Restorative Justice, Komitmen Kementerian Koperasi & UKM dan Polri Membantu Permasalahan UMKM

Artikel ยท Berita
Lama Baca : 2 Menit

Di awal tahun 2021, beberapa pelaku UMKM sempat dibayangi keresahan karena mendapat ancaman pidana oleh pihak kepolisian terkait masalah perizinan yang belum lengkap. Karena terjadi pembatasan sosial selama pandemi, beberapa kantor layanan perizinan tutup sehingga proses pelayanan sempat terhambat.

Pelaku UMKM yang belum melengkapi izin usaha tidak bermaksud enggan mengurus perizinan. Profit menurun dan kondisi kas yang surut selama pandemi menyebabkan pelaku UMKM harus memprioritaskan pengeluaran untuk operasional bisnis agar terus berjalan.

Di sisi lain, mengurus perizinan tentu butuh biaya ekstra dan waktu yang relatif lama. Kita ambil contoh tentang izin BPOM misalnya, pelaku UMKM perlu merogoh kocek sebesar Rp 200.000 s.d 20.000.000 tergantung jenis perizinan yang diurus. Belum lagi ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen persyaratan seperti izin industri, analisis laboratorium, transportasi dll. Pengeluaran sebanyak itu mungkin relatif terjangkau bagi pelaku UMKM sebelum pandemi, tapi ketika perekonomian sedang sulit seperti sekarang butuh pertimbangan ekstra untuk membelanjakan uang.

Ancaman sanksi pidana memang terdengar menakutkan, inilah yang menyebabkan keresahan pelaku UMKM ketika menjalankan aktivitas usaha di tengah pandemi saat punya keterbatasan mengurus dan memperpanjang izin usaha.

Menjawab keresahan itu, Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendukung dan mengawal pengembangan sektor ekonomi kreatif dan ekosistem ekonomi khususnya UMKM. Kolaborasi itu melahirkan agenda restorative justice dimana pihak Polri akan mengedepankan proses pembinaan jika menemukan ada pelaku UMKM yang belum memiliki dan memperpanjang izin usaha.