Laporan Keuangan PT Perorangan: Cara Lapor di SABH, Tenggat, dan SanksinyaSumber foto: magnific.com

Laporan keuangan PT perorangan kini wajib disampaikan lewat SABH. Setiap PT perorangan harus mengisi formulir laporan keuangan secara elektronik di sistem AHU paling lambat enam bulan setelah tahun bukunya berakhir. Isinya cukup tiga bagian: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. PT yang tidak melapor akan ditegur, lalu akses layanannya di AHU dihentikan, dan dalam jangka panjang status badan hukumnya bisa dicabut.

Kewajiban ini sebenarnya sudah ada sejak PP 8/2021, aturan pokok PT perorangan. Bedanya, aturan pelaksananya kini lebih rinci lewat Permenkum 49/2025, termasuk jadwal sanksinya. Menurut pemberitaan Ortax dan RRI, Ditjen AHU mulai menerapkan pelaporan laporan keuangan PT perorangan lewat SABH pada 1 Juni 2026. Jadi kalau Sahabat Wirausaha mendirikan PT perorangan untuk mengurus izin atau mengajukan pembiayaan, lalu belum pernah melapor, inilah saatnya mengecek.

Baca Juga: Laporan Tahunan PT Wajib Dipahami UMKM yang Sudah Berbadan Hukum Perseroan


Apa Saja yang Dilaporkan?

Menurut Pasal 10 PP 8/2021, formulir laporan keuangan PT perorangan memuat tiga bagian:

  1. Laporan posisi keuangan (neraca): apa yang dimiliki usaha, misalnya kas, stok, dan peralatan, serta apa yang menjadi kewajibannya, misalnya utang.

  2. Laporan laba rugi: berapa pendapatan dan biaya selama setahun, sehingga terlihat untung atau rugi.

  3. Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan: penjelasan singkat atas angka-angka di dua laporan tadi.

Bentuknya formulir isian, jadi tidak perlu menyusun dokumen laporan yang tebal. Formulirnya tersedia langsung di sistem AHU setelah kamu masuk dengan akun PT perorangan, sehingga tidak perlu diunduh atau dicetak. Contoh susunan isiannya bisa dilihat di Lampiran III PP 8/2021.

Yang penting, angka yang dimasukkan berasal dari pencatatan keuangan usaha yang rapi sepanjang tahun. Setelah formulir terkirim, Kementerian Hukum menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Simpan bukti ini.


Kapan Tenggatnya?

Laporan wajib masuk paling lambat enam bulan setelah akhir periode akuntansi (Pasal 27 ayat (1) Permenkum 49/2025). Untuk PT perorangan yang tahun bukunya mengikuti tahun kalender (1 Januari sampai 31 Desember), artinya:

  • laporan tahun buku 2025 paling lambat 30 Juni 2026;

  • laporan tahun buku 2026 paling lambat 30 Juni 2027.

Kalau tahun buku PT berbeda, hitung enam bulan dari tanggal tahun bukunya berakhir. Aturannya juga tidak memuat pengecualian bagi PT perorangan yang sedang sepi atau belum beroperasi, jadi laporan tetap perlu disampaikan meski angkanya kecil.

Baca Juga: Sudah Punya PT tapi Belum Tahu Format Laporan Tahunannya? Ini Template Siap Pakai 


Cara Lapor di SABH

Laporan disampaikan secara elektronik lewat Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU, memakai akun yang dipakai saat mendirikan PT perorangan. Garis besarnya:

  1. Masuk ke layanan AHU untuk Perseroan Perorangan dengan akun PT perorangan.

  2. Pilih menu pembuatan laporan keuangan.

  3. Isi bagian laporan posisi keuangan, lalu laporan laba rugi.

  4. Isi catatan atas laporan keuangan dan centang pernyataan kebenaran data.

  5. Kirim, lalu unduh bukti penerimaan laporan keuangan.

Portal AHU untuk PT perorangan kini dipindah ke layanan.ahu.go.id, jadi nama menu dan tampilannya bisa sedikit berbeda dari panduan lama. Ikuti saja petunjuk di layar dengan urutan di atas.

Kabar baiknya, lampiran PP 30/2026 tentang tarif PNBP Kementerian Hukum tidak mencantumkan biaya untuk penyampaian laporan keuangan PT perorangan, jadi pelaporannya tidak dipungut biaya.


Sanksi Kalau Tidak Melapor

Permenkum 49/2025 mengatur sanksinya bertahap, sehingga masih ada waktu untuk memperbaiki sebelum sanksi berat jatuh. Tabel ini memakai contoh laporan tahun buku 2025 yang tenggatnya 30 Juni 2026.

Tahap Kapan menurut aturan Perkiraan paling cepat untuk laporan 2026
Teguran tertulis pertama 6 bulan sejak tenggat lapor terlewati Akhir Desember 2027
Teguran tertulis kedua 3 bulan setelah teguran pertama tetap diabaikan Sekitar akhir Maret 2028
Akses layanan SABH dihentikan 30 hari setelah teguran kedua Sekitar akhir April 2028
Status badan hukum dicabut Laporan tetap tidak masuk sampai 5 tahun sejak akses dihentikan Sekitar 2033

Tanggal di kolom terakhir hanya perkiraan, karena tahap berikutnya dihitung sejak teguran benar-benar disampaikan. Pencabutan status badan hukum diumumkan di laman resmi Kementerian Hukum.

Jangan anggap sepele tahap penghentian akses. Selama akses dihentikan, PT tidak bisa memakai layanan AHU lain, termasuk mengubah data atau membubarkan PT. Jadi PT perorangan yang tidak dipakai lagi pun sebaiknya tetap melapor sampai resmi dibubarkan.


Kalau Sudah Terlambat

Tidak perlu panik. Selama belum sampai tahap pencabutan, kewajiban itu masih bisa dipenuhi:

  • Belum ada teguran: segera lapor. Semakin cepat, semakin kecil peluang PT masuk tahap teguran.

  • Sudah menerima teguran: penuhi laporan sebelum batas tahap berikutnya.

  • Akses sudah dihentikan: ajukan permohonan pembukaan akses secara tertulis ke Ditjen AHU, lalu sampaikan laporan yang tertunggak.

Baca Juga: Cara Menutup PT Perorangan 2026: Syarat, Langkah Pembubaran di AHU, dan Urusan Setelahnya


Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah laporan keuangan ke AHU sama dengan SPT Tahunan pajak? Tidak. Laporan keuangan PT perorangan disampaikan ke Kementerian Hukum lewat SABH, sedangkan SPT Tahunan PPh Badan disampaikan ke DJP. Keduanya kewajiban terpisah, tetapi angkanya sebaiknya bersumber dari pencatatan keuangan yang sama.

PT perorangan saya belum beroperasi. Apakah tetap wajib lapor? Aturannya tidak memuat pengecualian, jadi sebaiknya tetap lapor sesuai kondisi apa adanya. Kalau PT memang tidak akan dipakai lagi, pertimbangkan untuk membubarkannya.

Apakah sanksinya bisa dihindari setelah terlambat? Bisa ditekan. Selama belum dicabut status badan hukumnya, laporan yang tertunggak masih bisa disampaikan, termasuk setelah akses dibuka kembali.


Lapor Setahun Sekali, PT Tetap Aman

Laporan keuangan PT perorangan cukup disampaikan setahun sekali dalam bentuk formulir sederhana. Kuncinya ada pada kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran sepanjang tahun, sehingga saat tenggat tiba Sahabat Wirausaha tinggal memindahkan angkanya. Tandai 30 Juni di kalender jika tahun buku PT-mu berakhir 31 Desember.

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Follow Instagram @ukmindonesiaid biar nggak ketinggalan informasi atau program penting seputar UMKM. Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan Komunitas UMKM di bawah naungan kami di UKMIndonesia.id - yuk gabung dan daftar jadi anggota komunitas melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!

 

Daftar Referensi:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
  • Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, Pasal 27–28 (JDIH BPK)
  • Ditjen AHU Wajibkan Pelaporan Tahunan PT Perorangan Melalui SABH, Ortax, 12 Juni 2026
Dukung Misi Edukasi Kami

Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

•