Bbaru-baru ini sejumlah pengusaha besar akan mendirikan perusahaan yang tergolong sebagai “UMKM” untuk ikut serta dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis). Padahal, sejatinya Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, telah mengungkapkan bahwa program tersebut ditujukan untuk memberikan manfaat bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bahkan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga memberikan keringanan terhadap UMKM yang ingin mengikuti program MBG ini lewat skema pendanaan, seperti dikutip dari Tempo.co.

“Kami pastikan bahwa UMKM yang tidak memiliki modal cukup tetap bisa ikut. Mereka bisa mendapatkan pendanaan melalui Bank Himbara dengan skema KUR,” kata Maman, seperti dilansir dari Tempo.co.

Terkait besaran modal yang dibutuhkan, Maman menyebut kebutuhan setiap UMKM akan berbeda. “Tidak semua butuh modal Rp 500 juta, ada yang hanya butuh Rp 100 juta atau Rp 550 juta. Itu tergantung kapasitas dan kebutuhan masing-masing,” ujarnya.

Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Dari Pemerintah, Puluhan Ribu UMKM Kena Dampak Positif

Wakil Ketua MUI: Prioritaskan MBG Untuk UMKM Di Lingkungan Sekolah

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, juga menyatakan bahwa program MBG ini bisa menguntungkan bagi sekitar 64,19 juta pelaku UMKM di Indonesia. Apalagi jika anggaran untuk program makan bergizi gratis tahun ini mencapai Rp 171 triliun, maka akan semakin banyak pelaku UMKM yang merasakan manfaat dari program MBG ini.

"Namun, pertanyaannya adalah, apakah peluang ini benar-benar akan jatuh kepada UMKM? Karena tampaknya usaha besar juga mulai melirik MBG ini," ujar Anwar Abbas dalam pernyataan tertulisnya, Senin (3/1/2025), seperti dikutip dari Merdeka.com.

Anwar memiliki pendapat bahwa beberapa pengusaha besar mungkin akan ikut membangun perusahaan yang dikategorikan sebagai “UMKM” untuk meraup untung dari program MBG tersebut. Maka dari itu, ia menyarankan agar pengadaan MBG ini sebaiknya diprioritaskan untuk usaha mikro dan ultra mikro, terutama bagi mereka yang biasanya berjualan di kantin-kantin sekolah.

"Akibat dari kehadiran program MBG, penjualan mereka (usaha di kantin sekolah) pasti akan tergerus secara signifikan, karena makanan yang mereka jual akan tergantikan oleh MBG," tambahnya.

Terkait hal tersebut, pihak sekolah dapat berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pihak supplier untuk kebersihan makanan, cita rasa, variasi makanan, serta ketepatan waktu dalam pengiriman MBG bagi para siswa sekolah.

Gabung jadi Member ukmindonesia.id buat update terus info seputar UMKM dan peluang usaha!

Perlu Diawasi Dari Pihak Sekolah Secara Ketat

Selain itu, Anwar juga menekankan bahwa pihak sekolah juga perlu memilih mitra dari berbagai pihak, yaitu tidak hanya yang berasal dari kalangan mikro dan ultra mikro saja. Hal ini ditujukan agar tercipta persaingan antar usaha yang sehat, dan sistem reward and punishment yang efektif.

"Sehingga masing-masing pihak akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya dalam berbagai aspek dan seginya," jelas Anwar, seperti dikutip dari Merdeka.com.

Maka dari itu, pelaksanaan program MBG ini juga harus diawasi oleh guru dan orang tua murid dari pihak sekolah. Melalui pengawasan yang baik, diharapkan pelaksanaan program MBG ini dapat berjalan sesuai dengan rencana, serta tepat sasaran dalam segala aspeknya.

"Sehingga program MBG ini tidak hanya sekadar memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga memberikan kesempatan kepada usaha mikro dan ultra mikro untuk mengubah nasib. Dengan demikian, mereka dapat naik kelas dari usaha lapis bawah ke usaha lapis menengah," pungkasnya.

Jika tulisan ini bermanfaat, silahkan di share ke rekan-rekan Sahabat Wirausaha. Follow juga Instagram @ukmindonesia.id untuk update terus informasi seputar UMKM. 

Referensi : Merdeka.com, Tempo.co