Sumber foto: magnific.com
Harta pribadi pemilik PT perorangan pada dasarnya aman. Pasal 153J UU Perseroan Terbatas menegaskan bahwa pemilik PT untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang yang dibuat atas nama PT, dan kerugiannya terbatas pada saham yang dimiliki. Namun, perlindungan ini bisa gugur dalam empat keadaan, dan ada beberapa celah lain, seperti jaminan pribadi dan utang pajak, yang membuat harta pribadi tetap bisa ikut ditagih.
Inilah salah satu alasan banyak pelaku usaha memilih PT perorangan dibanding usaha perseorangan biasa. Pada usaha perseorangan, tidak ada pemisahan antara harta usaha dan harta pemilik. Pada PT perorangan, PT adalah badan hukum tersendiri dengan harta sendiri.
Contohnya, Pak Dimas (ilustrasi) punya PT perorangan untuk usaha kedai kopi. Kedainya tutup dan masih punya utang Rp100 juta ke pemasok atas nama PT. Selama Pak Dimas tidak melanggar batas yang dijelaskan di bawah, pemasok hanya bisa menagih dari harta PT, misalnya peralatan dan sisa kas. Rumah dan tabungan pribadinya tidak ikut disita.
Pasal 153J ini masuk ke UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lewat perubahan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU PT).
Baca Juga: Dari PT Perorangan ke PT Biasa: Strategi UMKM Naik Kelas dan Siap Tarik Investor
Empat Keadaan yang Membuat Perlindungan Gugur
Pasal 153J ayat (2) UU PT menyebut empat keadaan yang membuat pemilik bisa dimintai tanggung jawab sampai ke harta pribadi:
| Keadaan menurut Pasal 153J ayat (2) | Contoh dalam usaha sehari-hari |
| Syarat PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi | Berutang atas nama PT sebelum pendiriannya selesai terdaftar di AHU |
| Pemilik dengan iktikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi | Mengambil pinjaman atas nama PT, lalu uangnya dipakai membeli mobil pribadi |
| Pemilik terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT | Menyuruh PT menjual produk palsu atau menipu pembeli |
| Pemilik secara melawan hukum memakai kekayaan PT sampai PT tidak bisa melunasi utangnya | Menjelang usaha tutup, kas PT dipindah ke rekening pribadi sehingga pemasok tidak terbayar |
Keadaan terakhir paling mudah terjadi tanpa disadari, terutama saat usaha mulai sepi atau akan ditutup. Uang PT terasa seperti uang sendiri, padahal secara hukum keduanya terpisah. Kalau PT memang mau ditutup, bayar dulu utangnya, baru sisa harta PT boleh diambil pemilik.
Dua Celah Lain di Luar Pasal 153J
Selain empat keadaan tadi, ada dua situasi yang membuat harta pribadi tetap bisa ditagih, karena aturannya berbeda.
-
Jaminan pribadi untuk pinjaman PT. Saat PT mengajukan pinjaman, bank atau pemberi pinjaman sering meminta pemilik ikut menjamin secara pribadi, misalnya menandatangani jaminan perorangan atau menjaminkan rumah atas nama sendiri. Kalau kamu menandatanganinya, harta itu memang sudah kamu serahkan sebagai jaminan lewat perjanjian. Jadi kalau PT gagal bayar, pemberi pinjaman bisa menagih ke kamu sesuai isi perjanjian, bukan karena Pasal 153J gugur. Baca baik-baik setiap dokumen jaminan sebelum tanda tangan.
-
Utang pajak PT. Dalam urusan pajak, berlaku aturan tersendiri. Pasal 32 ayat (2) UU KUP menyatakan pengurus yang mewakili wajib pajak badan bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pajak yang terutang, kecuali ia dapat membuktikan dan meyakinkan DJP bahwa dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab itu. Yang dianggap pengurus bukan hanya yang namanya ada di akta, tetapi juga orang yang nyata-nyata ikut menentukan kebijakan atau mengambil keputusan perusahaan (Pasal 32 ayat (4)). Pada PT perorangan, pemilik biasanya sekaligus direktur, sehingga tunggakan pajak PT bisa ditagih sampai ke pribadinya.
Baca Juga: Cara Hapus NPWP Badan di Coretax Setelah PT Bubar: Syarat, Langkah, dan Lama Prosesnya
Cara Menjaga Harta Pribadi Tetap Terpisah
-
Pisahkan rekening. Semua pemasukan dan pengeluaran usaha lewat rekening atas nama PT. Jangan memakai rekening pribadi untuk transaksi usaha, atau sebaliknya.
-
Catat setiap uang yang kamu ambil. Kalau mengambil uang dari PT untuk keperluan pribadi, catat sebagai gaji, pembagian laba, atau pinjaman kepada pemilik, jangan sekadar ditarik.
-
Pastikan PT sah sebelum bertransaksi. Tunggu sampai pendirian PT terdaftar di AHU sebelum berutang atau menandatangani kontrak atas nama PT.
-
Lapor dan bayar kewajiban tepat waktu. Laporan keuangan ke AHU dan pajak PT sebaiknya beres setiap tahun, supaya tidak ada tunggakan yang merembet ke pribadi.
-
Tutup PT dengan benar. Kalau usaha berhenti, lunasi utang PT dulu, baru bubarkan secara resmi.
Baca Juga: Cara Menutup PT Perorangan 2026: Syarat, Langkah Pembubaran di AHU, dan Urusan Setelahnya
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kalau PT perorangan bangkrut, apakah rumah pemilik bisa disita? Pada dasarnya tidak, karena utang PT hanya ditagih dari harta PT. Rumah pemilik baru bisa ikut terseret jika ada salah satu dari empat keadaan di Pasal 153J ayat (2), jika rumah itu dijaminkan untuk pinjaman PT, atau jika ada tunggakan pajak PT.
Apakah perlindungan ini sama dengan PT biasa? Prinsipnya sama: pemegang saham hanya menanggung kerugian sebatas saham yang dimilikinya. Pada PT perorangan, pemilik biasanya juga direktur, jadi godaan mencampur uang pribadi dan uang PT lebih besar. Karena itu, disiplin memisahkan keuangan jadi kunci.
Saya sudah terlanjur memakai satu rekening untuk usaha dan pribadi. Bagaimana? Mulai sekarang, buka rekening atas nama PT dan pindahkan semua transaksi usaha ke sana. Catat juga uang yang selama ini keluar-masuk, supaya jelas mana milik PT dan mana milik pribadi.
Rapi Mencatat, Harta Pribadi Terlindungi
PT perorangan memberi perlindungan yang tidak dimiliki usaha perseorangan biasa, tetapi perlindungan itu bergantung pada cara Sahabat Wirausaha mengelolanya.
Selama uang PT dan uang pribadi tidak dicampur, kewajiban dilaporkan tepat waktu, dan dokumen jaminan dibaca dengan teliti, rumah dan tabungan keluarga tetap aman ketika usaha sedang sulit.
Ilmu dan informasi yang bermanfaat layak untuk terus bergerak. Yuk, bantu kami sebarkan kepada sesama pelaku usaha yang mungkin sedang membutuhkannya.
Kamu juga bisa berkontribusi lebih jauh dengan mendukung keberlanjutan konten edukatif ini melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.
Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin tumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan, bergabunglah di ukmindonesia.id/registrasi. Tempat para pelaku UMKM belajar bersama dan naik kelas.
Daftar Referensi:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menambahkan Pasal 153J ke UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
- Pengurus Tak Perlu SKT, DJP Ingatkan Ada Tanggung Jawab Renteng, Ortax (tentang Pasal 32 ayat (2) UU KUP)
- Urgensi Pengelolaan dan Kontrol Risiko Pajak Perusahaan, DDTCNews
Dukung Misi Edukasi Kami
Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.


