UKM Indonesia

Akuntabilitas Bisnis Sosial


Kebanyakan pebisnis komersial masih berpikir bahwa manajemen perusahaannya memiliki tanggung jawab tunggal, yaitu untuk memaksimumkan keuntungan untuk pemilik modalnya. Selama beberapa dekade, pemikiran yang dikenal dengan shareholder value maximization itu sangatlah dominan. Pendukungnya adalah orang-orang seperti pemenang Nobel bidang Ekonomi 1976, Milton Friedman.

Pada tahun 1984 seorang profesor manajemen muda, Edward Freeman, berani menantang pendapat dominan tersebut. Menurut Freeman, tak masuk akal bagi perusahaan yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap banyak pihak lalu hanya bertanggung jawab kepada pemilik modalnya. Bukankah banyak pihak itu juga memiliki hal-hal yang dimanfaatkan oleh perusahaan juga dapat terpengaruh oleh kinerja perusahaan itu?Oleh karenanya, Freemna kemudian mengajukan pendapat bahwa manajemen perusahaan itu harus bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, di mana pemilik modal hanyalah salah satunya.

Pandangan tersebut, dikenal dengan stakeholder value approach, tak begitu saja langsung mendapat sambutan positif. Walaupun di kampus-kampus dan beragam jurnal ilmiah segera didukung, penerimaan dunia bisnis atas pendekatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, secara pasti pendekatan Freeman ini menggusur pemikiran Friedman.

Ketika banyak pakar manajemen menuliskan soal tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pandangan tentang pemangku kepentingan itu menguat. Salah satu wujudnya tentu saja adalah akuntabilitas perusahaan. Perusahaan yang mau dianggap bertanggung jawab sosial perlu untuk menunjukkan tanggung jawab itu kepada seluruh pemangku kepentingannya. Dampak positif maupun negatif yang timbul dari operasi perusahaan harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan pemangku kepentingannya.

Oleh karena itu, banyak perusahaan yang progresif dalam CSR-nya kemudian tidak hanya melakukan ritual tahunan shareholder meeting atau rapat umum pemegang saham (RUPS), yang hanya melaporkan kinerja perusahaan kepada pemilik modalnya. Tentu, lantaran laporan itu adalah kepada pemilik modal, maka akuntabilitas yang ditunjukkan cenderung terbatas pada aspek ekonomi, atau malah hanya finansial belaka.

Sementara, mereka yang progresif kini telah banyak yang melakukan apa yang dinamakan stakeholder convening atau rapat umum pemangku kepentingan (RUPK). Sesuai namanya, yang hadir di pertemuan tersebut—yang dilakukan setahunan atau lebih kerap—adalah wakil-wakil dari berbagai kelompok pemangku kepentingan. Materi pertemuannya juga luas, meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara komprehensif. Masukan dari para pemangku kepentingan juga sangat menentukan bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya di masa mendatang. Tak seperti RUPS yang sangat bias kepentingan pemilik modal majoritas.

Dalam perusahaan-perusahaan sosial, RUPK adalah keniscayaan, lantaran perusahaan sosial memang didirikan untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang diinginkan pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, RUPK menjadi alat akuntabilitas paling utama. Perusahaan sosial pada kesempatan tersebut menunjukkan bagaimana mereka mencapai kondisi optimal dalam blended value, yaitu seluruh manfaat—termasuk manfaat ekonomi—bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya.

Berbagai pemilik bisnis sosial malah lebih ekstrem lagi. Agar blended value benar-benar maksimal diterima oleh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, maka struktur kepemilikan perusahaan sosial diubah. Masyarakat dijadikan pemilik majoritas atau bahkan keseluruhan modal perusahaan sosial itu. Ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang melihat bahwa bisnis sosial adalah model bisnis yang mereka inginkan, lalu mereka mengupayakan pengumpulan modal dari mereka sendiri.

Kepemilikan modal oleh masyarakat—baik yang diberikan oleh pihak lain maupun yang diupayakan sendiri oleh masyarakat—menjadikan bentuk bisnis sosial khusus, yaitu community enterprise atau perusahaan komunitas. Karena majoritas atau bahkan seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan komunitas akan dinikmati oleh masyarakat yang memilikinya, maka bentuk ini bisa mengikis kesenjangan ekonomi. Indonesia perlu banyak sekali perusahaan komunitas ini agar kesenjangan ekonomi tidak semakin parah.

Pesan dari pemberian penghargaan Nobel bidang Ekonomi 2015 kepada Angus Deaton adalah untuk terus berjuang mengikis kesenjangan itu. Semangat dunia jelas berubah dari era Friedman ke era Deaton. Dan perusahaan seharusnya menerima pendirian bahwa akuntabilitas harus mereka tunjukkan kepada seluruh pemangku kepentingan, melakukan transformasi menjadi atau mendukung perusahaan sosial, serta membantu pendirian banyak perusahaan komunitas.


Sumber:

Artikel ini pernah dimuat di surat kabar KONTAN, pada tanggal 29 Oktober 2015.

Penulis: Jalal (Pendiri dan Komisaris Perusahaan Sosial WISESA)

Mungkin Anda perlu membaca Artikel ini: