Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia pada 15 September 2025 resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi baru dengan skema 8+4+5, sebagai upaya untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan mendukung sektor-sektor terdampak. Paket ini mencakup:

  • 8 program akselerasi tahun 2025,
  • 4 program yang akan dilanjutkan hingga tahun 2026,
  • serta 5 program prioritas penyerapan tenaga kerja.

Bagi pelaku UMKM, paket ini membawa sejumlah manfaat penting — mulai dari keringanan pajak hingga akses ke program-program yang mendukung operasional dan pemasaran. Berikut rangkuman dan analisis: apa saja yang diperoleh UMKM, apa syarat-syaratnya, dan bagaimana cara memanfaatkannya.

Apa Itu Paket 8+4+5?

Sebelum melihat manfaat untuk UMKM, mari lihat garis besar paket ini:

Komponen Daftar Program Utama
8 Program Akselerasi (2025)
  • Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduted 1 tahun), dimana upah magang selama 6 bulan ditanggung pemerintah untuk 20.000 pemagang.
  • Perluasan PPh pasal 21 (pajak karyawan yang Ditanggung Pemerintah atau DTP), untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
  • Bantuan pangan 10 kg beras untuk 18.3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Oktober-November 2025
  • Diskon 50% Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 bulan, untuk sekitar 731 ribu penerima manfaat.
  • Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1050 unit, berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP, atau PRP, maksimum BI rate + 3%.
  • Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan KemenPu, berupa upah harian untuk sekitar 609 ribu pekerja pendukung proyek pemerintah periode September – Desember 2025
  • Percepatan Deregulasi Implementasi Peraturan Pemerintah No28/2025, tentang integrasi sistem Kementerian/Lembaga & Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital ke OSS, dan percepatan aturan turunan dari PP28 tersebut ke Peraturan Menteri K/L terkait. 
  • Program Perkotaan peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk pelaku Gig Economy. Pilot Project di DKI Jakarta, akan diperluas untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
4 Program Dilanjutkan (2026 ke atas)
  • Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM sampai dengan Tahun 2029 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM
  • Perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
  • PPh Pasal 21 DTP → untuk Pekerja di Industri Padat Karya (APBN 2026)
  • Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Pekerja Upah (BPU), mencakup wirausaha, freelancer, dan pekerja paruh waktu tanpa ikatan kerja. 
5 Program Penyerapan Tenaga Kerja
  • Operasional koperasi desa/kelurahan Merah Putih, 81.487 Koperasi yang berbadan hukum per 14 September 2025) diperkirakan akan menyerap setidaknya 681 Ribu Orang, dan sampai Desember target di atas 1 Juta Orang (1.385.279 Orang).
  • Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), tahun ini, target 100 Desa diharapkan menyerap 8.645 Tenaga Kerja. Target jangka panjang 4.000 titik KNMP berpotensi menciptakan hingga 200.000 lapangan kerja.
  • Revitalisasi Tambak Pantura, area seluas 20.000 hektar ini dapat menyerap 168.000 Tenaga Kerja.
  • Modernisasi Kapal Nelayan, modernisasi Kapal Nelayan diperkirakan menciptakan hampir 200.000 lapangan kerja baru. Rinciannya, 30 GT sebanyak 1.000 unit untuk KNMP, 150 GT (200 unit), 200 GT (200 unit), 300 GT (170 unit), 600 GT (10 unit), 2000 GT (2 unit) untuk eksisting BUMN (Jalardi).
  • Program penanaman Kembali (revitalisasi Perkebunan rakyat), seluas 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun. Komoditas: Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Mete, Pala.

Manfaat Stimulus Bagi UMKM

  1. Perpanjangan masa pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% hingga 2029 — memberikan kepastian jangka panjang.
  2. Bagi UKM di sektor industri padat karya dan pariwisata, dapat menikmati fasilitas PPh Pasal 21 untuk karyawan agar dapat ditanggung pemerintah (DTP). Sebelumnya, fasilitas ini hanya untuk sektor industri padat karya, kini diperluas untuk sektor pariwisata juga.  
  3. Diskon iuran JKK/JKM pada BPJS Ketenagakerjaan dapat dimanfaat oleh pemilik UMKM akan berkesempatan untuk juta memiliki asuransi Keselamatan Kerja dan Asuransi Jiwa (kematian), yang dapat membantu keluarga yang ditinggalkan apabila pemilik usaha wafat.  

Adapun secara tidak langsung, para wirausaha UMKM perlu turut memantau perkembangan aturan turunan PP 28/2025. Sejatinya, apabila deregulasi ini lancar, maka akan tercipta iklum perizinan usaha dan transparansi informasi terkait RDTR digital akan memudahkan UMKM untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurangi unsur ketidakpastian yang dapat meningkatkan akurasi perhitungan proyeksi dalam rencana usaha yang disusun UMKM untuk ekspansi. 

Menteri Keuangan, Pak Purbaya, juga menambahkan bahwa Pemerintah akan membentu Satuan Tugas Khusus untuk mendukung percepatan pertumbuhan yang siap menerima ragam laporan masalah dalam praktek bisnis, untuk mendukung kelancaran sektor swasta dalam menjalankan aktivitas usahanya. 

Selain itu, program bantuan pangan dan cash for work sejatinya juga dapat membantu menjaga daya beli Masyarakat selaku konsumen, sehingga diharapkan dapat berdampak positif pada penjualan produk-produk UMKM.

Tantangan: Sosialisasi terkait Aturan Teknis Tata Cara Mengakses Stimulus

Paket stimulus 8+4+5 ini jelas menunjukkan adanya gestur itikad baik pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional. Namun, belajar dari rekam jejak pemerintah, partisipasi ragam stimulus atau paket kebijakan tak jarang sangat rendah karena buruknya sosialisasi oleh pemerintah terkait tata cara teknis untuk mengakses ragam paket stimulus tersebut. 

Termasuk mekanisme untuk mengajukan laporan masalah bisnis oleh para wirausaha kepada Satgas khusus pemerintah, tentunya diperlukan sosialisasi lebih lanjut agar pelaku-pelaku bisnis di sektor swasta dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dan mendapatkan solusi terkait hambatan-hambatan yang mengganggu proses ekspansi usahanya.  

Wirausaha UMKM tentu nantinya juga perlu pro-aktif melaporkan ragam hambatan  yang dialaminya, agar dapat merasakan secara nyata bentuk perlidungan dan keberpihakan pemerintah dalam mendukung UMKM naik kelas. Salah satu caranya adalah dengan  berkomunitas, agar punya ruang untuk menambah jaringan pertemanan, saling bertukar cerita, masalah, dan tantangan yang dihadapi, serta bersama-sama mencoba mencari solusinya, misalnya dengan bersama-sama menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. 

Jadi, sahabat wirausaha sejatinya dapat lebih siap naik kelas dengan berkomunitas. Belum punya komunitas? Yuk gabung dengan komunitas UMKM kami, daftar aja kesini ya: ukmindonesia.id/register.

Salam naik kelas! 

Referensi: 

  1. https://news.detik.com/berita/d-8112995/pemerintah-rilis-8-4-5-program-insentif-stimulus-ekonomi-2025-ini-daftarnya 
  2. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/15/15562791/daftar-17-paket-stimulus-ekonomi-terbaru-2025-ada-8-program-akselerasi

Sumber gambar: www.tribunnews.com

Demeitri Yunus • Editor