UKM Indonesia

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Deskripsi

    Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

    Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052) disebutkan usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi :

    1. Konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
    2. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
    3. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
    4. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
    5. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
    6. Penelitian dan pengembangan;
    7. Pendidikan dan pelatihan;
    8. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
    9. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
    10. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
    11. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

    Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi setelah memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud diberikan oleh :

    1. Menteri, untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh:
      1. Badan usaha milik negara;
      2. Badan usaha swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
      3. Badan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
    2. Gubernur, Bupati/Walikota untuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
      1. Badan usaha milik daerah;
      2. Badan usaha swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; dan
      3. Koperasi.
      Sumber : Brosur Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Syarat
    1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000. Unduh disini
    2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab
      • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)
      • WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
    3. Jika dikuasakan, Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
    4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha
      • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)
      • SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :
        • Kemenkunham, jika PT danYayasan
        • Kementrian, jika Koperasi
        • Pengadilan Negeri, jika CV
        • NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
    5. Persetujuan Tetangga (kiri, kanan, depan, belakang)
    6. Dokumen Lingkungan
    7. Profil badan usaha
    8. Surat penetapan penanggung jawab teknik dari Persereoan Terbatas (PT)
    9. Fotokopi Sertifikat penanggung jawab teknik (sesuai dengan bidang usaha yang dimohonkan)
    10. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI (Dokumen Quality Control atau SOP pelaksanaan pekerjaan)
    11. Sertifikat badan usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya
      • Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
      • Daftar riwayat hidup penanggung jawab teknik
      • Fotokopi Sertifikat kompetensi tenaga teknis
      • Daftar tenaga kerja tetap
      • Daftar peralatan kerja dan alat ukur
      • Foto kantor (ruang kantor dan plang nama)
      • Peta lokasi perusahaan (Google Earth atau Google Maps)

      Keterangan:

      • Checklist Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dapat diunduh disini

    Sumber: http://pelayanan.jakarta.go.id/

Biaya
Gratis
Dokumen Referensi

Dasar Hukum

  1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Unduh disini
  2. PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang. Unduh disini
  3. Peraturan menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. Unduh disini
  4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Unduh disini
  5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Unduh disini
  6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Unduh disini

Sumber lainnya

  1. Brosur Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kota Jakarta Timur
Tempat Pelayanan

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kontak:

Jalan Tanah Abang 1 No.1, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, 10160

No. Telepon : 021-3441481

No. Fax : 021-3441481

Alamat Website : pelayanan.jakarta.go.id

Email : [email protected]

Peta Lokasi : https://goo.gl/maps/Xn8RgpbQNnN2

Lama Pengurusan

14 Hari Kerja

Mungkin Anda perlu membaca Artikel ini: