Belakangan semakin marak ormas (organisasi masyarakat) yang melakukan demo di area pabrik dan kawasan industri. Hal ini membuat para pelaku bisnis resah sehingga berakibat banyak calon investor, baik domestik dan asing, membatalkan rencana investasi karena sejak awal harus bersinggungan dengan berbagai ormas.

Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia mengungkapkan jika ormas menjadi salah satu hambatan terbesar dalam investasi industri di Indonesia. Menurut perhitungannya, nilai potensi investasi yang hilang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya. 

"Kalau dihitung semuanya, hitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan triliun," tutur Sanny seperti dikutip dari tribunnews.com.

Ia menambahkan para investor tersebut kebanyakan menghadapi tuntutan ormas yang berkaitan dengan operasional industri, seperti penyediaan jasa transportasi, catering, hingga logistik pembelian barang. Ormas kerap meminta agar pekerjaan-pekerjaan tersebut diserahkan kepada mereka.


Keberadaan Ormas Juga Meresahkan Pelaku UMKM

Keberadaan ormas minta "jatah" ternyata tak hanya menghantui perusahaan besar, tetapi juga pelaku UMKM skala mikro dan kecil. Seperti dilansir dari Republika, Abdul Hamied, pemilik Warung Madura yang beroperasi di daerah Cinangka, Depok, menceritakan pengalaman tak mengenakkan ketika didatangi ormas.

Sumber foto: republika

Hamied menuturkan jika pungli yang dilakukan  sekelompok orang tersebut berkedok iuran keamanan atau pembinaan. Umumnya, mereka mengaku sebagai ‘pemuda sini’ atau ‘masyarakat sini’ yang menyebut akan mengamankan kegiatan bisnis warungnya. Para pelaku kadangkala menggunakan seragam ormas dan membawa surat lengkap dengan kop atau logo ormasnya.

“Biasanya mereka minta iuran paksa rutin bulanan. Iuran paksa atas nama ormas, bilangnya pembinaan segala macam. Pertama saya okein karena mintanya Rp 50 ribu (per bulan), tapi lama-lama mereka naikin minta jadi Rp 100 ribu—Rp 200 ribu,” ungkapnya dilansir dari Republika. 

Ketika mereka menaikkan pungli, Hamied tak segan-segan melawan. “Kalau kayak gitu (menaikkan iuran), saya bilang ‘ya sudah kita bertarung saja’ karena itu sama saja dengan mengurangi keuntungan. Dan saya marahin waktu itu. Karena bukan saya saja juga, di depan warung saya ada pedagang gorengan yang merasa diperas dengan kewajiban-kewajiban seperti itu.”

Lebih lanjut, Hamied menceritakan bahwa ormas yang datang ada lebih dari satu sehingga kalau diladeni semua bisa merugikan UMKM. Meski pungli disebut "iuran keamanan", nyatanya tidak aman karena ormas lain yang tidak kebagian jatah akan datang mengganggu.  

Menurut beberapa penuturan rekan Hamied yang sesama pemilik Warung Madura, kelompok ormas ini terkadang tak segan berbuat nekat seperti menodong, berkelahi, bahkan sampai membacok. 

Baca Juga: DBS Foundation Gelontorkan Rp11,5 Miliar untuk 5 Perusahaan Berdampak Sosial Asal Indonesia Demi Perjuangkan Keberlanjutan & Kesejahteraan Komunitas Rentan


Aparat Keamanan Tak Tegas, Ormas Berani Berulah 

Pada September 2023 lalu, sejumlah ormas juga sempat mendatangi salah satu outlet Mie Gacoan yang ada di Medan. Menurut pihak manajemen, ormas ini sudah lima kali mendatangi outlet lantaran minta jatah pengelolaan parkir. 

Pihak Mie Gacoan menolak karena pengelolaan parkir ini sudah dilakukan oleh manajemen internal. Mereka sudah coba melakukan mediasi kepada ketua ormas, tetapi tidak menemukan kesepakatan. Kelompok ormas ini bahkan sempat berbuat anarkis dengan melemparkan batu dan botol hingga membuat sejumlah properti rusak.

Sumber foto: Tribun Medan

Menurut pihak Mie Gacoan, seperti dilansir dari Tribun Medan, mereka sudah melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Namun, laporan tersebut mandek dan tidak direspon oleh pihak kepolisian.

Gabung jadi Member ukmindonesia.id buat update terus info seputar UMKM dan peluang usaha!

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Kaisar Abu Hanifah pun turut menyoroti fenomena ormas meresahkan yang menyebabkan investor enggan berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, tindakan ormas nakal yang mengganggu investasi itu tidak boleh dibiarkan. Apalagi mereka sudah berani menutup jalan, bahkan menyegel industri yang sudah mempunyai izin dan beroperasi, seperti dilansir dari fraksipkb.com.

"Masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah. Harus ada langkah nyata untuk menerbitkan ormas nakal agar tidak mengganggu invetasi di Indonesia," pungkas Kaisar.

Jika tulisan ini bermanfaat, silahkan di share ke rekan-rekan Sahabat Wirausaha. Follow juga Instagram @ukmindonesia.id untuk update terus informasi seputar UMKM. 

Referensi: tribunnews.com, Republika, Tribun Medan, fraksipkb.com