan aturan tangki air tahun 2015, dan Permenperin 8/2025 menggantikan aturan pelumas tahun 2018. Kalau dokumen yang kamu pegang masih merujuk aturan lama, cocokkan ulang nomor SNI-nya.

Aturan ban juga baru berubah. Permenperin 24/2026 ditetapkan pada 3 September 2026, lalu diundangkan dan mulai berlaku pada 17 September 2026. Perubahannya terutama menyasar pabrik dan importir: alat uji kini boleh milik pihak lain yang terakreditasi ISO/IEC 17025 lewat perjanjian kerja sama, sistem mutu IATF 16949:2016 diakui di samping ISO 9001:2015, dan legalisasi dokumen produsen luar negeri bisa lewat apostille. Bagi pedagang, kewajiban dasarnya tetap: ban yang dijual harus bertanda SNI.

Perlu dicatat, daftar ini bukan seluruh produk LPG yang wajib SNI. Katup tabung LPG (Permenperin 16/2024), regulator gas tabung LPG (Permenperin 30/2024), dan tabung baja LPG (Permenperin 66/2024) diatur dalam aturan tersendiri.

Produk mana yang paling dekat dengan usaha UMKM

Usaha kuliner dan dapur. Piring dan gelas melamin, selang kompor, dan karet perapat katup tabung LPG dipakai setiap hari oleh warung makan, katering, dan produsen makanan rumahan. Kalau kamu juga berjualan perlengkapan dapur, produk-produk ini mungkin sudah ada di rak daganganmu.

Penyimpanan air. Tangki air yang diatur adalah tangki silinder berbahan polietilena (PE), dibuat dengan cetak putar atau cetak tiup, dan dipasang tegak. Produk ini relevan bagi pemilik kos, laundry, depot air, rumah makan, dan toko bahan bangunan.

Otomotif. Helm, ban, dan minyak lumas bersinggungan langsung dengan bengkel, toko onderdil, perajin helm, dan penjual online aksesori kendaraan.

Kewajiban ini tidak hanya menyasar pabrik. Aturan melamin, misalnya, menyebut pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk sama-sama wajib memenuhi ketentuan SNI.

Baca Juga: Cara Mengurus Sertifikasi SNI Pakaian Bayi untuk Produsen UMKM Lokal di Indonesia

Apa yang harus dipenuhi, tergantung peranmu

Jika kamu produsen. Sertifikat SNI hanya bisa dimiliki perusahaan industri atau produsen luar negeri. Sertifikat diterbitkan lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang terakreditasi KAN dan ditunjuk Menteri. Setelah itu, kamu masih perlu Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dari Kemenperin sebelum boleh membubuhkan tanda SNI. Semua pengajuan dilakukan lewat SIINas.

Syarat detailnya berbeda untuk tiap produk, jadi selalu baca lampiran aturan produkmu. Dua contoh: produsen melamin perlu KBLI 22205, merek sendiri kelas 21, fasilitas cetak dan finishing, sistem mutu ISO 9001:2015, dan akun SIINas. Produsen ban perlu merek kelas 12 dan sistem mutu ISO 9001:2015 atau IATF 16949:2016, sementara alat ujinya boleh milik laboratorium lain yang terakreditasi lewat perjanjian kerja sama.

Kalau mereknya baru didaftarkan, tanyakan ke LSPro apakah bukti pendaftaran merek boleh dipakai dulu sambil menunggu sertifikat merek terbit. Ketentuan ini berbeda di tiap aturan, termasuk batas waktu penggantiannya.

Jika kamu punya merek sendiri, tapi produksinya dititipkan ke pabrik (maklun). Sertifikat SNI dipegang pabrik penerima maklun, yang harus sudah bersertifikat SNI. Kamu sebagai pemilik merek yang mengajukan SPPT SNI, dengan perjanjian lisensi merek yang dicatatkan di DJKI. Skema ini diatur dalam aturan melamin dan ban, dan juga dijelaskan Kemenperin dalam sosialisasi aturan tangki air dan helm. Ini relevan bagi UMKM yang menjual produk berlabel sendiri.

Jika kamu importir. Aturan berlaku untuk produk dalam negeri maupun impor. Produsen luar negeri wajib punya Perwakilan Resmi di Indonesia. Pada melamin, barang impor harus masuk dulu ke gudang yang dikuasai Perwakilan Resmi sebelum diedarkan.

Jika kamu pedagang atau reseller. PP 34/2018 mewajibkan pelaku usaha hanya memperdagangkan barang yang sudah dibubuhi tanda SNI, di barangnya atau di kemasan dan labelnya. Sebelum kulakan, minta salinan sertifikat SNI atau SPPT SNI dari pemasok, lalu cocokkan nomor SNI dan mereknya.

Jika kamu pengguna, misalnya pemilik warung atau kos. Periksa tanda SNI saat membeli. Pada melamin, tanda SNI dicetak timbul di setiap produk, sedangkan kemasan terkecilnya wajib memuat tanda SNI dan tanda elektronik berisi tautan ke informasi sertifikat. Stok lama yang sudah bertanda SNI berdasarkan aturan 2015 dikecualikan dari tanda elektronik, jadi belum tentu palsu. Pada ban, tanda SNI dicetak timbul atau dicap permanen di bannya, dan tanda elektroniknya ada di label.

Risiko jika produk tidak memenuhi SNI

Dasar umumnya ada di PP 34/2018. Pedagang yang menjual barang tanpa tanda SNI wajib menghentikan penjualannya, sedangkan produsen atau importir yang barangnya tidak memenuhi SNI wajib menarik barang itu dari peredaran. Permenperin tiap produk menambahkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pencabutan sertifikat SNI dan SPPT SNI jika sanksinya pidana.

Bagi UMKM, dampaknya mudah dibayangkan: stok tertahan, modal terkunci, dan kepercayaan pelanggan terganggu.

Ada juga ketentuan yang melindungi stok. Pada melamin, barang yang diproduksi atau sudah selesai urusan pabeannya saat sertifikat dan SPPT SNI masih berlaku tetap boleh beredar sampai ke pengguna akhir, selama mutunya sesuai aturan. Tetap saja, lebih aman memeriksa status produk sebelum menumpuk stok.

Dukungan yang tersedia dan langkah awal untuk UMKM

Biaya dan pendampingan masih menjadi kendala. Pada Juni 2026, anggota Komisi VII DPR mendorong BSN memperluas fasilitasi sertifikasi SNI gratis bagi UMKM pada 2027, karena pendampingan dan pembiayaan dinilai masih terbatas. Pada 2025, BSN menyatakan LSPro wajib memberi kemudahan bagi usaha mikro dan kecil yang punya NIB dan minimal bukti pendaftaran merek, misalnya pengurangan personel dan waktu penilaian. Kemenperin juga menggandeng dinas perindustrian di daerah untuk memperluas akses IKM ke layanan SNI.

Langkah awal yang bisa kamu lakukan:

1. Cocokkan produkmu dengan nomor SNI dan nomor aturan di tabel, lalu cek kode HS yang tercantum di aturannya.

2. Pastikan aturan yang kamu pegang masih berlaku lewat JDIH Kemenperin atau peraturan.go.id, karena perubahan seperti pada aturan ban bisa terjadi.

3. Jika kamu produsen, daftarkan akun SIINas di siinas.kemenperin.go.id memakai data NIB. Akun akan dikirim ke email yang tercantum di NIB.

4. Hubungi LSPro yang ditunjuk untuk produkmu untuk meminta estimasi biaya dan waktu sertifikasi.

5. Tanyakan ke dinas perindustrian setempat atau BSN soal pembinaan dan fasilitasi.

6. Jika kamu pedagang, simpan salinan sertifikat SNI atau SPPT SNI dari setiap pemasok.

SNI wajib memang menambah urusan administrasi. Tapi bagi UMKM yang membuat atau menjual barang-barang ini, memahaminya lebih awal biasanya jauh lebih murah daripada menarik produk dari pasar.

Baca Juga: HS Code dan Tarif Perdagangan: Potensi Ekspor UMKM Bisa Terdampak Jika Salah Klasifikasi

Ilmu dan informasi yang bermanfaat layak untuk terus bergerak. Yuk, bantu kami sebarkan kepada sesama pelaku usaha yang mungkin sedang membutuhkannya.

Kamu juga bisa berkontribusi lebih jauh dengan mendukung keberlanjutan konten edukatif ini melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.

Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin tumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan, bergabunglah di ukmindonesia.id/registrasi. Tempat para pelaku UMKM belajar bersama dan naik kelas.

Daftar Referensi:

• Permenperin 60/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Melamin secara Wajib 
• Permenperin 50/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Tangki Air Silinder Vertikal secara Wajib 
• Permenperin 27/2024, 57/2024, 58/2024, 59/2024, 8/2025, 9/2025, dan 24/2026 
• PP 34/2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Pasal 27, 32, dan 34
• Hukumonline: Apakah SNI Wajib untuk Semua Produk?
• Bahan sosialisasi Biro Hukum dan Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Kemenperin, April–Mei 2025
• BSN: kemudahan sertifikasi bagi UMK, 2025
• Kemenperin: kerja sama dengan pemerintah daerah untuk layanan SNI, Mei 2026

Dukung Misi Edukasi Kami

Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

Traktir Kami