Sahabat Wirausaha, Pilar Sosial dalam Laporan Keberlanjutan tidak berhenti di urusan internal karyawan saja. Ada tiga topik lanjutan yang perlu dicatat: kesetaraan dan inklusi (GRI 405, 406), keterlibatan masyarakat sekitar (GRI 413), serta perlindungan konsumen lewat label dan kepatuhan produk (GRI 416, 417).

Usaha yang merasa "sudah baik-baik saja" karena sudah membuka lapangan kerja, ternyata bisa saja masih menyisakan keluhan dari tetangga soal kebisingan, atau belum benar-benar tahu apakah gaji karyawan perempuan dan laki-lakinya setara. Tanpa dicatat, semua itu cuma jadi asumsi.

Bayangkan sebuah usaha produksi yang mesinnya beroperasi setiap hari. Produksinya lancar, karyawan bertambah, pesanan terus masuk. Tapi di balik itu, ada suara mesin yang mengganggu jam istirahat tetangga, ada kendaraan pengiriman yang lalu-lalang di jam sibuk warga, dan ada pertanyaan yang belum pernah benar-benar dijawab: apakah kesempatan kerja di usaha ini sudah adil bagi semua orang yang terlibat?

Banyak UMKM mengira, selama sudah membuka lapangan kerja, hubungan dengan lingkungan sekitar otomatis baik-baik saja. Padahal, sebuah usaha bisa memberi manfaat ekonomi, tapi tetap menimbulkan gangguan kalau dampak operasionalnya tidak dikelola dan dikomunikasikan dengan baik. Artikel ini adalah lanjutan dari pembahasan Pilar Sosial sebelumnya soal kepegawaian dan K3. Sekarang kita masuk ke tiga topik yang menyangkut pihak di luar tim internal: kesetaraan, masyarakat sekitar, dan konsumen.

Membuktikan Kesetaraan Lewat Data, Bukan Sekadar Klaim

Setelah menata hubungan dengan pekerja, sebuah bisnis yang terus bertumbuh otomatis akan berhubungan dengan lebih banyak orang: masyarakat sekitar lokasi usaha, dan tentu saja konsumen yang membeli produknya. Ketiganya sama-sama berhak mendapat perlakuan yang adil, aman, dan transparan dari bisnis yang terus berkembang.

Pernyataan bahwa usaha "terbuka untuk semua" tidak cukup kalau tidak dibuktikan dengan data. Standar GRI 405 (Keberagaman dan Peluang Setara) dan GRI 406 (Non-Diskriminasi) meminta usaha mengungkapkan beberapa hal berikut:

Dari komposisi tenaga kerja, terlihat siapa saja yang diberi ruang untuk terlibat. Dari struktur pimpinan, terlihat apakah kesempatan itu juga hadir di level pengambilan keputusan. Dari rasio gaji, bisa dicek apakah pekerjaan yang setara sudah diberi upah yang setara pula, tanpa memandang gender. Kalau usahamu belum pernah menghitungnya, ini saat yang tepat untuk mengecek — bandingkan saja gaji pokok karyawan perempuan dan laki-laki yang menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, lalu cantumkan hasilnya di laporan, baik rasionya sudah 1:1 maupun belum.

Bisnis yang Tumbuh Perlu Tumbuh Bersama Masyarakat

Sebuah usaha tidak berdiri di ruang kosong. Ada masyarakat sekitar yang melihat, mendengar, dan ikut merasakan dampak dari keberadaannya — baik yang positif maupun yang mengganggu. Standar GRI 413 mendorong usaha mencatat keduanya secara jujur, bukan hanya menonjolkan sisi baiknya saja.

Dampak positif yang bisa dicatat (GRI 413-1):

Potensi dampak negatif yang perlu dimitigasi (GRI 413-2):

Dampak positif bisa berupa pemberdayaan warga sekitar lewat lapangan kerja, kemitraan dengan pemasok atau mitra lokal, hingga pelatihan keterampilan. Sementara dampak negatif yang umum terjadi pada usaha berbasis produksi, misalnya kebisingan mesin, lalu lintas kendaraan pengiriman, atau gangguan kenyamanan lingkungan karena kedekatan lokasi usaha dengan permukiman. Mencatat langkah mitigasi, seperti membatasi jam operasional mesin atau membuka jalur komunikasi rutin dengan warga sekitar, menunjukkan bahwa usahamu sadar dan aktif mengelola dampaknya, bukan menunggu keluhan menumpuk dulu baru bertindak.

Baca juga: Tagihan Listrik dan Gas Membengkak? Ini Cara UMKM Menghitung Jejak Emisi dan Energi Bisnisnya

Melindungi Konsumen Lewat Label yang Jelas dan Kepatuhan Produk

Bagi konsumen, kepercayaan tidak dibangun hanya lewat rasa atau tampilan kemasan yang menarik. Standar GRI 416 dan 417 mendorong usaha memastikan produk aman, informasinya jelas, dan saluran komunikasinya tersedia saat konsumen butuh penjelasan atau ingin menyampaikan keluhan.

Bagian ini bisa disusun dalam tiga sub-bagian:

1. Regulasi/sertifikasi yang dipatuhi, misalnya sertifikat halal, izin edar, atau standar kebersihan internal produksi.

2. Kebijakan keselamatan pelanggan dan saluran layanan konsumen, mencakup informasi wajib pada label (nama produk, komposisi, berat bersih, tanggal kedaluwarsa, petunjuk penyimpanan) serta kanal pengaduan seperti WhatsApp Business atau email, lengkap dengan target waktu penanganan keluhan.

3. Insiden ketidakpatuhan terkait kesehatan dan keselamatan produk (GRI 416-2), misalnya keluhan label yang kurang jelas, beserta upaya perbaikan yang dilakukan.

Baca juga: Pilar Ekonomi dalam Laporan Keberlanjutan: Cara UMKM Menyusun Kinerja Nilai Ekonomi dan Pajak

Angka Nol Juga Informasi Penting

Kalau di periode pelaporan usahamu tidak menemukan insiden diskriminasi atau ketidakpatuhan produk, angka nol tetap perlu dicantumkan. Angka nol bukan berarti tidak ada yang perlu dilaporkan — justru itu jadi bukti bahwa usahamu melakukan pemantauan rutin dan punya kesadaran untuk mendokumentasikan kepatuhan, bukan sekadar berasumsi semua baik-baik saja.

Sahabat Wirausaha, bagi konsumen dan masyarakat sekitar, semua ini mungkin terlihat sederhana: label yang jelas, produk yang aman, respons yang cepat saat ada pertanyaan, dan lingkungan usaha yang tidak mengganggu. Tapi bagi bisnis, hal-hal sederhana inilah yang menjadi fondasi kepercayaan jangka panjang.

Kamu bisa langsung praktik mengisi bagian ini di Template Laporan Keberlanjutan gratis di s.id/template-sr-umkm. Supaya pengisiannya tepat, ikuti dulu kursus video tutorialnya step by step di s.id/kursus-sr — kursus ini merupakan bagian dari kolaborasi GRI bersama Tumbu.co.id dan UKMIndonesia.id untuk mendukung UMKM Indonesia menyusun laporan keberlanjutannya sendiri.

Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!

Follow Instagram @ukmindonesiaid biar nggak ketinggalan informasi atau program penting seputar UMKM. Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan Komunitas UMKM di bawah naungan kami di UKMIndonesia.id - yuk gabung dan daftar jadi anggota komunitas melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!

Daftar Referensi:

1. Global Reporting Initiative, GRI 405 & 406: Diversity and Non-discrimination (globalreporting.org)
2. Global Reporting Initiative, GRI 413: Local Communities (globalreporting.org)
3. Global Reporting Initiative, GRI 416 & 417: Customer Health and Safety, Marketing and Labeling (globalreporting.org)
4. Kursus pembelajaran Membangun Bisnis Berdampak dengan Laporan Keberlanjutan

Dukung Misi Edukasi Kami

Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.

Traktir Kami