Halo, Sahabat Wirausaha!
Bayangkan kamu memiliki usaha konveksi yang bahan bakunya—kain, benang, zipper—sebagian besar diimpor dari Tiongkok. Selama ini, kamu terbiasa menghitung biaya bahan baku dalam dolar AS, meski pembayaran akhirnya tetap keluar dalam rupiah. Setiap kali rupiah melemah terhadap dolar, margin kamu ikut tergerus. Kini, ada kebijakan yang pelan-pelan mengubah lanskap itu: dedolarisasi, yang di Indonesia diwujudkan melalui kerangka Local Currency Transaction (LCT). Pertanyaannya — apakah ini angin segar bagi bisnismu, atau justru sumber ketidakpastian baru?
Sahabat Wirausaha, jawabannya sangat bergantung pada posisi kamu dalam rantai perdagangan. Artikel ini akan membahas dua sisi kebijakan dedolarisasi UMKM secara analitis — lengkap dengan data terkini dan konteks global — agar kamu bisa mengambil keputusan yang lebih terukur.
Dedolarisasi Bukan Wacana: Ini Sudah Terjadi
Tren dedolarisasi global mulai menguat sejak Amerika Serikat membekukan cadangan devisa Rusia pasca-invasi ke Ukraina pada 2022. Langkah itu memicu kekhawatiran di banyak negara: jika aset dalam dolar bisa "dijadikan senjata" secara geopolitik, ketergantungan pada dolar menjadi risiko strategis, bukan sekadar risiko finansial.
Di Indonesia, dedolarisasi UMKM diwujudkan melalui kerangka Local Currency Transaction (LCT) — sebuah mekanisme yang memungkinkan transaksi bilateral dilakukan langsung menggunakan mata uang masing-masing negara, tanpa dolar sebagai perantara. Kerangka ini awalnya dikenal sebagai Local Currency Settlement (LCS) yang diluncurkan sejak 2018, kemudian bertransformasi menjadi LCT pada 2023 dengan cakupan yang jauh lebih luas: dari yang semula hanya mencakup transaksi berjalan dan investasi langsung, kini meliputi juga financial account dan capital account.
Angka pertumbuhannya berbicara lebih keras dari sekadar narasi kebijakan. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian yang dikutip SindoNews (April 2026), nilai transaksi LCT pada Januari–Februari 2026 mencapai sekitar USD 8,45 miliar atau setara Rp144 triliun — lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 3,21 miliar. Jumlah penggunanya pun melonjak: dari rata-rata 9.720 pengguna per bulan sepanjang 2025, menjadi rata-rata 16.030 pengguna per bulan di awal 2026.
Baca juga: Rantai Pasok vs Rantai Nilai: Beda Tipis tapi Dampaknya Besar untuk UMKM
Dua Sisi yang Harus Kamu Pahami
Di sinilah letak titik kritis bagi UMKM. Dampak dedolarisasi tidak seragam — ia bekerja berbeda bergantung pada apakah kamu mengekspor atau mengimpor.
Bagi UMKM berorientasi ekspor, LCT membuka sejumlah keuntungan konkret. Biaya transaksi bisa lebih efisien karena tidak ada konversi dua lapis (rupiah-dolar, lalu dolar-mata uang tujuan). Transparansi kurs lebih baik. Dan secara struktural, semakin banyak transaksi yang tidak membutuhkan dolar akan membantu mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam jangka menengah. Ini relevan terutama bagi UMKM yang mengekspor ke enam negara mitra LCT saat ini: Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Bagi UMKM yang bergantung pada impor bahan baku, ceritanya lebih berlapis. Ada tiga risiko yang perlu dicermati secara jujur:
Pertama, volatilitas kurs bilateral yang berbeda karakternya dari dolar. Pasar valuta asing untuk pasangan seperti rupiah-yuan atau rupiah-ringgit memiliki likuiditas yang lebih rendah dibanding rupiah-dolar. Artinya, pergerakan kurs bisa lebih tajam saat ada guncangan regional — dan instrumen lindung nilainya (hedging) masih lebih terbatas.
Kedua, potensi mismatch arus kas. Jika harga jual produkmu masih mengacu pada kurs dolar (misalnya karena mengikuti harga komoditas internasional), sementara biaya bahan baku sudah beralih ke kurs bilateral, ada celah risiko yang bisa menekan margin keuntungan.
Ketiga, kesiapan mitra dagang. Tidak semua supplier luar negeri, terutama yang lebih kecil, siap atau mau bertransaksi dalam rupiah. Resistansi ini bisa mempengaruhi negosiasi harga dan kelancaran rantai pasok.
Konteks Global yang Tidak Bisa Diabaikan
Penting bagi Sahabat Wirausaha untuk memahami bahwa dedolarisasi adalah pergeseran struktural jangka panjang, bukan pergantian sistem yang terjadi dalam semalam. Berdasarkan kajian Hegemonic Stability Theory yang dikutip dalam analisis Kementerian Keuangan RI, dominasi dolar baru akan benar-benar tergoyahkan ketika muncul kekuatan ekonomi baru yang mampu menggantikan peran Amerika Serikat secara menyeluruh dalam sistem keuangan global.
Tiongkok memang muncul sebagai pesaing kuat, tapi posisi yuan (Renminbi) di pasar keuangan global masih sangat kecil — hanya sekitar 2,69% dari total cadangan devisa global menurut data IMF. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan moneter Tiongkok yang cenderung membatasi internasionalisasi mata uangnya. Artinya: dedolarisasi berjalan, tapi tidak linier dan tidak tiba-tiba.
Yang berubah bukan dominasi mutlak dolar, melainkan proporsinya — dan perubahan proporsi ini sudah cukup untuk menciptakan dinamika baru yang berdampak nyata pada biaya transaksi, volatilitas nilai tukar, dan strategi keuangan pelaku usaha di semua skala, termasuk UMKM.
Baca juga: Rantai Pasok Jadi Senjata Geopolitik: Pelajaran Penting dari Krisis Selat Hormuz untuk UMKM
Apa yang Harus Kamu Lakukan Sekarang?
Menghadapi era dedolarisasi UMKM yang makin konkret, ada langkah-langkah praktis yang bisa segera diambil:
- Petakan eksposur mata uang bisnis kamu. Identifikasi berapa persen biaya dan pendapatan bisnis kamu yang terhubung dengan mata uang asing, dan mata uang apa saja yang terlibat. Ini adalah fondasi dari setiap strategi mitigasi risiko yang efektif.
- Tanyakan ke bank kamu soal fasilitas LCT. Pastikan apakah bank kamu sudah terdaftar sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) dan produk hedging apa yang tersedia untuk pasangan mata uang yang relevan dengan bisnismu.
- Pertimbangkan diversifikasi supplier. Jika supplier utamamu berasal dari negara LCT, ini adalah momen yang tepat untuk mulai menjajaki transaksi dalam mata uang lokal — minimal untuk sebagian porsi pembelian sebagai uji coba.
- Pantau insentif dari pemerintah. Berdasarkan pernyataan Kemenko Perekonomian, pemerintah sedang menyiapkan berbagai fasilitas, insentif, dan penyederhanaan proses bisnis bagi pelaku usaha yang menggunakan skema LCT. Ini adalah peluang yang sayang dilewatkan.
- Perbarui model keuangan bisnis. Proyeksi harga pokok produksi yang masih sepenuhnya berbasis kurs dolar perlu disesuaikan agar memperhitungkan skenario kurs bilateral — terutama jika mitra dagangmu masuk dalam jaringan LCT.
Pilihan Kebijakan yang Membutuhkan Kesiapan Pelaku Usaha
Dedolarisasi UMKM bukan soal meninggalkan dolar sepenuhnya — itu terlalu sederhana untuk menggambarkan realitasnya. Ini adalah pergeseran bertahap menuju sistem pembayaran internasional yang lebih beragam, dan Indonesia sudah memilih untuk menjadi bagian aktif dari pergeseran itu. Dengan nilai transaksi LCT yang melampaui Rp144 triliun hanya dalam dua bulan pertama 2026, momentum ini sudah melampaui fase eksperimen.
Bagi UMKM eksportir, ini adalah angin segar yang perlu dimanfaatkan. Bagi UMKM importir, ini adalah sinyal untuk mulai membangun literasi keuangan internasional yang lebih dalam — bukan dengan panik, tapi dengan perencanaan yang terukur.
Yang perlu selalu diingat: kebijakan ini dirancang di level makro ekonomi, tapi dampaknya dirasakan di level mikro bisnis kamu. Jarak antara kebijakan dan kenyataan operasional itulah yang harus kamu isi dengan pemahaman, adaptasi, dan langkah konkret.
Apakah model bisnis kamu hari ini sudah siap bertransaksi dalam lebih dari satu mata uang — atau masih terlalu bergantung pada satu jangkar yang sedang perlahan bergeser?
Jika artikel ini bermanfaat, mohon berkenan bantu kami sebarkan pengetahuan dengan membagikan tautan artikelnya, ya!
Kamu juga bisa mendukung keberlanjutan konten edukatif di website melalui fitur Dukung Kami di bawah artikel ini.
Bagi Sahabat Wirausaha yang ingin bergabung dengan komunitas UMKM—yuk daftar jadi anggota melalui ukmindonesia.id/registrasi. Berkomunitas bisa bantu kita lebih siap untuk naik kelas!
Daftar Referensi:
- Bank Indonesia – Siaran Pers Satgas Nasional LCT, Juli 2025. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2716225.aspx
- Chairul Adi, "Dedolarisasi dan Risiko Utang Pemerintah", Kompas, 29 Mei 2023 (Analis Senior Kementerian Keuangan RI). https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/tren-dedolarisasi-dan-risiko-utang-pemerintah-56d28789/detail/
- SindoNews, "Indonesia Lanjutkan Aksi Dedolarisasi", April 2026. https://ekbis.sindonews.com/read/1695505/178/indonesia-lanjutkan-aksi-dedolarisasi-transaksi-mata-uang-lokal-tembus-rp144-triliun-1775966675?showpage=all
Dukung Misi Edukasi Kami
Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.
REGISTRASI