UKM Indonesia

Surat Pernyataan Domisili Usaha/Badan Usaha

Deskripsi
    • Berdasarkan pesan dan pertanyaan yang masuk ke UKM INDONESIA, surat perizinan yang bernama Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) masih diminta oleh beberapa pihak di daerah - termasuk perbankan - untuk pengurusan pinjaman atau izin usaha tertentu. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19/2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ pada 17 Juli 2019, Pemerintah Daerah sudah diperintahkan untuk tidak lagi mengeluarkan dokumen SKDU dan Izin Gangguan dalam rangka kemudahan pelayanan perizinan.
    • Dalam prakteknya secara umum, dokumen ini digantikan dengan Surat Pernyataan Domisili Usaha yang dibuat sendiri oleh pemohon perizinan (pemilik dan penanggungjawab utama suatu usaha). Provinsi DKI Jakarta termasuk yang cepat mengikuti arahan Surat Edaran tersebut, dengan tidak lagi meminta dan mengeluarkan SKDU untuk pengurusan izin apa pun.
    • Adapun, dokumen SKDU tersebut dapat digantikan dengan Surat Pertanyaan Domisili Usaha (SPDU) yang dapat dibuat sendiri oleh pemohon perizinan (pemilik dan penanggungjawab utama suatu usaha),
    • Bagaimana format SPDU, silakan unduh disini ; apabila pemohon merupakan usaha perseorangan, maka nomor NPWP yang disampaikan adalah NPWP Pribadi (bukan nomor NPWP Badan Usaha).


Syarat

    Tidak ada persyaratan seperti SKDU dulu, yang membutuhkan surat izin atau keterangan persetujuan dari tetangga kiri, kanan, depan, belakang, Fotokopi sertifikat atau bukti kontrak rumah dll.

    Hal ini bukti sudah terjadinya perubahan mind set atau pola pikir pemerintah yang tadinya menggunakan cara pandang "curiga" kepada pelaku usaha sehingga harus periksa ini-itu; menjadi asas "percaya".

    Selama pemohon menyatakan bahwa alamat atau domisili atau tempat kedudukan usaha di alamat terkait yang dicantumkan pada Surat Pernyataan, maka jika pemohon berbohong, yang melanggar hukum adalah pihak pemohon/pelaku usaha sendiri yang harus mempertanggungjawabkan sikapnya secara hukum.

Biaya

Gratis, karena tinggal buat sendiri, kecuali biaya materai dan cetak surat saja.

Dokumen Referensi
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2017 - tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 2009. Unduh disini
  • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ pada 17 Juli 2019 - tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non-Perizinan di Daerah. Unduh disini


Pelaku usaha sendiri.

Lama Pengurusan

Buat sendiri, secara umum, 15 menit selesai.

Hal ini karena SPDU merupakan dokumen Surat Pernyataan.

Mungkin Anda perlu membaca Artikel ini: