
Diperbarui 22 November 2026 · Pembaruan oleh: Madinatul M.
Insentif pajak UMKM berubah sejak April 2026. Saat ini ada lima insentif utama: omzet Rp500 juta pertama tidak kena PPh, tarif PPh final 0,5%, bebas memungut PPN, diskon tarif PPh badan 50%, dan program pengurangan sanksi. Untuk menikmatinya, usahamu perlu terdaftar, mencatat omzet, serta menyetor dan melapor pajak tepat waktu.
Perubahannya datang dari PP 20/2026, yang merevisi aturan PPh final UMKM. Tarif 0,5% tetap ada, tetapi kini lebih ketat soal siapa yang boleh memakainya. Di sisi lain, wajib pajak orang pribadi tidak lagi dibatasi jangka waktu.
Baca Juga: Denda Pajak UMKM Bisa Dihapus 100%, Ini Syarat dan Batas Waktunya
Seberapa Besar Insentif Ini bagi UMKM?
Dari sisi anggaran, besar sekali. Untuk 2026, pemerintah memperkirakan belanja perpajakan untuk PPh final UMKM mencapai Rp32,8 triliun, dan untuk pembebasan PPN bagi UMKM Rp64,5 triliun (Laporan Belanja Perpajakan 2024, Kemenkeu). Belanja perpajakan artinya pajak yang sengaja tidak dipungut negara agar beban usaha lebih ringan.
Namun, jangkauannya masih kecil. Data DJP 2024 mencatat sekitar 1,6 juta pelaku UMKM punya NPWP aktif, dan hanya sekitar 653 ribu yang menyetor PPh final 0,5%. Angka penyetor ini belum menghitung UMKM beromzet di bawah Rp500 juta, yang memang tidak membayar PPh.
Kesenjangan terbesarnya justru ada di pendaftaran. Bandingkan 1,6 juta tadi dengan jumlah UMKM nonpertanian yang mencapai 30,2 juta unit per 31 Desember 2025, dan angka itu belum termasuk usaha pertanian (selengkapnya di Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia).
Insentif pajak hanya berlaku bagi yang terdaftar dan melapor, sehingga sebagian besar UMKM belum tersentuh.
Lima Jenis Insentif Pajak UMKM yang Berlaku di 2026
Tabel 1. Insentif pajak untuk UMKM per November 2026
| Insentif | Untuk siapa | Besarnya | Dasar aturan |
| Omzet Rp500 juta pertama tidak kena PPh | Wajib pajak orang pribadi yang memakai skema PPh final | Rp0 atas Rp500 juta pertama setiap tahun | PP 55/2022 Pasal 60 ayat (2), tidak diubah PP 20/2026 |
| PPh final 0,5% dari omzet | Orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun | 0,5% dari omzet bulanan, tanpa perlu menghitung laba | PP 20/2026 |
| Tidak wajib memungut PPN | Pengusaha dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun yang tidak memilih menjadi PKP | Tidak perlu memungut dan menyetor PPN | PMK 197/2013 |
| Diskon tarif PPh badan 50% | Badan usaha (termasuk CV dan PT) dengan omzet sampai Rp50 miliar | Tarif efektif 11% atas laba dari bagian omzet sampai Rp4,8 miliar | UU PPh Pasal 31E |
| Pengurangan atau penghapusan sanksi | Wajib pajak yang punya sanksi administrasi belum dibayar | Hingga 100%, permohonan paling lambat 1 Oktober 2028 | KEP-239/PJ/2026 |
Ada tiga perubahan penting dari PP 20/2026 yang perlu kamu tahu:
-
Orang pribadi dan PT perorangan bisa memakai tarif 0,5% tanpa batas waktu, selama omzetnya masih memenuhi syarat. Koperasi dibatasi paling lama 4 tahun pajak.
-
CV, firma, PT biasa, dan BUMDes yang baru terdaftar tidak bisa lagi memakai 0,5%. Yang sudah memakainya sebelum aturan ini terbit boleh melanjutkan sampai jangka waktunya habis. Setelah itu, mereka masih bisa memakai diskon tarif Pasal 31E, sehingga tidak langsung kena tarif penuh 22%.
-
Penghasilan dari pekerjaan bebas berbasis keahlian, misalnya dokter atau konsultan, tidak termasuk skema 0,5%. Batas Rp4,8 miliar juga kini dihitung gabungan omzet suami, istri, dan seluruh PT perorangan milik mereka.
Sebagai gambaran, pemilik warung dengan omzet Rp650 juta setahun tidak membayar PPh atas Rp500 juta pertama. Pajaknya hanya 0,5% dari sisanya, yaitu Rp150 juta, sehingga totalnya Rp750 ribu setahun.
Tarif 0,5% Tidak Selalu Paling Murah
Tarif 0,5% dihitung dari omzet, bukan dari laba. Usaha dengan untung tipis atau yang sedang rugi tetap membayar 0,5% dari seluruh penjualannya. Dalam kondisi itu, menghitung pajak dari laba lewat pembukuan bisa jadi lebih ringan, meski administrasinya lebih rumit.
PP 20/2026 membolehkan kamu memilih tarif umum dengan menyampaikan pemberitahuan ke DJP. Tapi pilihan ini satu arah: tahun-tahun berikutnya kamu tidak bisa kembali ke 0,5% (Pasal 57 ayat (3) dan (4)). Jadi, hitung kedua skema dengan angka usahamu sendiri sebelum memutuskan.
Yang Harus Dilakukan agar Usahamu Mendapat Insentif
-
Daftar atau aktifkan akun pajak. Pastikan NPWP atau NIK-mu aktif di Coretax. Insentif hanya berlaku bagi yang terdaftar.
-
Cek bentuk usaha dan jenis penghasilan. Pastikan usahamu berbentuk perorangan, PT perorangan, atau koperasi, dan penghasilannya bukan dari pekerjaan bebas berbasis keahlian.
-
Catat omzet setiap bulan. Catatan ini menjadi dasar menghitung pajak, membuktikan omzet Rp500 juta pertama, dan memantau batas Rp4,8 miliar.
-
Siapkan dokumen pendukung. Kalau kamu bertransaksi dengan pihak yang memotong pajak, termasuk marketplace, ajukan Surat Keterangan PPh final lewat Coretax agar dipotong 0,5%, bukan tarif umum. Pemilik usaha perorangan dengan omzet di bawah Rp500 juta cukup membuat Surat Pernyataan agar tidak dipotong sama sekali. Bedanya kami bahas di artikel Surat Keterangan dan Surat Pernyataan PPh Final 0,5%.
-
Setor 0,5% setiap bulan setelah omzet melewati Rp500 juta. Bagi badan usaha, setoran dimulai sejak omzet pertama.
-
Laporkan SPT Tahunan tepat waktu, termasuk kalau omzetmu masih di bawah Rp500 juta. Insentif tidak menghapus kewajiban lapor.
-
Pantau omzet tahunan. Kalau melewati Rp4,8 miliar, tahun berikutnya kamu beralih ke tarif umum dan wajib dikukuhkan sebagai PKP.
-
Jangan memecah usaha demi mengejar 0,5%. DJP mencatat 93.260 wajib pajak terindikasi melakukan pemecahan usaha pada 2024, atau 17,21% dari 542.000 wajib pajak UMKM yang terdaftar, dan kini mengawasinya lebih ketat.
Baca Juga: Dapat Surat Teguran dari Kantor Pajak? Ini Penyebab dan Cara Menanggapinya
Insentif Hanya Terasa bagi yang Tercatat
Insentif pajak UMKM nilainya puluhan triliun rupiah per tahun, tetapi hanya sampai ke usaha yang terdaftar dan tertib mencatat. Sahabat Wirausaha yang omzetnya masih di bawah Rp500 juta setahun bahkan tidak membayar PPh sama sekali, asalkan tetap terdaftar dan melapor. Mulailah dari langkah paling sederhana: catat omzet bulan ini.
Catatan pembaruan: artikel ini diperbarui pada 22 November 2026. Isinya disesuaikan dengan PP 20/2026, dilengkapi daftar jenis insentif, data jangkauan insentif, dan langkah untuk mendapatkannya. Versi sebelumnya (14 Mei 2025) membahas 11 manfaat insentif pajak secara umum.
Ilmu dan informasi yang bermanfaat layak untuk terus bergerak. Yuk, bantu kami sebarkan kepada sesama pelaku usaha yang mungkin sedang membutuhkannya.
Kamu juga bisa berkontribusi lebih jauh dengan mendukung keberlanjutan konten edukatif ini melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.
Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin tumbuh dalam komunitas yang saling menguatkan, bergabunglah di ukmindonesia.id/registrasi. Tempat para pelaku UMKM belajar bersama dan naik kelas.
Daftar Referensi:
- PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- PP Nomor 55 Tahun 2022, Pasal 60 ayat (2)
- UU Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU 7/2021 (HPP), Pasal 31E
- PMK Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN
- KEP-239/PJ/2026
- PP 20/2026: Tarif PPh 0,5% bagi UMKM Orang Pribadi Berlaku Selamanya, pajak.go.id (3 Juni 2026)
- Insentif Pajak UMKM Tetap Diberikan, pajak.go.id
- Kemenkeu Siapkan Anggaran Rp32,8 Triliun untuk Perpanjangan PPh Final UMKM 2026, Kontan (13 Januari 2026)
- 93.260 WP Terindikasi Menyalahgunakan PPh Final UMKM, DDTCNews (10 Juni 2026)
- Bukan PPh Final UMKM, PT dan CV Masih Bisa Pakai Tarif PPh 11%, DDTCNews (13 Juni 2026)
Dukung Misi Edukasi Kami
Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

