Panduan Lengkap Pajak UMKM: Jenis, Tarif, dan Cara Bayar

Panduan Lengkap Pajak UMKM – Sebagai pelaku UMKM, memahami kewajiban perpajakan adalah langkah penting untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnismu. Banyak yang mungkin merasa urusan pajak itu rumit, namun dengan pemahaman yang tepat, kamu bisa menjalankannya dengan lebih mudah dan percaya diri.

Untuk itu, kita membutuhkan panduan lengkap pajak UMKM yang akan mengupas tuntas jenis pajak yang relevan, tarif yang berlaku, hingga langkah-langkah praktis dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak UMKM kamu. Dengan menguasai informasi ini, kamu bisa lebih fokus mengembangkan usaha tanpa dihantui kekhawatiran akan masalah perpajakan, memastikan bisnis berjalan sesuai aturan.

Jenis Pajak yang Berkaitan dengan UMKM

Sebagai pelaku UMKM, kamu perlu mengetahui jenis pajak apa saja yang mungkin akan menjadi kewajibanmu. Berikut adalah yang paling umum:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM

Ini adalah jenis pajak yang paling sering dikaitkan dengan UMKM. PPh Final UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, yang merupakan pembaruan dari PP Nomor 23 Tahun 2018. Skema ini ditujukan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

PPh Final khusus untuk UMKM memiliki tarif yang rendah dan mekanisme perhitungan yang sederhana. Wajib Pajak Orang Pribadi bisa memanfaatkan fasilitas PPh Final ini selama 7 tahun pajak, sementara Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma bisa memanfaatkannya selama 4 tahun pajak. Untuk Perseroan Terbatas (PT), jangka waktunya adalah 3 tahun pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean. Tidak semua UMKM wajib memungut PPN. Kewajiban ini baru muncul jika UMKM sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengukuhan sebagai PKP menjadi wajib jika omzet UMKM sudah melampaui Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku. Namun, UMKM dengan omzet di bawah itu juga bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP jika dirasa menguntungkan, misalnya untuk bertransaksi dengan perusahaan besar yang merupakan pemungut PPN. Tarif PPN yang berlaku saat ini umumnya adalah 11%.

3. Pajak Lain yang Potensial (Disebutkan Singkat)

Selain dua jenis pajak utama di atas, ada beberapa pajak lain yang mungkin timbul tergantung situasi spesifik UMKM:

PPh Pasal 21: Jika UMKM kamu memiliki karyawan dan membayarkan gaji atau honorarium, kamu wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tersebut.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Jika UMKM kamu memiliki aset berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat usaha, maka akan ada kewajiban PBB setiap tahunnya. Meskipun demikian, fokus utama panduan lengkap pajak UMKM ini adalah pada PPh Final yang cakupannya paling luas bagi pelaku UMKM.

Mengupas Tuntas Tarif Pajak UMKM

Salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah untuk UMKM adalah tarif pajak penghasilan yang bersifat final dan terjangkau.

1. Tarif PPh Final Sebesar 0,5% dari Omzet Bruto

Bagi UMKM yang memenuhi kriteria (omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun), tarif PPh Final yang dikenakan sangat ringan, yaitu hanya 0,5% (setengah persen). Penting untuk dicatat bahwa tarif ini dihitung dari total peredaran bruto atau omzet kotor bulanan, bukan dari laba bersih. Ini menyederhanakan perhitungan karena kamu tidak perlu menghitung biaya-biaya terlebih dahulu.

2. Fasilitas Pembebasan Pajak

Kabar baiknya, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM, ada fasilitas tambahan yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Jika peredaran bruto kamu sebagai WP OP UMKM tidak melebihi Rp500 juta dalam satu tahun pajak, maka atas bagian omzet hingga Rp500 juta tersebut tidak dikenai PPh Final. Artinya, kamu baru akan membayar PPh Final 0,5% untuk omzet yang melebihi Rp500 juta dalam setahun. Fasilitas ini sangat membantu UMKM skala mikro.

Cara Membayar Pajak UMKM secara Online dan Offline

Setelah menghitung, kewajiban berikutnya adalah membayar pajak terutang. Berikut panduan lengkap pajak UMKM:

1. Pembuatan Kode Billing (ID Billing)

Sebelum melakukan pembayaran, kamu harus membuat Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu. Ini adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Kamu bisa membuat Kode Billing melalui beberapa cara:

Melalui website DJP Online (pajak.go.id) setelah login dengan akunmu.
Melalui aplikasi M-Pajak yang bisa diunduh di ponsel pintarmu.
Melalui teller bank atau kantor pos persepsi.
Melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) yang sudah resmi bekerja sama dengan DJP. Saat membuat Kode Billing untuk PPh Final UMKM, pastikan kamu memilih kode jenis pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 (untuk PPh Final UMKM Bayar Sendiri).

Gabung jadi Member ukmindonesia.id buat update terus info seputar UMKM dan peluang usaha!

2. Kanal Pembayaran Pajak yang Tersedia

Setelah mendapatkan Kode Billing, kamu bisa melakukan pembayaran melalui berbagai kanal yang sudah disediakan, seperti:

Teller Bank atau Kantor Pos.
Mesin ATM berbagai bank.
Layanan Internet Banking atau Mobile Banking.
Beberapa e-commerce dan platform fintech yang sudah terintegrasi dengan sistem penerimaan negara. Simpan baik-baik Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau struk pembayaran sebagai bukti sah kamu sudah melunasi kewajiban pajak.

3. Batas Waktu Pembayaran PPh Final UMKM

Panduan lengkap pajak UMKM dimana PPh Final yang sebesar 0,5% dari omzet bruto ini harus disetorkan setiap bulan. Batas waktu pembayarannya adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi, pajak untuk omzet bulan Mei harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 Juni.

Cara Melaporkan Pajak UMKM dengan Benar

Pembayaran pajak saja belum cukup, kamu juga wajib melaporkannya. Ini adalah bagian penting dari panduan lengkap pajak UMKM.

1. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan

Meskipun PPh Final UMKM bersifat final dan pembayarannya menggunakan Kode Billing yang valid (NTPN di BPN sudah dianggap sebagai bukti lapor untuk masa pajak tersebut), kamu sebagai Wajib Pajak tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh penghasilanmu, termasuk dari usaha UMKM, dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan Formulir 1770.
Wajib Pajak Badan (CV, PT, Koperasi) menggunakan Formulir 1771.

2. Mekanisme Pelaporan Pajak Secara Online melalui e-Filing

Pelaporan SPT Tahunan kini bisa dilakukan dengan mudah melalui layanan e-Filing yang tersedia di website DJP Online. Kamu perlu menyiapkan dokumen pendukung seperti rekapitulasi peredaran bruto tahunan dan daftar bukti pembayaran PPh Final bulanan (NTPN). Ikuti panduan yang ada di platform e-Filing, dan pastikan untuk mendapatkan bukti penerimaan elektronik (BPE) setelah berhasil lapor.

3. Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan

Jangan sampai terlewat batas waktunya:

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, batas akhir pelaporan SPT Tahunan adalah 31 Maret tahun pajak berikutnya.
Untuk Wajib Pajak Badan, batas akhir pelaporan SPT Tahunan adalah 30 April tahun pajak berikutnya.

Memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sejatinya bukanlah beban, melainkan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara dan pelaku usaha yang profesional. Dengan panduan lengkap pajak UMKM yang sudah dijabarkan, semoga kamu mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan bisa mengelola aspek pajak bisnismu dengan baik.

Ingatlah, kepatuhan pajak tidak hanya menghindarkan dari masalah, tetapi juga membuka banyak peluang untuk mengembangkan usaha yang lebih besar. Kita percaya dengan pengelolaan yang benar, UMKM Indonesia bisa terus maju.

Jika tulisan ini bermanfaat, silahkan di share ke rekan-rekan Sahabat Wirausaha. Follow juga Instagram @ukmindonesia.id untuk update terus informasi seputar UMKM.

Sonia Fatmarani • Editor