Program Pemerintah Untuk UMKM – UMKM memiliki kontribusi yang luar biasa besar bagi perekonomian Indonesia. Kita adalah penyumbang penyerapan tenaga kerja yang terbesar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Hal tersebut menjadikan pemerintah telah memberikan berbagai macam dukungan dan kemudahan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. 

Pada artikel ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai Program pemerintah untuk UMKM yang telah diluncurkan untuk memperkuat sektor UMKM.

Perlindungan Hukum dan Kemudahan Akses Perizinan

Program pemerintah untuk UMKM yang juga terlihat jelas adalah komitmen mereka untuk memberikan berbagai macam perlindungan hukum dan kemudahan akses perizinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kemudahan Akses Perizinan melalui Online Single Submission (OSS)

Saat ini, segala kebutuhan perizinan dasar bagi UMKM sudah bisa dipenuhi hanya dengan melalui laman situs secara online, mulai dari pembuatan NIB, IMB, PIRT, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu saja membuat bisnis lebih mudah dalam hal mengakses perizinan.

2. Memfasilitasi Sertifikat Halal dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pemerintah juga turut memberikan Sertifikat Halal dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah memenuhi syarat secara gratis.

3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (SPSE)

Melalui LPSE, pemerintah memberi kesempatan kepada UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga: Restrukturisasi KUR Menguntungkan UMKM? Begini Penjelasan Pemerintah

Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM dalam menjalankan usahanya, program pemerintah untuk UMKM telah aktif mengadakan berbagai macam program pelatihan dan pengembangan UMKM yang tersebar di berbagai daerah yang diselenggarakan dinas, kementerian/lembaga, dan perusahaan BUMN.

1. Program Pelatihan dan Pengembangan Wirausaha

Program pelatihan ini cukup beragam dan diselenggarakan oleh berbagai instansi seperti dinas, kementerian/lembaga, dan perusahaan BUMN. Umumnya, berbagai jenis pelatihan yang diselenggarakan dapat diakses seluruh UMKM dengan ragam materi pelatihan seperti strategi pemasaran, menyusun laporan keuangan, dan lainnya. 

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai macam acara, seperti acara yang mempertemukan berbagai stakeholder untuk dapat mendorong kemitraan bersama dengan UMKM.  Hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah hadir untuk mendukung perkembangan UMKM.

2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari Berbagai BUMN

Program pemerintah untuk UMKM juga tak lepas dari program binaan dan kemitraan. Pemerintah juga turut menginstruksikan bahwa seluruh BUMN wajib untuk menciptakan program PKBL terutama bagi UMKM melalui dana CSR yang masing-masing BUMN miliki. Tujuannya adalah mendorong BUMN berdampak secara nyata untuk UMKM dan agar UMKM yang mereka bina dapat meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kualitas produk UMKM agar dapat berkompetisi di pasar yang lebih luas.

Kemudahan Akses Pembiayaan Modal Usaha dan Hibah

Tak hanya pelatihan, program pemerintah untuk UMKM juga dapat dilihat dari dukungan mereka agar UMKM mampu mengakses pembiayaan modal usaha dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program ini memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah bagi UMKM yang sering kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan konvensional. Pelaksanaannya disalurkan melalui Bank BUMN, seperti Bank BRI, Mandiri, dan BNI bertugas untuk menyalurkan dana KUR dari pemerintah.

2. Dana Bergulir LPDB-KUMKM

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) menyediakan dana bergulir dengan syarat yang lebih fleksibel untuk meningkatkan permodalan UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM.

3. Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE)

Pemerintah membentuk lembaga khusus yang bernama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang lebih dikenal sebagai Indonesia Eximbank. Ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah dalam menjamin kemudahan para pelaku UMKM yang khusus ekspor dan impor dalam mengakses modal usaha.

Baca Juga: Insan Disabilitas Bisa Berdaya, Mengenal Berbagai Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Wirausaha Difabel

Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Program pemerintah untuk UMKM yang seringkali diabaikan adalah penyediaan kawasan dan infrastruktur pendukung usaha. Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. 

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang dapat memperkuat daya saing UMKM dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM, dengan menyediakan akses ke pasar, bahan baku, serta insentif khusus yang dapat mendorong pertumbuhan usaha. Adapun dukungan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Sentra UMKM

Program pemerintah untuk UMKM menginisiasi pembangunan Sentra UMKM sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan infrastruktur yang terfokus pada kebutuhan UMKM. Sentra-sentra ini biasanya berupa kawasan yang dilengkapi dengan fasilitas produksi, gudang, ruang pameran, dan pasar yang memungkinkan UMKM untuk melakukan aktivitas bisnis secara terpadu. 

Fasilitas ini biasanya diinisiasi oleh masing-masing pemerintah daerah sebagai bagian dari memaksimalkan potensi dari daerah tersebut dan meningkatkan daya saing UMKM karena akan meningkatkan kolaborasi dan inovasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 

Sebagai contoh, di Kota Balikpapan yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi produk kelautan sehingga dibuat sentra UMKM untuk memaksimalkan potensi daerah tersebut dengan mengolah produk turunan berbasis produk kelautan, seperti amplang ikan, kerupuk ikan, peyek kepiting, dan lain sebagainya.

2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai zona dengan insentif dan fasilitas khusus untuk mendorong investasi dan pengembangan usaha. Program pemerintah untuk UMKM ini biasanya diinisiasi oleh pemerintah pusat karena harus melalui perencanaan skala nasional dan melibatkan berbagai macam kementerian terkait untuk memaksimalkan potensi yang ada. 

KEK dirancang untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi, yang meliputi industri, perdagangan, dan jasa. Kawasan ini menyediakan berbagai keuntungan, termasuk insentif pajak, kemudahan perizinan, dan akses ke infrastruktur modern yang mendukung peningkatan produktivitas. 

Saat ini, di Indonesia telah didirikan 20 KEK yang tersebar di Indonesia yang berguna mendorong potensi dan industri yang tergabung di dalamnya. Contohnya, KEK Arun Lhokseumawe berlokasi di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, yang telah beroperasi sejak 14 Desember 2018 lalu dan luas areanya sekitar 2.662 hektar. 

Di area ini, terdapat beberapa kegiatan utama meliputi, industri energi; industri petrokimia dan kimia lainnya; industri pengolahan kelapa sawit; industri pengolahan kayu; serta logistik.

Meningkatkan Kolaborasi dan Kemitraan 

Dalam upaya untuk memperkuat dan memperluas ekosistem UMKM di Indonesia, pemerintah menyadari bahwa kolaborasi adalah kunci utama. Kolaborasi ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari institusi keuangan, perusahaan swasta, maupun organisasi internasional.

Melalui program pemerintah untuk UMKM ini, pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM dengan menyediakan pendampingan, akses keuangan, serta pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan.

1. Kolaborasi dengan Institusi Keuangan, Universitas, dan Perusahaan Swasta

Kolaborasi antar sektor ini melibatkan berbagai keahlian sehingga akan menjadikan proses pembinaan dan pengembangan UMKM yang diinisiasi oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Salah satu bentuk pemerintah mendorong keterlibatan universitas beserta dengan mahasiswanya dalam membantu UMKM melalui Program Merdeka Belajar. 

Program tersebut adalah bentuk pendampingan dan pengembangan UMKM dengan menyerap kebutuhan dan kendala UMKM sehingga universitas dapat berkontribusi melalui riset dan pengabdian masyarakat. Program ini telah banyak dilakukan oleh berbagai Universitas Negeri di berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga: Intip Cara Jepang Kembangkan UMKM, Didukung Penuh oleh Pemerintah

2. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional

Pemerintah Indonesia juga aktif dalam membangun kemitraan dengan organisasi internasional seperti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Bank Dunia. Program pemerintah untuk UMKM ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem UMKM melalui berbagai program yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan inklusi keuangan. 

Selain itu, Program ini meliputi pelatihan teknis, pengembangan keterampilan, dan transfer pengetahuan terkait praktik bisnis berkelanjutan. Salah satu contoh adalah program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh UNDP, yang memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM di daerah-daerah terpencil.

Lewat berbagai inisiatif dan kebijakan yang telah diterapkan, program pemerintah untuk UMKM di Indonesia terlihat mendukung dalam mengembangkan bisnis kecil dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan hal tersebut, UMKM Indonesia diharapkan dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Jika tulisan ini bermanfaat , silahkan di share ke rekan-rekan Sahabat Wirausaha. Follow juga Instagram @ukmindonesia.id untuk update terus informasi seputar UMKM. 

Referensi:

1. Dukungan Pemerintah Memajukan Kinerja Bisnis UMKM
2. Dukungan Pemerintah dalam Kebangkitan UMKM
3. Apa Itu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)?