UKM Indonesia

​Refleksi 2022 dan Outlook 2023, Kemenkop UKM Ungkap Pencapaian dan Rencana Untuk Pelaku UMKM



foto: Arief Hermawan P/Bisnis

Mengawali pekan terakhir di tahun 2022, Kemenkop (Kementerian Koperasi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) menggelar Refleksi 2022 dan Outlook 2023 pada hari Senin (26/12) kemarin. Berlokasi di Jakarta Selatan, acara rutin tahunan itu mengungkapkan berbagai pencapaian dan rencana ke depan bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia.

Dua tahun usai pandemi Covid-19, kondisi sektor UMKM memang bisa dibilang lebih baik. Dibandingkan 2020 dan 2021 yang begitu muram karena banyaknya UMKM gulung tikar akibat imbas anjloknya perekonomian dunia dan nasional, 2022 adalah tahun kebangkitan bagi UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi negeri ini.

Menkop UKM Teten Masduki memaparkan sedikitnya delapan highlight pencapaian sektor UMKM di Indonesia sepanjang tahun 2022. Kedelapan hal itu adalah:

  1. Ada lebih dari 64 juta unit usaha UMKM di seluruh pelosok Tanah Air;
  2. UMKM berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional sebesar 61% dan 16,65% pada pendapatan ekspor nasional;
  3. UMKM mampu menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja di Indonesia;
  4. Total penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Klaster sebesar Rp4,8 triliun atau sekitar 97% dari target, kepada sekitar 1,39 juta debitur;
  5. Sudah ada 20,76 juta UMKM yang on boarding digital;
  6. Hingga 23 Desember 2022, sudah ada 935.874 produk UKM dalam e-catalog yang disusun Kemenkop UKM;
  7. Terdapat 392.839 wirausaha melalui 108 kegiatan dari 27 K/L; dan
  8. Total penyaluran dana bergulir hingga akhir Desember 2022 sudah mencapai 100% alias sebesar Rp1,8 triliun.

Selain delapan hal tersebut, Teten juga mengungkap dua hal penting lain yakni soal minyak makan merah dan solusi bagi nelayan. Sebagai produk turunan minyak sawit mentah alias CPO (Crude Palm Oil), minyak makan merah (refined palm oil) masih mempertahankan kandungan senyawa fitonutrien sehingga bisa jadi bahan pangan yang anti-stunting, dan jadi alternatif minyak goreng mulai 2023 mendatang. Demi menggenjot Program Pengembangan Minyak Makan Merah, Kemenkop UKM bekerjasama dengan berbagai koperasi sawit swadaya di Indonesia.

foto: MNC Media

Diharapkan minyak makan merah ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani sawit, lewat hilirisasi produk olahan yang dilakukan oleh koperasi. Dengan sertifikasi SNI 9098:2022 (SNI khusus koperasi) dari BSN (Badan Standarisasi Nasional) dan DED (Detail Engineering Design) dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit), produksi minyak makan merah secara masif siap dijalankan. Apalagi pada Januari 2023 nanti, bakal dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di pabrik minyak makan merah di Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk piloting project minyak makan merah ini, ada tiga koperasi yang sudah bekerjasama dengan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) dan empat koperasi mandiri.

Selain itu, Kemenkop UKM juga menawarkan Program Solar untuk Koperasi Nelayan yang diharapkan dapat menjadi solusi keterjangkauan akses dan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang sangat penting bagi kinerja mereka. Menggandeng Kementerian BUMN, Kemenkop UKM bakal memastikan ketersediaan solar bagi nelayan sekaligus membenahi bisnis model perikanan di Indonesia.

Agar nelayan makin sejahtera, Kemenkop UKM dan Kementerian BUMN melakukan pembangunan SPBU nelayan yang dikelola koperasi. Tujuannya agar nelayan semakin mudah memperoleh akses terhadap BBM dan menghemat biaya produksi nelayan hingga 30%. Untuk mewujudkannya, sudah didirikan pilot project SPBU nelayan di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Aceh, Kabupaten Lombok, Kabupaten Deli Serdang, Kota Surabaya, Kota Semarang dan Kota Pekalongan.

foto: Nurcholis Maarif/Detik

"Kita akan beri akses solar bersubsidi, karena 60% dari biaya produksi nelayan ini habis untuk beli BBM. Ini adalah salah satu tonggak penting yang akan kami highlight karena bisa mengubah tingkat kesejahteraan nelayan. Saat ini ada 11 ribu lebih desa nelayan dan desa pesisir di Indonesia, tapi hanya ada 388 SPBU nelayan," ungkap Teten.

Untuk memperluas implementasi program solusi nelayan ini, Kemenkop UKM tak hanya menggaet Kementerian BUMN saja. Mulai dari LPDB (Lembaga Pengelolaan bantuan Dana Bergulir) - KUMKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN hingga Pemerintah Daerah ikut terlibat. Hal ini membuat target pembangunan SPBU nelayan di tahun 2023 diperbanyak jadi 250 lokasi atau koperasi.


Makin Go Digital, Alokasi KUR UMKM Capai Rp460 Triliun

Untuk pelaku bisnis UMKM, keberadaan KUR memang sangat membantu kinerja usaha mereka. Setidaknya sejak tahun 2017, pembiayaan KUR di Indonesia sudah mencapai Rp1.307 triliun. Bahkan per Desember 2022, telah menyentuh Rp360 triliun sebagai bukti kebangkitan UMKM usai wabah corona.

Demi memperluas akses dan percepatan akses pembiayaan ini, Kemenkop UKM menggulirkan skema KUR klaster serta dana bergulir koperasi. Dengan akselerasi target porsi kredit perbankan hingga tahun 2022 menyentuh Rp1.200 triliun (sekitar 20%), diharapkan pada tahun 2024 mendatang mencapai Rp1.800 triliun (sekitar 30%).

Untuk mewujudkan semakin cepatnya penyaluran KUR ini, Kemenkop UKM memanfaatkan teknologi digital seperti analisa kelayakan kredit lewat sistem credit scoring yang bisa diakses online.

"Ada banyak sekali tantangan bagi Indonesia di tahun 2023 nanti. Meskipun ada wacana pandemi Covid-19 ini akan jadi endemi, resesi global menjadi ancaman yang tak bisa diacuhkan begitu saja. Salah satunya adalah PHK massal di sektor padat karya seperti industri yang berorientasi ekspor. Untuk itu pemerintah memutuskan menambah alokasi KUR di tahun 2023 menjadi Rp460 triliun, agar korban PHK bisa jadi wirausaha," jelas Deputi Badan Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius.

Tak hanya korban PHK, alokasi KUR juga bisa digunakan pelaku UMKM dalam menambah modal usaha. Demi menjaga stabilitas ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar 30% penyaluran KUR pada anggaran 2023 wajib diberikan pada sektor UMKM.

Supaya tidak kalah dengan korporasi, pelaku UMKM juga dianjurkan memanfaatkan teknologi internet. Di tahun 2023 mendatang, setidaknya 30 juta UMKM wajib go digital. Kemenkop UKM bahkan menggelar Ajang Pahlawan Digital UMKM sebagai agregator yang melahirkan start-up digital.

Bukan itu saja, program PMO (Project Management Officer) Transformasi Digital UMKM juga fokus melaksanakan penyusunan road map, integrasi digital internal/eksternal, dashboard integrasi dengan SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal) sampai pengembangan UMKM berbasis digitalisasi teknologi web 3.0.

Lewat UMKM go digital ini, hingga 23 Desember 2022 sudah ada 935.874 produk UKM dalam e-catalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah) yang diproduksi oleh 47.892 UMKM. Proses pengumpulan produk UMKM masih terus berlangsung dan ditargetkan bisa mencapai hingga 1 Juta produk. Program ini terbukti efektif karena berhasil meningkatkan penjualan produk UMKM sebesar 70% berdasarkan catatan per Agustus 2022.

foto: Arief Hermawan P/Bisnis

Dorongan go digital ini membuat banyak pelaku UMKM memanfaatkan keberadaan marketplace dan e-commerce. Tak dipungkiri, gaya hidup online yang meningkat selama wabah corona, membuat pebisnis UMKM mengalihkan penjualan di e-commerce. Hanya saja booming e-commerce membuat produk-produk impor berharga jual rendah membanjiri pasaran nasional sehingga bersaing dengan produk UMKM.

"Kami sudah mengusulkan Permendagri No.50 Tahun 2020. Hal itu sudah sesuai arahan Presiden untuk melindungi produk lokal, sekaligus pembatasan produk impor di marketplace. Apalagi produk-produk impor ini tak sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia). Kedepannya, kita ingin playing bill yang sama. Nanti kita akan tutup retail online produk impor dulu. Jadinya kalau mau jualan di Indonesia, ya harus bangun usaha dulu di sini baru boleh jualan online," papar Menteri Teten panjang lebar.


Tatap 2023, Kemenkop UKM Susun Tujuh Program Prioritas

Semakin pulihnya sektor UMKM di tahun 2022, membuat Kemenkop UKM menyusun sejumlah rencana mitigasi di tahun 2023 demi mengantisipasi ancaman resesi global, dan situasi ekonomi tak menentu. Program untuk tahun depan itu pun mengerucut pada tujuh hal utama yakni:

  1. Pendataan lengkap KUMKM (Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
  2. Rumah produksi bersama (Factory Sharing)
  3. Pengembangan kewirausahaan nasional
  4. Redesign PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) - KUMKM
  5. Pengentasan kemiskinan ekstrem
  6. Koperasi modern
  7. Layanan rumah kemasan bagi pelaku UMKM

Pembangunan Factory Sharing di Kaltim foto: HO-Kemenkop UKM/Antara

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, pemerintah mendorong terwujudnya satu juta wirausaha baru (saat ini masih 392.839). Sementara itu, implementasi PLUT-KUMKM di tahun 2022 sudah sebanyak 32 PLUT dengan 49 kegiatan dan 73 mitra. Nantinya redesign New-PLUT akan melakukan optimalisasi layanan lebih modern.

Hingga penghujung tahun ini ada pembangunan 7 PLUT-KUMKM, diantaranya: satu unit PLUT sudah diresmikan di Bali, enam unit lainnya diresmikan di Kabupaten Semarang, dan tambahan satu unit PLUT di Kabupaten Pacitan yang sudah direvitalisasi.

Diharapkan redesign PLUT-KUMKM ini akan memaksimalkan pembentukan Expert Pool yang bertujuan mengembangkan koperasi dan membantu pelaku UMKM memajukan potensi unggulan daerah. Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan usaha tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk unggulan daerah sekaligus menyediakan marketplace dan public space.

Terakhir, Kemenkop UKM juga melakukan konsolidasi proses produksi UMKM, demi meningkatkan skala ekonomi dan meringankan biaya investasi lewat Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing). Hingga tahun 2022, sudah ada tiga unit Factory Sharing di tiga lokasi yakni Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Minahasa Selatan (Sulawesi Utara), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Rumah Produksi Bersama ini dibangun dengan standar industri yang diintegrasikan ekosistem rantai pasoknya dari hulu ke hilir sehingga UMKM bisa memenuhi kebutuhan domestik dan luar negeri.

Tak main-main, di tahun 2023 nanti Kemenkop UKM akan membangun tujuh Factory Sharing di seluruh Indonesia. Berupa pabrik berstandar industri, tujuh Rumah Produksi Bersama ini berlokasi di Sumatera Utara (cabai merah), D.I Yogyakarta (susu), Kalimantan Selatan (karet), Bali (cokelat), Sulawesi Selatan (garam), Nusa Tenggara Timur (bambu) dan Jawa Barat (kulit asli Garut).

Kementerian Koperasi dan UKM RI

Biaya

Gratis

Tanggal Pelaksanaan

-
13.30 - 16.30 WIB

Sukai postingan ini:
KOMENTAR
Mungkin Anda perlu membaca Artikel ini: