Pada tahun 2025 ini, Menteri UMKM Maman Abdurrahman berencana akan melibatkan sektor UMKM dalam proyek pembangunan 3 juta rumah. Ia juga mengatakan bahwa saat ini Kementerian UMKM sedang melakukan proses kurasi terhadap beberapa pelaku usaha, agar bisa bergabung dengan proyek dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.

"Sekarang kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Usaha Menengah dengan melakukan pendataan usaha-usaha menengah yang bisa ikut terlibat di pembangunan 3 juta rumah," ujar Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (12/2/2025), seperti dilansir dari Tempo.co.

Selain itu, Maman juga telah membahas tindak lanjut dari rencana tersebut dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, yang memerintahkan agar UMKM, koperasi dan BUMDes terlibat program makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah.

"Saya sudah koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Insya Allah ini akan terus berjalan karena ini arahan dan perintah presiden." tambahnya. 

Baca Juga: Pengusaha Warteg Diminta Rp10 Juta Saat Urus Sertifikasi Halal, Begini Respon Kepala BPJPH

Pelaku UMKM Bisa Menjadi Penyedia Bahan Baku Program 3 Juta Rumah

Selain Menteri UMKM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap agar program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut bisa berdampak pada kemajuan pelaku UMKM di tanah air.

"KPPU meyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti bebatuan, semen dan lain sebagainya," ujar Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu (12/02/2025), seperti dilansir dari AntaraNews.com.

Gabung jadi Member ukmindonesia.id buat update terus info seputar UMKM dan peluang usaha!

KPPU juga berharap agar implementasi program 3 juta rumah ini tidak mengarah kepada praktik monopoli atau dari satu pihak saja. Menurut Ridho, hal ini bisa berdampak terhadap harga bahan bangunan yang menjadi tidak kompetitif. 

Maka, KPPU menyarankan agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja, termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah ini. Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis yang sehat.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya meyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya. Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," jelas Ridho.

Baca Juga: Kementerian UMKM dan Ketenagakerjaan akan Adakan Program Pelatihan UMKM untuk 10.000 Pengusaha

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Bisa Berdampak Positif Pada Rantai Ekonomi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, juga meyakini bahwa program 3 juta rumah tidak hanya meningkatkan jumlah hunian saja, tetapi juga berdampak positif bagi rantai ekonomi masyarakat lokal.

"Seiring berjalannya program ini, pusat-pusat produksi seperti pembuatan batu bata dan semen akan semakin hidup. Yang tentunya berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar," ujarnya, saat meninjau produksi bata interlock presisi di Padang, seperti dilansir dari Akurat.co.

Baca Juga: IKN Mangkrak, Pelaku UMKM Berharap Agar Pembangunan Tetap Bergerak

Menurut Fahri, program pembangunan 3 juta rumah ini sangat menekankan untuk menggunakan komponen dari dalam negeri. Bata interlock presisi, misalnya, menjadi salah satu komponen yang dianggap memiliki kualitas yang baik. Jadi, jenis bata ini bisa digunakan dalam pembangunan rumah yang lebih kokoh dan tahan lama.

Teknologi seperti bata interlock presisi juga dinilai lebih efisien dalam proses pembangunan, serta dapat meminimalisir biaya konstruksi. Maka, proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, tetapi juga bagi pelaku usaha di sektor bahan bangunan.

Referensi : Tempo.co, AntaraNews.com, Akurat.co