Komitmen Capres Cawapres – Sahabat Wirausaha, sudah menjadi rahasia umum jika salah satu pilar perekonomian Indonesia adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Bahkan berdasarkan data Kemenkop UKM di tahun 2018 seperti dilansir website resmi Kemenkeu, 99,99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM yang berjumlah 64,2 juta. Dengan data tersebut, UMKM dilaporkan mampu meraup sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total daya serap tenaga kerja usaha di Indonesia.

Jumlah yang luar biasa besar dan memberikan sumbangsih sangat penting bagi perekonomian nasional itulah yang membuat sektor UMKM menjadi perhatian lebih, tak terkecuali oleh para calon pemimpin Indonesia di masa depan. Hal inilah yang terlihat dari ketiga Cawapres dalam acara debat kedua Pilpres 2024 hari Jumat (22/12) malam kemarin. Di mana mereka bertiga saling melontarkan pendapatnya soal perkembangan UMKM. Seperti apa? Simak terus pembahasannya dalam artikel ini.

Ekonomi Digital, Rahasia Agar UMKM Indonesia Naik Kelas

Kita semua tentu sepakat jika pandemi sepanjang tahun 2020 hingga 2022 silam memang membuat perekonomian global limbung, termasuk di Indonesia. Imbas wabah corona yang berkepanjangan dan penerapan pembatasan sosial, membuat perekonomian nasional pun anjlok dan negeri ini tak terhindarkan dari resesi ekonomi. Bahkan Menkeu Sri Mulyani kepada CNBC Indonesia menegaskan kalau kondisi ekonomi global memang sedang tidak baik-baik saja.

Angka pengangguran terus bertambah karena banyak perusahaan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pertumbuhan ekonomi yang negatif membuat pemerintah memaksimalkan pembelanjaan lewat PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk pelaku UMKM. Bukan tanpa alasan karena UMKM sudah berpengalaman ‘menyelamatkan’ perekonomian negeri lewat beberapa kejadian krisis di masa lalu. 

foto: ANTARA

Atas potensi besar UMKM inilah, Cawapres Paslon 1, Gibran Rakabuming Raka  menyampaikan gagasannya pada acara debat untuk terus menggenjot sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Dengan cukup percaya diri, Gibran berpendapat, “Kita memiliki 64 juta unit UMKM yang memberikan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional hingga 61%,”

Baca Juga: Rahasia Sukses Susu Mbok Darmi, Bisnis Susu Beromzet Ratusan Juta Per Bulan yang Dirintis Seorang Mahasiswa

Hal ini tentu sesuai dengan fakta dalam Sumber Refleksi 2022 dan Outlook 2023 Kemenkop UKM, yang juga memuat sumbangsih UMKM sebesar 16,65% terhadap pendapatan ekspor nasional. Hanya saja jika dijabarkan lebih lanjut, dari seluruh pelaku UMKM baik usaha mikro dan usaha menengah, rupanya sektor usaha mikro ‘hanya’ menyumbang PDB nasional sebesar 37,8% meskipun memiliki daya serap tenaga kerja sekitar 89%.

Tentu agar sektor usaha mikro ini ‘naik kelas’, maka diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha. Apalagi usaha mikro punya perputaran transaksi yang cepat dan produksi berbahan baku lokal yang bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat, sehingga penggerak utama perekonomian nasional.  

Menanggapi hal ini, baik ketiga Cawapres yang hadir mulai dari Muhaimin Iskandar (Paslon 01), Gibran (Paslon 02) dan Mahfud MD (Paslon 03) sepakat untuk pengenalan lebih mendalam soal ekonomi digital pada pelaku UMKM terutama usaha mikro.

foto: AJNN.net

Prof. Mahfud MD : 

“Perekonomian digital ini adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindarkan maupun menolak. Tapi memang kita harus benar-benar berhati-hati karena dalam perkembangannya, sering terjadi disrupsi. Karena itu ada tiga hal yang sangat penting untuk diperhatikan seperti pembangunan infrastruktur fisik, penetapan regulasi perekonomian digital dan kebiasaan digitalisasi bertanggung jawab,” ungkap Mahfud panjang lebar.

Muhaimin Iskandar (Cak Imin) : 

Mempertegas penjelasan Mahfud, Muhaimin tidak menampik kalau memang terdapat kesenjangan antara para pelaku UMKM di Indonesia dan pemahaman ekonomi digital itu sendiri. Pasangan dari Capres Anies Baswedan ini mengungkapkan:

“Para pelaku usaha mikro dan UMKM masih dihantui dengan keberadaan pinjol (pinjaman online) dan judi online. Penting agar pemerintah memberikan bantuan supaya mereka punya kemampuan masuk ke perekonomian digital dengan baik, mulai dari pemahaman literasi keuangan dan digital, lalu tersedianya berbagai kapasitas teknologi seperti peningkatan kecepatan internet. Karena bagaimanapun juga, kecepatan internet di Indonesia ini masih rendah,” lanjut Muhaimin.

Gibran Rakabuming Raka : 

Tidak berbeda jauh dengan dua pesaingnya, Gibran pun menambahkan bahwa pinjol dan judi online bukanlah satu-satunya disrupsi dalam perekonomian digital. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga menambahkan soal banyaknya kasus pencurian data sebagai imbas dari kurangnya literasi digital masyarakat. Berkaitan dengan pencurian data, pasangan dari Capres Prabowo Subianto ini berharap para pelaku UMKM dan seluruh pihak yang terlibat e-commerce harus menguatkan cyber security.

foto: M Ali Wafa/VIVA.co.id

“Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para pelaku industri e-commerce ini bisa comply dengan regulasi yang sudah kita tetapkan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya shadow banning, price dumping, atau barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita harus melindungi UMKM kita. Kedepannya penguatan SDM (Sumber Daya Manusia) harus dilakukan karena kita ingin anak-anak muda yang paham digital bisa andil dalam hilirisasi digital,” pungkas Gibran.

Baca Juga: Bikin Konsumen Percaya dengan Bisnismu, Begini 4 Cara Membangun Kredibilitas Website untuk UMKM

Apa Kata Praktisi UMKM Yang Hadir?

Melihat bagaimana ketiga Cawapres sepakat bahwa transformasi digital adalah kunci UMKM naik kelas, Hermawati Setyorinny selaku Ketua Umum Akumandiri (Asosiasi Industri UMKM Indonesia) pun ikut menyinggung soal penyaluran kredit. Kepada Kompas, Hermawati berharap agar bantuan kredit bagi para pelaku UMKM dipermudah dan merata di seluruh Indonesia.

“Kebijakan kredit antar bank maupun bank di beberapa kota itu pelaksanaannya bisa berbeda. Ini yang saya alami karena ada anggota Akumandiri di Maluku ditolak pengajuan kreditnya, padahal bank-nya sama dengan saya, sama-sama bank plat merah. Kan ini artinya SDM di bank itu tidak sama dalam menafsirkan peraturan. Belum lagi pelaku UMKM juga menyalahgunakan kredit. karena dipakai untuk hal konsumtif, sehingga SDM baik di pemerintah, pihak ketiga dan UMKM harus diperbaiki,” tutup Hermawati.

Iklim Investasi yang Sehat Beri Ekonomi Kerakyatan Berkualitas

Tentu jika perbaikan menyeluruh untuk seluruh sektor UMKM ini berjalan baik, maka akan memberikan dampak positif ke berbagai hal termasuk investasi. Apalagi bisa dibilang sektor usaha menengah di Indonesia belum bisa mencatat hasil terbaik di kawasan Asia Tenggara. Hari ini, tercatat kontribusi usaha menengah terhadap perekonomian nasional hanya 13%, sementara di Thailand sudah mencapai 18%, lebih lagi Singapura yang menembus 22%.

Muhaimin Iskandar (Cak Imin) : 

 Atas hal tersebut, Muhaimin menjabarkan jika Indonesia ingin menciptakan iklim investasi yang lebih baik, maka penting untuk menjaga kepercayaan calon investor lewat berbagai kepastian hukum yang ada.

“Bahkan kami ingin adanya investasi terbuka yang tidak hanya terkonsentrasi pada sektor-sektor ekonomi tertentu. Kami ingin mencanangkan investasi padat karya agar nanti UMKM juga bisa ikut terlibat lewat meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi juga. Untuk itu penting bagi pemerintah dalam memberikan kemampuan pemasaran kepada mereka, supaya UMKM yang dijalankan bisa dipercaya calon investor. Intinya wajib ada kepastian hukum sebagai jaminan investasi,” jelas Muhaimin.

foto: JPNN.com

Saat ditanyakan kembali mengenai instrumen hukum yang bisa dipakai untuk kegiatan investasi, Muhaimin pun mengungkapkan kalau negeri ini sudah memiliki UU Omnibus Law.

“UU Omnibus Law itu ramah terhadap kegiatan investasi, tapi pemerintah saja yang lambat dalam menjalankannya. Karena itu harus dipercepat soal perizinan dan keberadaan satu sarana yang sangat memadai. Tapi memang yang lebih penting dari segalanya adalah kepastian hukum, termasuk jaminan agar dana investasi tak disalahgunakan atau jadi beban baru. Karena jika kredibilitas pemerintah dan hukum menurun, imbasnya ya ke kepercayaan investasi,” lanjut Muhaimin.

Baca Juga: Bagaimana Cara UMKM Naik Kelas? Hasil Pemetaan UMKM dengan Indeks Naik Kelas

Prof. Mahfud MD : 

Mendengar pendapat Muhaimin, Mahfud pun tidak menampik jika penerapan investasi di lapangan tidaklah semudah yang dibicarakan. Pasangan dari Capres Ganjar Pranowo ini juga menyinggung mengenai adanya conflict of interest di berbagai daerah yang kerap mengalami kegiatan investasi di Indonesia. 

Gibran Rakabuming Raka : 

Berbeda dengan kedua Cawapres lain, Gibran rupanya memiliki usulan tersendiri dalam hal meningkatkan kualitas ekonomi kerakyatan. Menurut Walikota Solo ini, komitmennya ialah membuat indeks ICOR (Incremental Capital Output Ratio) menurun. “PR kita ke depan adalah membuat indeks ICOR itu turun ke angka 4 atau 5%, sehingga investasi akan meningkat dan menumbuhkan kepercayaan dari para investor,” urai Gibran.

Menambahkan pendapatnya sendiri, Gibran juga menilai jika akses logistik yang terkoneksi akan memberikan pengaruh positif ke iklim investasi. Karena bagaimanapun juga ini membuat kegiatan distribusi produk lebih cepat. Di lain pihak, perlu dilakukan juga berbagai inkubasi untuk para pelaku UMKM supaya benar-benar naik kelas mulai dari masalah packaging hingga permodalan.

Sekadar informasi, ICOR sendiri merupakan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Demi mendorong pertumbuhan ekonomi, ICOR memang perlu dikendalikan seperti dilansir Republika Online. Di mana per Maret 2023, ICOR Indonesia ada di angka 7,6 yang dianggap cukup tinggi karena setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% dibutuhkan adanya peningkatan dalam investasi infrastruktur sebesar 7,6%. Jauh lebih besar daripada negara-negara maju yang memiliki ICOR di bawah 3 saja.

Tentu terlepas dari berbagai pendapat yang diutarakan oleh ketiga Cawapres tersebut, penting digarisbawahi jika kemampuan keuangan adalah salah satu permasalahan UMKM hingga saat ini. Supaya mampu berperan lebih dalam perekonomian nasional, pemerintah daerah yang memang mengetahui kondisi dan kebutuhan masing-masing UMKM di wilayahnya patut terlibat langsung dan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemda, institusi perbankan, fintech, marketplace hingga seluruh pelaku usaha.

Dengan begitu, siapapun nanti pemimpin baru negeri ini, UMKM akan benar-benar maju dan mampu mewujudkan fundamental perekonomian nasional yang kuat demi Indonesia semakin sejahtera. Sesuai dengan tujuan Pemerintah Negara Indonesia dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, pemberdayaan UMKM jelas menjadi salah satu kuncinya.

Jika tulisan ini bermanfaat , silahkan di share ke rekan-rekan Sahabat Wirausaha. Follow juga Instagram @ukmindonesia.id untuk update terus informasi seputar UMKM.