8 Regulasi Ketenagakerjaan yang Perlu Diketahui UMKM Berdasarkan UU 27/2026

Diperbarui 11 November 2026 · Pembaruan oleh: Madinatul M. 

Regulasi ketenagakerjaan untuk UMKM kini berubah. Sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku pada 28 Oktober 2026, ada delapan aturan utama yang perlu kamu pahami saat mempekerjakan karyawan: perjanjian kerja, upah, waktu kerja, lembur, jaminan sosial, cuti, keselamatan kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagian besar berlaku untuk semua usaha, tetapi ada beberapa kelonggaran khusus bagi usaha mikro dan kecil.

UU ini menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sebagian aturan ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Berikut ringkasan kedelapan aturan tersebut sebelum dibahas satu per satu.

Aturan Intinya Keringanan khusus bagi usaha mikro dan kecil
Perjanjian kerja Kontrak (PKWT) wajib tertulis, paling lama 2 tahun Tidak ada, tetap wajib dipenuhi
Upah Paling sedikit sesuai upah minimum daerah Boleh di bawah upah minimum lewat kesepakatan, minimal 50%
Waktu kerja dan istirahat 40 jam seminggu, istirahat wajib Tidak ada, tetap wajib dipenuhi
Lembur Maksimal 4 jam sehari, dibayar 1,5 sampai 2 kali Tidak ada, tetap wajib dipenuhi
Jaminan sosial (BPJS) Wajib mendaftarkan karyawan Tetap wajib; keringanannya hanya pada sanksi jika lalai: sanksi administratif, bukan pidana
Cuti Cuti tahunan, melahirkan, dan izin berbayar Tidak ada, tetap wajib dipenuhi
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Wajib mencegah kecelakaan kerja Tidak ada, tetap wajib dipenuhi
PHK Pesangon sesuai masa kerja Tidak wajib menyiapkan dana cadangan pesangon

1. Perjanjian Kerja (PKWT dan PKWTT)

Ada dua jenis perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dipakai untuk karyawan tetap. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak hanya boleh dipakai untuk pekerjaan yang tidak tetap, misalnya pekerjaan musiman atau proyek yang selesai dalam waktu tertentu.

Aturan PKWT yang perlu kamu perhatikan:

  • jangka waktunya paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun;

  • wajib tertulis dalam bahasa Indonesia; kontrak yang tidak tertulis otomatis dianggap PKWTT;

  • tidak boleh ada masa percobaan;

  • wajib dicatatkan ke pemerintah paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani; dan

  • saat kontrak berakhir, karyawan berhak atas uang kompensasi sesuai masa kerjanya.

2. Upah

Pada dasarnya, upah tidak boleh di bawah upah minimum yang berlaku di daerahmu, yaitu upah minimum kabupaten/kota (UMK) jika ada, atau upah minimum provinsi (UMP) jika tidak.

Usaha mikro dan kecil mendapat pengecualian. Upah boleh di bawah upah minimum asalkan disepakati bersama dan paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku. Pemilik usaha yang tidak membayar sesuai kesepakatan bisa dikenai peringatan tertulis atau denda administratif. Selain upah bulanan, tunjangan hari raya (THR) tetap wajib dibayar sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

Baca Juga: Gaji Karyawan UMKM 2026: Berapa Batas Minimalnya Menurut UU 27/2026?

3. Waktu Kerja dan Istirahat

Waktu kerja standar adalah 7 jam sehari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, dengan total 40 jam seminggu. Karyawan juga berhak atas:

  • istirahat paling sedikit setengah jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus;

  • libur mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja, atau 2 hari untuk 5 hari kerja; dan

  • istirahat panjang 30 hari kalender setelah bekerja berturut-turut selama 5 tahun.

Selama waktu istirahat tersebut, upah karyawan tidak boleh dipotong.

4. Kerja Lembur dan Upah Lembur

Lembur hanya boleh dilakukan jika karyawan setuju dan ada perintah tertulis atau lewat media digital dari pemberi kerja. Lamanya paling banyak 4 jam sehari dan 18 jam seminggu.

Upah lembur dihitung 1,5 kali upah per jam untuk jam pertama dan 2 kali untuk jam berikutnya. Upah per jam didapat dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, lalu dibagi 173. Angka 173 adalah rata-rata jam kerja dalam sebulan, yaitu 40 jam seminggu dikali 52 minggu, lalu dibagi 12 bulan.

Contohnya, karyawan dengan upah pokok dan tunjangan tetap Rp3.000.000 per bulan punya upah per jam sekitar Rp17.341. Jika ia lembur 2 jam, upah lemburnya sekitar Rp60.694, yaitu 1,5 × Rp17.341 untuk jam pertama ditambah 2 × Rp17.341 untuk jam kedua.

Catat jam lembur dengan rapi agar perhitungannya jelas bagi kedua pihak.

5. Jaminan Sosial (BPJS)

Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program jaminan sosial. Programnya mencakup jaminan kesehatan nasional (BPJS Kesehatan), serta jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Kewajiban ini juga berlaku untuk usaha mikro dan kecil. Bedanya, pemilik usaha mikro dan kecil yang tidak mendaftarkan karyawannya dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda, dan tidak dikenai pidana.

Baca Juga: Seller Marketplace Diwajibkan Daftarkan Karyawan ke BPJS, tapi Ternyata Ini Bukan Aturan Baru

6. Hak Cuti Pekerja

Beberapa hak cuti yang wajib kamu berikan:

  • Cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah karyawan bekerja 12 bulan berturut-turut. Cuti bersama dari pemerintah tidak boleh mengurangi jatah ini.

  • Cuti melahirkan paling singkat 3 bulan, dan bisa diperpanjang sampai 3 bulan lagi jika ada kondisi khusus yang dibuktikan surat dokter. Upah dibayar penuh sampai bulan keempat, lalu 75 persen untuk bulan kelima dan keenam.

  • Istirahat saat haid paling lama 2 hari bagi karyawan perempuan yang merasakan sakit dan memberi tahu pemberi kerja.

  • Izin berbayar untuk keperluan penting, misalnya 3 hari untuk menikah dan 2 hari saat istri melahirkan.

7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pemberi kerja wajib menerapkan K3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, berapa pun skala usahanya. Untuk UMKM, langkah dasarnya antara lain menjaga ventilasi dan penerangan tempat kerja, menyimpan bahan berbahaya dengan aman, dan menyediakan alat pelindung diri sesuai pekerjaan, seperti sarung tangan dan masker di dapur produksi.

Baca Juga: Anak Petani Ikut Bekerja di Ladang? Begini UMKM Menjaga Hak dan Keselamatan Pekerjanya

8. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK sebaiknya menjadi pilihan terakhir dan harus didasarkan pada alasan yang sah menurut undang-undang. Jika terjadi PHK, pemberi kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak, dengan faktor pengali sesuai alasan PHK.

Besaran pesangon paling sedikit 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun, dan naik bertahap hingga 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih. Uang penghargaan masa kerja mulai diberikan untuk masa kerja 3 tahun, sebesar 2 bulan upah. Uang penggantian hak mencakup, antara lain, cuti tahunan yang belum diambil.

UU baru juga mewajibkan pengusaha menyiapkan dana cadangan pesangon, tetapi usaha mikro dan kecil dikecualikan. Pengecualian ini hanya soal dana cadangan. Kewajiban membayar pesangon saat terjadi PHK tetap berlaku.


Mulai dari Kontrak Tertulis dan BPJS

Sahabat Wirausaha, tidak semua aturan ini harus dibereskan dalam sehari. Mulailah dari dua hal yang paling mendasar: buat perjanjian kerja tertulis untuk setiap karyawan, lalu daftarkan mereka ke BPJS. Setelah itu, rapikan pencatatan jam kerja, lembur, dan cuti agar kamu siap jika suatu saat diperiksa atau terjadi perselisihan.

Baca Juga: Sistem Gaji Karyawan UMKM: Pilih Bulanan, Borongan, atau Komisi?

Catatan pembaruan: Artikel ini diperbarui pada 11 November 2026 untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Versi sebelumnya terbit pada 15 Mei 2025.

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Follow Instagram @ukmindonesiaid biar nggak ketinggalan informasi atau program penting seputar UMKM. Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan Komunitas UMKM di bawah naungan kami di UKMIndonesia.id - yuk gabung dan daftar jadi anggota komunitas melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!

Daftar Referensi

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179 (Pasal 82–88, 115–116, 118, 120–121, 123, 128, 144–145, 155–156, 232, 253, dan 290).
  • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
  • RegulasiKerja.com. UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, status per 8 November 2026.
  • CNBC Indonesia. UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbit, Ada Aturan Baru Cuti-Pesangon, 7 November 2026.
Dukung Misi Edukasi Kami

Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

•