sumber gambar : BBC Indonesia
Debat Capres Terakhir – Minggu (4/2) malam, ketiga pasangan calon Presiden dalam Pemilu 2024 menuntaskan debat terbuka terakhir mereka yang diselenggarakan oleh KPU. Disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia via berbagai stasiun TV dan kanal livestream, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan menguraikan berbagai gagasan mereka mengenai ragam topik paling mendasar dalam berbangsa.
Bagaimana ketiganya menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dan menengah terkait masalah pendidikan, digitalisasi, kesejahteraan sosial, keperempuanan, hingga pekerja migran? Simak selengkapnya di sini.
Kesehatan : Anies-Ganjar Preventif, Prabowo Represif
Pertanyaan pertama debat ditujukan untuk Prabowo Subianto, capres paling senior dalam kontestasi kali ini. Bagi pelaku UMKM, terutama di kalangan berpenghasilan menengah ke bawah, kesehatan seringkali jadi urusan nomor dua. Adanya program jaminan kesehatan akan jadi kunci kesejahteraan pelaku UMKM agar bisa menjalankan usaha dengan baik.
Dalam jawabannya, Prabowo banyak menjabarkan langkah-langkah represif dalam menangani masalah kesehatan negeri. Beberapa diantaranya, adalah penguatan pendidikan kedokteran, penambahan fakultas kedokteran di Indonesia, hingga perbaikan kasus-kasus stunting dengan pembagian telur dan susu pada kalangan masyarakat miskin.
Sementara calon nomor urut 2 dan 3 lebih banyak menggagas langkah-langkah preventif. Misalnya, perbaikan infrastruktur, penambahan jumlah unit pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil, pengintergrasian program dengan data, hingga mengadakan penyuluhan di seluruh daerah Indonesia.
Digitalisasi Teknologi Untuk Mendorong Ekonomi dan Manufaktur Lokal
Pertanyaan kedua diberikan panelis kepada Anies Baswedan, dengan tema Teknologi Informasi. Di tengah ancaman impor produk asing, apa langkah strategis untuk membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia?
“Kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi berkembang pesat, karena itu Indonesia tidak boleh ketinggalan,” jawab Anies lugas. Ia kemudian memberikan beberapa poin yang bisa dilakukan pemerintah nantinya.
- Peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara mendatangkan pakar dan ahli teknologi;
- Memprioritaskan investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan birokrasi dan pemberantasan korupsi, sehingga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
- Menyiapkan infrastruktur fundamental, yaitu akses, kecepatan, dan keamanan. Sehingga saat investasi datang, Indonesia siap secara infrastruktur.
“Tidak kalah penting, adalah perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur di sini,” tambahnya. Pernyataan ini cukup menampung pengalaman sebagian besar pelaku UMKM. Pasalnya, masih banyak UMKM yang tidak sadar pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual dalam bisnis mereka. Di tahun 2021, data Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa dari 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 70 ribu diantaranya yang sudah melakukan pendaftaran Hak Merek.
Saat menghadiri perhelatan Hari UMKM Nasional 2023 Expo di Surakarta, Dirjen HKI juga mengabarkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang hadir belum memiliki sertifikat merek. Padahal, hal ini penting untuk melindungi hak paten, merek dagang, hingga desain suatu industri (kemasan, logo, dll) khususnya untuk pelaku ekonomi kreatif dan UMKM.
Menanggapi Anies, Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia akan fokus ke tindakan memperbaiki kualitas SDM. “Masalah teknologi selalu berurusan dengan sumber daya manusia. Kita harus lebih banyak mendidik anak-anak kita di bidang sains, teknologi, engineering, matematika. Ini mutlak, baru kita bersaing,” ujarnya.
Sementara tanggapan Ganjar lebih membumi. Ia menyarankan industri lokal Indonesia agar menggandeng brand-brand internasional untuk mendirikan pabrik di Indonesia, taktik yang juga pernah diadaptasi oleh India. Menurutnya, dengan cara ini, pengusaha lokal bisa mendapat transformasi pengetahuan teknologi dan nilai tambah.
“Nanti gen (DNA) kita ditambahkan di situ, sehingga (lama kelamaan) kita mencapai kemandirian dan tidak perlu banyak bergantung pada mereka,” paparnya.
Menanggapi kedua rivalnya, Anies Baswedan menegaskan peran pemerintah dalam mengadopsi teknologi digital untuk kemajuan industri lokal. “Negara adalah regulator dan negara memberi ekosistem yang sehat. Panggil pelaku (industri) yang selama ini terlibat. Siapkan infrastruktur, beri target waktu, biarkan mereka yang menjalankan,” pungkasnya.
Kebudayaan : Aspek Penting Untuk Industri Kreatif dan Pariwisata
Pertanyaan dengan tema Kebudayaan jatuh pada Ganjar Pranowo, paslon yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Beliau merujuk
Hari ini, kebudayaan dan sejarah Indonesia tidak hanya untuk dicetak di buku-buku pelajaran sekolah. Sudah banyak pelaku industri kreatif yang memanfaatkan warisan budaya, museum, dan kearifan lokal sebagai objek wisata tanpa bersifat merusak.
Misalnya, Jakarta Good Guides, yang membuka paket pariwisata sederhana dengan acara utama mengunjungi ragam cagar budaya di berbagai belahan Jakarta. Tak hanya itu, beberapa desa di daerah, seperti Desa Penglipuran (Bali) dan Desa Ponggok juga menjadikan kebiasaan adat dan budaya setempat sebagai pengalaman otentik bagi turis yang berkunjung.
Hanya saja, di sesi ini, ketiga paslon lebih fokus membahas perlindungan dan pelestarian berbagai cagar budaya dan koleksi museum. Serta kenyamanan pegiat seni dalam mementaskan karya-karya mereka. Kesempatan mengelola dan regulasi pengelolaan
Nasib Pekerja Migran Indonesia : Bertahan Hidup Dengan Berbagai Cara
Pekerja migran yang berperan sebagai diaspora Indonesia di negara-negara asing, banyak membuka usaha kecil guna bertahan hidup. Tidak jarang, kisah sukses mereka merintis bisnis di negeri orang jadi inspirasi sendiri bagi UMKM lokal. Namun, sering pula mereka menerima perlakuan kejam dan terjerat kasus yang mengancam hidup. Bagaimana strategi paslon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia?
Menjawab pertanyaan ini, Ganjar memiliki strategi untuk lebih aktif mengelola kedutaan besar di berbagai negara. “Sediakan panic button dan nomor telepon di mana mereka bisa lapor ke sana. Masalah yang mereka hadapi ruwet,” tuturnya.
Menurutnya,sejak keberangkatan, legalitas pekerja migran harus sudah lengkap dan harus tepat sasaran dengan kemampuan di bidang masing-masing. Pendataan menjadi kunci penting di sini, karena selama beberapa tahun belakangan, distribusi ilegal masih banyak berlangsung. “Mereka juga harus tahu apa yang ada dalam kontrak kerja,” ucap Ganjar.
Jika data yang ada sudah sesuai, maka menurutnya fungsi pengawasan, pengontrolan, dan perlindungan akan lebih mudah dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, Anies menekankan pentingnya komunikasi pemerintah dengan aktivis buruh migran dan diaspora di luar negeri. Kolaborasi ini ia anggap penting, karena nyatanya banyak permasalahan yang tidak diketahui pihak birokrasi.
“Yang mengetahui [masalah di lapangan] adalah para aktivis dan pekerja migran itu sendiri. Mereka harus dilibatkan, mereka yang tahu lubang-lubang masalah sejak keberangkatan hingga tiba di sana. Pengetahuan dimiliki aktivitas kewenangan dimiliki negara. Dieksekusi untuk melindungi mereka bekerja dengan tenang di sana,” jelasnya panjang lebar.
Peran Perempuan Di Berbagai Bidang Dan Industri Lokal : Bisakah Ditingkatkan?
Dari 65 juta UMKM yang terdata di Indonesia, 64 persen diantaranya dimiliki oleh perempuan. Meski bisnis yang dikelola pelaku UMKM perempuan dinilai lebih sustain, namun banyak diantaranya terjepit antara peran sebagai pengusaha dan sebagai ibu rumah tangga. Belum lagi, banyak diantaranya yang masih terjerat di jurang kemiskinan dengan kemampuan pengelolaan keuangan terbatas.
Masalah peran dan perlindungan perempuan di Indonesia turut ditanyakan oleh Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto. Di samping janji berulangnya tentang pemberian susu dan telur bagi wanita hamil, Prabowo menjabarkan rencananya untuk membangun sekolah-sekolah unggul di mana perempuan diberi kesempatan sama dengan laki-laki.
Prabowo juga menambahkan bahwa baginya, kesetaraan gender sangat penting dan peranan perempuan dalam pemerintahan harus terus didorong. Meski begitu, beliau tidak menjelaskan secara riil, bagaimana cara mencapai hal tersebut.
Terkait masalah gender, Anies kembali menegaskan bahwa pemerintah dan badan birokrasi harus selalu mendengarkan aduan para aktivis, praktisi, pengamat, hingga pakar. Melalui diskusi yang baik, kemudian pemerintah akan bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan masalah di lapangan.
“Kumpulkan data, lalu lihat apa yg jadi kebutuhan. Karena seringkali yg kita anggap sbg kebutuhan belum tentu di lapangan begitu,” pungkasnya.
***
Adu gagasan calon presiden nomor urut 1 hingga 3 semalam, bisa menjadi acuan kita untuk menilai bagaimana mereka akan bertindak jika benar-benar terpilih sebagai Presiden di pertengahan Februari nanti.
Jadi, pasangan mana yang menurut Sahabat WIrausaha sudah siap memimpin negeri ini? Yuk, pilih dengan bijak!
Referensi :
- dgip.go.id/artikel/detail-artikel/banyak-pelaku-umkm-belum-melindungi-merek-dagang?kategori=agenda-ki
- unpar.ac.id/pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-bagi-umkm-dan-pelaku-ekonomi-kreatif/
- lestari.kompas.com/read/2023/11/30/100000386/kelola-64-persen-umkm-perempuan-berperan-penting-bangun-ekonomi-nasional
Dukung Misi Edukasi Kami
Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.
REGISTRASI