Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Deskripsi

    UPDATE: Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku juga sebagai TDP. Selain TDP, NIB juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan

    Dalam peraturan tersebut, TDP berlaku ketentuan sebagai berikut:

    • NIB merupakan pengesahan TDP;
    • NIB sebagai TDP berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB
    • Lembaga OSS merupakan kantor tempat pendaftaran perusahaan; dan
    • basis data (data base) perusahaan pada NIB merupakan data dan akta yang sah untukuntuk pemenuhan persyaratan pendaftaran perusahaan.

    Dengan berlakunya peraturan ini, maka pengurusan TDP di daerah berangsur-angsur akan ditiadakan. Informasi mengenai pengurusan TDP di halaman ini adalah informasi awal yang kami kumpulkan dari peraturan daerah masing-masing kota.

    Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai NIB, silahkan klik disini.

    • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen pengesahan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan. Dalam praktik, pengurusan TDP merupakan tahapan terakhir dalam pendirian suatu badan usaha, karena TDP baru bisa diurus setelah pelaku usaha memiliki Akta Pendirian Perusahaan (baik berupa Perusahaan Perseorangan, Firma, CV, PT, atau Koperasi), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, dan izin teknis operasional usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha perdagangan atau Izin Usaha Industri (IUI) untuk usaha di bidang industri.
    • Berdasarkan Permendag No.37/2007, kewajiban mengurus TDP ini dikecualikan bagi suatu usaha yang berbentuk perseorangan skala kecil yang hanya mempekerjakan dirinya sendiri atau anggota keluarganya saja. Namun demikian, pelaku usaha perseorangan skala kecil dapat mengurus TDP untuk tujuan pengembangan usaha jika pelaku usaha menghendaki.
Syarat
    1. Mengisi formulir permohonan.
      1. TDP Perseorangan. Unduh disini
      2. TDP Perseroan Terbatas (PT). Unduh disini
      3. TDP Koperasi. Unduh disini
    2. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
    3. Fotokopi Izin Gangguan (HO)
    4. Fotokopi KTP
    5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 buah
    6. Data tentang peralatan, kapasitas produksi, modal dan tenaga kerja/blanko Isian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk Perseorangan, CV, PT atau Koperasi
    7. Untuk penambahan Sub Bidang Usaha, dengan mengisi formulir isian

    Untuk subjek bisnis Persekutuan Komanditer (CV), terdapat 3 persyaratan tambahan:

    1. Fotokopi Akta Pendirian
    2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    3. Neraca Awal

    Untuk subjek bisnis Perseroan Terbatas (PT)/Koperasi, terdapat 4 persyaratan tambahan:

    1. Surat Keputusan Menteri Hukum (khusus untuk PT)
    2. Surat Keputusan Menteri Koperasi (khusus untuk koperasi)
    3. Data akta

    (Sumber: Buku Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan BPMD-PTSP Kota Payakumbuh Hal.38)

Tahapan


    (Sumber: Buku Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan BPMD-PTSP Kota Payakumbuh Lampiran 4.3)

Biaya

Gratis

Catatan Penting

Masa Berlaku

5 tahun


Subjek Perizinan

TDP berlaku untuk semua jenis badan usaha - baik perseorangan atau badan usaha, baik yang tidak berbadan hukum (seperti CV/Firma) atau yang berbadan hukum (seperti PT atau Koperasi - termasuk bentuk badan usaha lain seperti kantor pusat, kantor cabang dan agen yang mempunyai usaha dan berdomisili usaha di Indonesia.


Catatan Penting

  • Kategori bidang usaha yang tertulis di dokumen Akta Pendirian Perusahaan, Izin Teknis Operasional (misalnya SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan harus sejenis. Sebagai contoh, jika di Akta Pendirian tertulis Bidang Usaha Jasa Konsultan Sistem Informasi, bidang usaha yang tercantum di SIUP harus merupakan rincian dari Bidang Usaha tersebut - misalnya Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI nomor 62021). Jika pada saat mengurus TDP tiba-tiba pemohon menambahkan Jasa Periklanan (misalnya), ketidaksesuaian seperti ini dapat mengakibatkan permohonan TDP ditolak.
  • Pemohon dapat mempelajari kelompok-kelompok bidang usaha beserta rincian klasifikasi bidang usahanya melalui Buku Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (BPS, 2015), yang dapat diunduh disini.
  • Ada baiknya KBLI ditentukan bukan hanya berdasarkan kompetensi inti (core competence) dan keunikan layanan yang ingin dibangun oleh pelaku UKM namun juga memperhatikan potensi peluang dalam rangka mengisi kebutuhan pelanggan/calon pelanggan.
Dokumen Referensi

Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Perdagangan No.37/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Unduh disini

Sumber Lainnya

  1. Buku Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan BPMD-PTSP Kota Payakumbuh. Unduh disini


Berdasarkan informasi yang dihimpun sampai dengan 20 Januari 2020.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Kota Payakumbuh
Tempat Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Kontak:

Jl. Jambu Komplek Pasar Ibuh, Kota Payakumbuh

Telp: 0752 - 94474

Email: [email protected]

Website: http://www.kppt-kotapayakumbuh.org/

Peta lokasi: https://goo.gl/maps/Dy28UZGVSyF2

Lama Pengurusan

7 hari kerja (setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar)

Inspeksi

Ada inspeksi

Konten Terkait

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Izin Operational

1 Daerah

UPDATE: Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku juga sebagai TDP. Dengan berlakunya peraturan ini, maka pengurusan TDP di daerah berangsur-angsur akan ditiadakan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai NIB, silahkan klik disini.Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen pengesahan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Izin Operational

1 Daerah

UPDATE: Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku juga sebagai TDP. Dengan berlakunya peraturan ini, maka pengurusan TDP di daerah berangsur-angsur akan ditiadakan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai NIB, silahkan klik disini.Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen pengesahan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Izin Operational

1 Daerah

UPDATE: Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku juga sebagai TDP. Dengan berlakunya peraturan ini, maka pengurusan TDP di daerah berangsur-angsur akan ditiadakan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai NIB, silahkan klik disini.Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen pengesahan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perorangan (PO)

Izin Operational

1 Daerah

UPDATE: Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku juga sebagai TDP. Dengan berlakunya peraturan ini, maka pengurusan TDP di daerah berangsur-angsur akan ditiadakan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai NIB, silahkan klik disini.Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen pengesahan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang/jasa.