Aktor Masa Depan
Siapa aktor utama penggerak sosial ekonomi masa mendatang? Ini adalah pertanyaan kunci Abad 21 dimana kita hidup hari ini. Sejarah manusia telah melewati beberapa babak sejarah: pada Abad 15 dunia mulai mengenal embrio negara-bangsa (nation state). Pada abad itu penjelajahan antar samudera dimulai. Kemudian pada Abad 19 mulailah abad industri. Pada abad ini penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pasar. Sebutlah mesin uap, pesawat, radio dan penemuan-penemuan lainnya.
Elinor Ostrom, penerima Nobel dalam bidang ekonomi tahun 2009, memberi isyarat bahwa komunitas adalah aktor masa depan. Dalam bukunya The Future of the Commons: Beyond Market Failure and Government Regulation (2012) ia menggambarkan bagaimana negara dan pasar telah gagal dalam mengelola sumber daya. Negara yang birokratis seperti yang kita lihat, cenderung tak efisien dan lamban. Di sisi lain,pasar yang terlalu agresif dan rakus justru telah menghambur-hamburkan sumber daya yang ada.
Sebaliknya, dalam penelitiannya Ostrom menemukan tata kelola berbasis komunitas justru dapat bekerja secara efektif. Efektif dalam arti bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ia memberi contoh pengelolaan hutan, laut, tanah, sistem irigasi dan lainnya, yang dikerjakan berbasis komunitas bisa berjalan efektif dan manfaati.
Sinyal Kuat Era Komunitas
Selain Ostrom yang percaya bahwa aktor masa depan adalah komunitas, berbagai sektor lian juga menunjukkan sinyal yang sama. Sebagai contoh dalam kajian dan praktik Administrasi Publik, kita sudah mulai mengarah pada pendekatan tata kelola kolaboratif (collaborative governance). Negara tak lagi menjadi pusat segalanya, sebaliknya inisiasi dan partisipasi masyarakat/ komunitas lokal adalah tulang punggungnya. Tata kelola berbasis desentralisasi daerah dan otonomi menjadi mantra sakti saat ini.
Di Indonesia kita bisa melihat praktik Gerakan Desa Membangun (GDM) yang berpusat di Banyumas. Gerakan itu memberi daya dukung bagi pemerintahan desa untuk berdaya melalui proses belajar antar desa. Dalam gerakan itu “komunitas perangkat desa” adalah soko guru perubahan di desanya masing-masing. Mereka tak lagi mengandalkan dan menunggu negara untuk menyelesaikan masalah, misalnya layanan administrasi; Mereka justru membangun sistem berbasis teknologi internet yang bisa memberikan layanan administrasi secara cepat.
Di dunia bisnis sinyal itu juga menguat. Perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba mendekati, membangun dan merawat komunitasnya. Mereka paham betul di tengah kompetitor yang bejibun, kekuatan perusahaan tak lagi pada produknya, melainkan komunitas pengguna produknya. Mulailah mereka masuk era pemasaran sosial (social marketing). Ratusan juta hingga miliaran rupiah mereka keluarkan untuk mengelola komunitas tersebut dengan berbagai kegiatan.
Dalam dunia otomotif itu terlihat misalnya dengan adanya klub-klub motor. Selain menyelenggarakan kegiatan gathering atau touring, mereka juga sering mengadakan santunan sosial, penggalangan dana untuk bencana, kampanye safety riding, membagi helm cuma-cuma dan seterusnya. Pola umumnya saat ini semua perusahaan atau usaha membuat member card dengan berbagai tawaran manfaat.
Sinyal lainnya, pada konteks gaya hidup dan teknologi kita akrab dengan apa yang disebut media sosial (social media). Melalui facebook, twitter, path, youtube, linkedin kita jadi tersambung satu dengan yang lain. Bukan sekedar tersambung seperti SMS dan telepon, media sosial memberi ruang untuk saling berbagi pengalaman. Puncaknya para pengguna internet (netizen) dapat membangun solidaritas bersama pada isu tertentu.
Masih segar di ingatan bagaimana Koin Peduli Prita lahir dari media sosial. Berbondong-bondong netizenmembangun solidaritas untuk menolong Prita Mulyasari. Sebut juga gerakan spontan Cicak vs Buaya yang mampu menyelamatkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari penggembosan. Bahkan Umbrella Revolution di Hongkong mendapat dukungan masyarakat lintas negara berkat media sosial.
Pada domain politik, Pilpres kemarin juga memberi sinyal yang sama. Pasca Pilpres, politik Indonesia mengenal istilah baru: relawan. Yang mana kita ketahui dua kandidat kemarin didukung relawannya masing-masing. Relawan, tentu seperti namanya, adalah orang yang secara sukarela terlibat untuk mendukung kandidatnya. Dan yang menarik, sebagian besar relawan bukan berasal dari kader partai politik.
Relawan dalam Pilpres kemarin memberi arti penting tentang adanya komunitas politik non-partai. Secara sukarela mereka meluangkan waktu, membagi sumber daya, memberi pemikiran dengan cuma-cuma. Hal ini adalah fenomena baru dalam politik Indonesia pasca Reformasi.
Jaringan adalah Kuncinya
Komunitas pada intinya adalah kumpulan orang-orang. Sehingga kekuatan komunitas terletak pada jejaring antar orang-orang di dalam dan di luarnya. Jejaring antar orang tersebut kemudian dapat menggerakkan berbagai sumber daya: gagasan, energi-waktu, finansial dan daya dukung lainnya baik material maupun immaterial.
Orang-orang itu bersatu dan seringkali secara sukarela karena adanya cita-cita tentang kebaikan bersama (common good). Orang-orang yang berhimpun di komunitas itu adalah para altruis yang percaya pada nilai-nilai etis. Mereka adalah para homo cooperativus yang gemar bersinergi, kerjasama dan saling memberdayakan.
Dengan pola seperti itu, bila kita bandingkan dengan negara, tentu komunitas akan lebih efisien dan efektif. Partisipasi orang-orang di dalam komunitas dengan berbagai kontribusinya akan menurunkan berbagai biaya, ini yang kita sebut efisien dan efektif. Pepatah bilang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Apalagi bila dibanding dengan pasar yang berdiri di atas logika insentif, komunitas jauh lebih efisien dan efektif.
Orang-orang di komunitas mengerjakan segala ihwal dengan suka cita, penuh gairah dan antusiasme. Ya tentu, karena apa yang dikerjakan langsung berhubungan dengan aspirasi dan kebutuhan mereka. Tata kelola berbasis komunitas membuat mereka sebagai pemilik sekaligus pengelolanya; Sebagai pemilik yang akan menerima manfaat langsung dan sebagai pengelola yang terlibat merumuskan keputusan.
Ciri mendasar itulah yang boleh jadi tak dipunyai negara dan pasar. Negara dan pasar sama-sama telah memisahkan antara siapa pemilik, pengelola dan pengguna sumber daya. Dalam komunitas, peran-peran itu menyatu dengan padu. Dan di sanalah letak keindahannya.
Sumber:
Artikel sudah diterbitkan sebelumnya di Harian Satelit Post, 20 November 2014, Hal. 7.
Penulis: Firdaus Putra, HC (Direktur Kopkun Institut, Peneliti LSP2I)
